Denpasar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menyita uang sebanyak Rp 100 juta dari dugaan pungutan liar (pungli) pelayanan fast track di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Uang Rp 100 juta itu diduga hasil dari tindak pidana yang dilakukan petugas imigrasi.
“Sudah berhasil diamankan uang kurang lebih Rp 100 juta yang diduga merupakan keuntungan yang tidak sah yang diperoleh dari praktik tersebut,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Deddy Koerniawan kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).
Baca juga: Pungli Ratusan Juta di Bandara, Pejabat Imigrasi Jadi Tersangka
Para petugas imigrasi memungut biaya terhadap warga negara asing yang menggunakan fasilitas fast track antara Rp 100 sampai Rp 250 ribu per orang. Temuan itu didapatkan setelah pihaknya melakukan pengecekan ke lapangan.
Deddy mengungkapkan pihaknya melakukan pengecekan ke lapangan pada Selasa (14/11/2023). Pengecekan dilakukan setelah Kejati Bali mendapatkan informasi dari masyarakat.
“Makanya kami turun, kami cek ke lapangan, kami peroleh fakta itu terjadinya penyalahgunaan fast track,” ungkapnya.
Berdasarkan penyelidikan tim Pidsus Kejati Bali, petugas imigrasi mendapatkan nilai pungutan kurang lebih mencapai Rp 100 sampai Rp 200 juta per bulan. Namun, Deddy belum bisa mengungkap sejak kapan tindak pidana itu dilakukan.
“Jadi memang di tengah upaya pemerintah mendorong iklim investasi di tanah air praktik yang terjadi di bandara internasional (I Gusti Ngurah Rai) sebagai etalase tanah air tentu dirasakan dapat merusak citra indonesia dan sistem pelayanan publik berdasarkan prinsip kelakuan dan kesempatan yang adil,” ujar Deddy.
Diberitakan sebelumnya, Kejati Bali menangkap lima petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pada Selasa (14/11/2023). Mereka diduga melakukan pungli di layanan fast track bandara internasional tersebut.
Deddy mengatakan kelima petugas imigrasi ditangkap untuk diperiksa. “Penyalahgunaan fast track, yang seharusnya nggak membayar jadi membayar,” kata Deddy.
Dia menjelaskan fast track merupakan pelayanan prioritas keimigrasian di Bandara Ngurah Rai. Jalur itu digunakan untuk mempermudah keimigrasian bagi orang lanjut usia (lansia), ibu hamil, anak, dan pekerja migran indonesia (PMI).
Baca juga: Uang Panas Jalur Cepat Imigrasi Bandara Ngurah Rai
“Pelayanan fast track tidak dipungut biaya karena untuk memberikan pelayanan prima bagi pelanggan, dalam praktiknya disalahgunakan,” ungkap Deddy.
Deddy membantah jika Kejati disebut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima petugas imigrasi tersebut. Musababnya, Kejati mendapatkan dugaan penyalahgunaan jalur cepat itu dari informasi masyarakat.
“Jadi ini bermula dari adanya pengaduan masyarakat,” jelas Deddy. Kejati sejauh ini juga belum menetapkan status tersangka pada lima petugas yang ditangkap tersebut.