Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat peluncuran Government Technology atau GovTech pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Presiden Joko Widodo meluncurkan platform sistem pelayanan masyarakat terpadu GovTech bernama INA Digital yang mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, Beritamega4d.com – Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut aturan batas usia calon kepala daerah.

Menurut Presiden, sebaiknya hal tersebut ditanyakan kepada MA selaku pihak yang memberikan putusan.

Selain itu, bisa ditanyakan ke pihak yang mengajukan gugatan terhadap batas usia calon kepala daerah.

“Itu, tanyakan ke Mahkamah, Mahkamah Agung, atau tanyakan ke yang gugat,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Bukit Sulap Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Kamis (30/5/2024) sebagaimana dilansir keterangan resmi.

Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah membaca putusan MA secara keseluruhan, Presiden Jokowi menyatakan belum.

Sebab, ia baru diberi tahu soal putusan tersebut pada Kamis sore.

“Belum, belum, belum, belum, belum. Baru diberi tahu tadi, baru saja,” ujar dia.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan hak uji materi (HUM) yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Uji Materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dilakukan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur.

“Kabul permohonan HUM,” demikian bunyi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dikutip dari situs MA, Kamis (30/5/2024).

Dalam pertimbangannya, MA berpandangan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU berbunyi “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”

Menurut MA, Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

Atas putusan ini, MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut.

Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.

Akibat putusan ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024.

Kaesang, 29 tahun, sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta karena aturan batas minimum usia calon gubernur yang diatur KPU.

Baru-baru ini, Kaesang disebut masuk sebagai kandidat calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta yang akan berpasangan dengan politisi Gerindra sekaligus keponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono yang disebut menjadi calon gubernur.

Ganjar Pranowo Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

beritamega4d.com
Selasa, 07 Mei 2024 10:20 WIB

Jakarta – Ganjar Pranowo memilih berada di jalan oposisi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar mendeklarasikan itu di depan para pendukungnya.

Hal itu disampaikan Ganjar saat acara Halal Bihalal TPN, di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). Hadir dalam acara ini Mahfud dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Mulanya, Ganjar bersama Mahfud mengumumkan langsung pembubaran TPN Ganjar-Mahfud. Ganjar menyatakan tugas TPN Ganjar-Mahfud telah selesai.

“Salam saya buat teman-teman dan dengan mengucap syukur alhamdulillah, kita tutup seluruh kegiatan TPN dan beberapa orang masih akan tetap berlanjut,” kata Ganjar.

Ganjar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak di TPN Ganjar-Mahfud yang membantu kegiatannya selama bertarung di Pilpres 2024. Ganjar mengaku bangga dikelilingi orang-orang hebat.

“Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih. Tentu saya dan Pak Mahfud merasa bangga ada orang-orang hebat di belakang saya dan di depan saya tentu saja yang selama ini kita bersama-sama memperjuangkan demokrasi dan kebenaran,” ujarnya.

Deklarasi Oposisi

Ganjar Pranowo kemudian mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan.

“Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ganjar meminta tidak ada saling mencibir soal itu.

“Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir,” katanya.

Menurut Ganjar, cara naik kelas yang dia maksud adalah menyampaikan kritik ke pemerintah melalui jalur di DPR RI. Dia menyampaikan kritikan yang disampaikan melalui DPR adalah cara bagus untuk mengontrol pemerintahan.

“Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” ungkapnya.

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

okewla

Prabowo Resmi Jadi Presiden Terpilih, Ingat Janji Mau Bangun 3 Juta Rumah

Prabowo Resmi Jadi Presiden Terpilih, Ingat Janji Mau Bangun 3 Juta Rumah

beritamega4d.com
Rabu, 24 Apr 2024 12:55 WIB

Jakarta – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penetapan itu berdasarkan hasil dari rapat pleno.

“Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dikutip dari beritamega4d.com, Rabu (24/4/2024).

Dengan ketetapan itu, Prabowo kini berkesempatan untuk menjalankan program-program yang sudah ia janjikan pada masa kampanye. Salah satunya, ia sempat berjanji akan membangun 3 juta rumah untuk masyarakat.

Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat masih menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia. Prabowo menjawab tantangan tersebut dengan pihaknya berjanji bakal menaruh perhatian serius pada upaya penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan,” ujar Prabowo dalam debat capres kelima.

Hal ini disampaikannya ketika menyampaikan visi misinya terkait kesejahteraan sosial. Maka, ia berjanji akan membangun tiga juta rumah bagi masyarakat yang terbagi menjadi 3 kelompok besar, yakni satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Prabowo mengungkap rencana strategis itu dinamakan Strategi Transformasi Bangsa. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia.

Penyediaan rumah bagi masyarakat menjadi salah satu rencana besar yang ia usung bersama Gibran selain program makan siang gratis.

Untuk mendukung program tersebut, pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesanggupannya untuk terlibat dalam pembangunan 3 juta unit rumah.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan pihaknya sanggup membangun 1,5 juta unit rumah di perkotaan kepada beritamega4d.com beberapa waktu lalu. Menurutnya, pembangunan 1,5 juta unit rumah di kawasan perkotaan merupakan target yang memungkinkan dan REI menyanggupinya.

Untuk jenis rumahnya sendiri, Joko mengatakan angka 1,5 juta unit di perkotaan itu bisa mencakup jenis hunian vertikal dan rumah tapak, tetapi untuk kawasan perkotaan harus ada modifikasi bentuk. Perkotaan yang dimaksud di sini bukan hanya kota besarnya saja, tapi juga kecamatan yang ada di sekitarnya.

Timbang-timbang Pindah IKN

Timbang-timbang Pindah IKN

Selasa, 16 April 2024

Dua tahun lalu, Rudi—bukan nama sebenarnya—tiba-tiba saja dipanggil ke ruangan atasannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rudi enggan menyebut siapa atasannya tersebut. Hanya, dia bilang, saat itu atasannya langsung memintanya pindah ke Ibu Kota Nusantara. Rudi dan 14 rekannya ditunjuk sebagai aparatur negeri sipil kloter pertama yang bertanggung jawab memulai pembangunan IKN.

“Cuma ada waktu seminggu doang untuk pindah (ke IKN),” tutur Rudi kepada beritamega4d.com pada Kamis, 4 April 2024.

Rudi tidak bisa menolak. Sebab, saat itu nama-nama ASN PUPR yang pindah ke IKN langsung dipilih Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Penunjukan tersebut juga tertuang dalam surat keputusan Menteri PUPR terkait pembangunan IKN. Dalam SK tersebut, kata Rudi, dia diminta bertugas di IKN sampai Desember 2024.

Oleh atasannya, Rudi dijanjikan berbagai macam fasilitas dan tambahan tunjangan saat pindah ke IKN. Mulai tunjangan kemahalan, fasilitas rumah dinas, biaya pindah, dan fasilitas fleksibel lain yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN. Namun, nyatanya, sampai dua tahun berlalu, fasilitas-fasilitas tersebut belum pernah Rudi dapatkan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan topping off hunian ASN di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan topping off hunian ASN di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024).

Foto : Kementerian PUPR

Karena itu, ketika beberapa waktu lalu Rudi mendengar kabar penempatannya di IKN bakal diperpanjang, dia pun bersiasat. Desember nanti, Rudi berencana meminta izin kepada atasannya untuk melanjutkan kuliah. Dengan begitu, dia berharap tidak lagi ditempatkan di IKN. Rudi tidak mau lagi kerja rodi di IKN tanpa mendapatkan tunjangan tambahan seperti yang dijanjikan atasannya dulu.

Rudi merasa beban kerja di IKN terlalu berat. Tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Pada empat bulan awal di IKN, Rudi harus tinggal di hutan untuk melakukan babad alas pepohonan di IKN. Dia bahkan bekerja tujuh hari dalam sepekan.

“Saya PNS, harusnya ada jam kerja. Jam kerja saya jam 08.00-16.30. Tapi buktinya, saya kerja sampai malam. Sabtu-Minggu, apalagi di awal-awal 4 bulan itu, aku masuk,” keluh Rudi.

Belakangan, rencana pemerintah memindahkan seluruh ASN di kementerian/lembaga yang berkantor di Jakarta memang menjadi momok bagi para ASN. Banyak ASN yang merasa belum siap meninggalkan kemegahan Jakarta untuk tinggal di IKN. Salah satu yang ragu pindah ke IKN adalah Rizal—bukan nama sebenarnya. Lelaki berusia 32 tahun ini merupakan staf Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Rizal mengaku sudah dua kali diminta hadir dalam sosialisasi pemindahan ASN ke IKN di Kemenkeu. Dalam dua kali sosialisasi itu, Rizal belum melihat satu pun benefit yang bisa didapatkannya jika kelak pindah ke IKN. Pemerintah, kata Rizal, memang menjanjikan adanya tunjangan pionir, rumah dinas, dan biaya pindah bagi ASN yang ditunjuk menjadi pionir di IKN. Tapi nilai tunjangan dan skema penempatan rumah dinas tersebut belum dijelaskan secara terperinci.

Ketidakjelasan nilai tunjangan dan fasilitas rumah dinas ini membuat Rizal mengaku harus berpikir ratusan kali jika kelak ditunjuk pindah ke IKN. Apalagi saat ini ekosistem lingkungan di IKN juga belum terbentuk. Fasilitas-fasilitas penunjang, seperti sekolah, belum terbangun. Ayah satu anak ini mengaku khawatir dengan pendidikan anaknya jika dalam waktu dekat harus dipindahkan ke IKN.

“Nggak mungkin kan saya pindah ke IKN tapi anak nggak bisa sekolah. Terus staf biasa kayak saya ini kan juga belum tahu apa boleh bawa istri atau nggak?” tutur Rizal saat berbincang dengan beritamega4d.com pada Rabu, 27 Maret lalu.

Di samping itu, Rizal merasa konsep IKN yang hanya jadi pusat pemerintahan bakal cenderung membosankan. Sebab, nantinya komunitas masyarakat di IKN bakal cenderung homogen mengingat hanya ASN yang pertama-tama akan menempati kota baru tersebut. Bagi Rizal, yang tumbuh besar di Jakarta, situasi tersebut sudah barang tentu membuatnya tidak nyaman

“Di kantor ketemu temen kantor, nanti balik ke rumahnya orangnya itu-itu lagi,” keluh Rizal.

Meski sebagian menolak, ternyata banyak juga ASN yang justru berharap dipindahkan ke IKN. Salah satunya Anita—bukan nama sebenarnya—ASN di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Bagi perempuan 26 tahun ini, pindah ke IKN adalah mimpi. Anita tidak peduli terhadap insentif ataupun tunjangannya. Dia hanya ingin menjadi saksi mata sejarah pembangunan ibu kota baru tersebut.

Sebagai seorang arsitek, Anita merasa konsep pembangunan IKN yang modern dan hijau sudah sangat baik. Itu, kata Anita, adalah konsep pembangunan yang selalu dia impikan. Anita ingin merasakan tinggal di kota modern yang selalu berputar-putar di kepalanya tersebut. Kalau ditunjuk, Anita mengaku siap pindah kapan saja ke IKN.

“Tapi, kalau boleh memilih, ya lima tahun lagilah paling lama dipindah ke sana,” harap Anita melalui telepon pada Kamis, 4 April 2024.

Lima tahun ke depan bagi Anita adalah waktu yang tepat untuk pindah ke IKN. Sebab, saat itu, progres pembangunan IKN tentu sudah semakin maju. Fasilitas-fasilitas penunjang, seperti sekolah dan rumah sakit, boleh jadi juga sudah siap. Dengan begitu, tinggal di IKN akan menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan. “Cuma, kalau tahun depan dipindah, saya juga mau, sih,” kata Anita.

Keinginan menggebu-gebu pindah ke IKN ini juga dirasakan Plt Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Petrus Demon Sili. Nama Petrus masuk dalam daftar 36 ASN BMKG yang akan pindah ke IKN pada September 2024. Kepada beritamega4d.com, Petrus mengaku sudah tidak sabar pindah ke IKN.

Pria berusia 61 tahun ini mengaku sangat senang ketika tahu namanya dipilih sebagai salah satu ASN kloter pertama yang akan pindah ke IKN. Petrus merasa menjadi pionir ASN di IKN adalah sebuah kebanggaan. Dia bisa menjadi bagian dari sejarah pembangunan ibu kota baru yang kelak akan menggantikan Jakarta tersebut. “Hitung-hitung pengabdian untuk negara sembari menunggu masa pensiun juga,” tutur Petrus melalui telepon pada Senin, 1 April 2024.

Di samping itu, pindah ke IKN baik bagi karier Petrus. Sebab, pemerintah menjanjikan ASN yang pindah ke IKN bakal langsung mendapatkan kenaikan pangkat. Jabatan Petrus, yang sekarang ini merupakan eselon II dengan pangkat 4C, akan naik menjadi 4D saat dia pindah ke IKN. Ini tentunya akan menambah nilai gaji, tunjangan, dan uang pensiun yang bakal didapatkan Petrus kelak.

Sebagai eselon II, Petrus juga akan mendapatkan fasilitas tambahan yang menurutnya layak. Petrus bakal menerima tambahan tunjangan, uang kemahalan, tunjangan transportasi, pengepakan, dan pesawat. Selain itu, dia akan menerima satu rumah dinas untuk anak dan istrinya. Plus biaya tambahan untuk menggaji seorang asisten rumah tangga.

“Tapi, seberapa besarnya itu, nilainya belum disampaikan,” pungkas Petrus.

Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)-(beritamega4d.com

Rapat Permusyawaratan Hakim MK Terkait Sengketa Pilpres akan Dimulai Besok

Sabtu, 06 Apr 2024 02:34 WIB

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan sidang sengketa Pilpres 2024. Agenda berikutnya, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang akan dimulai besok.
“Besok udah masuk mulai (RPH), masuk. Terus-menerus itu,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Enny mengatakan sidang hari ini ialah sidang pemeriksaan pembuktian terakhir. Enny menyebut selanjutnya, MK membuka kesempatan untuk para peserta sidang sengketa menyampaikan kesimpulan.

“Sehingga para pihak bisa menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang mereka tangkap di seluruh proses yang ada di situ,” ujarnya.

Enny menuturkan kesimpulan itu dapat disampaikan paling lambat Selasa (16/4). Nantinya, kata dia, para pihak dapat menyampaikan kesimpulan itu kepada panitera.

“Kita tunggu saja nanti tanggal 16 ketemu lagi. Kebetulan kan mahkamah tidak libur ya. Tadi dikasih dispensasi sedikit. Dua hari. Tadinya gak ada. Eh ada sehari aja gitu loh,” jelasnya.

“Tapi karena ada masukan, jadi kita harus mengikuti arus bawah sehingga ditampung arus bawah ya udah dua hari gitu tapi saya tuh masuk kembali seperti biasa,” sambung dia.

Lebih lanjut, Enny mengatakan jika permintaan keterangan dari 4 menteri dinilai sudah cukup. Diketahui, MK hari ini menghadirkan 4 menteri untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres, diantaranya, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“Sudah selesai (permintaan keterangan). Sudah selesai, sudah dipandang sudah cukup karena memang speedy trial ya, nggak mungkin kita mengundang sekian banyak pihak gitu ya, kecuali kalau sidang PUU beda,” tuturnya.

Jerat Tersangka Korupsi Timah: Crazy Rich PIK hingga Suami Sandra Dewi

Jerat Tersangka Korupsi Timah: Crazy Rich PIK hingga Suami Sandra Dewi

Kamis, 28 Mar 2024 04:40 WIB

Jakarta – Kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk memasuki babak baru. Kali ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan pengusaha Harvey Moeis.

Kejagung menahan Harvey Moeis setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu (27/3/2024). Lantas, apa peran suami aktris Sandra Dewi dalam kasus korupsi yang diduga terjadi dalam kurun waktu 2015-2022 itu?

Mengutip beritamega4d.com, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi menjelaskan Harvey jadi tersangka dalam perannya sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT.

Harvey diduga pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021, MRPT alias RZ.

“Adapun kasus posisi pada perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019. Saudara HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah yaitu saudara MRPT atau Saudara RZ dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah,” kata Kuntadi dalam jumpa pers di Kejagung, Rabu (27/3/2024).

Sebelumnya Kejagung juga menahan crazy rich PIK, Helena Lim. Helena Lim diduga memberikan sarana dan prasarana dalam kasus korupsi komoditas timah ini. Helena merupakan tersangka ke-15 dalam kasus ini.

Selain Helena dan Harvey, ada 14 tersangka lain dalam kasus korupsi tersebut. Berikut rinciannya:

1. SG alias AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. MBG selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN)
4. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021
5. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018
6. BY selaku Mantan Komisaris CV VIP
7. RI selaku Direktur Utama PT SBS
8. TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN
9. AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP
10. TT, Tersangka kasus perintangan penyidikan perkara
11. RL, General Manager PT TIN
12. SP selaku Direktur Utama PT RBT
13. RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
14. ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk.

Duduk perkara kasus korupsi timah di halaman berikutnya. Langsung klik

Menurut data Kejagung pada 2018 tersangka ALW, Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018, bersama Tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya.

Penyebabnya adalah banyaknya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk. Menyikapi kondisi itu, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE, yang seharusnya menindak kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.

Demi memuluskan aksinya untuk mengakomodasi penambangan ilegal tersebut, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.

Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Prabowo Unggah Momen Buka Puasa Bersama Titiek Soeharto dan Didit

Prabowo Unggah Momen Buka Puasa Bersama Titiek Soeharto dan Didit

Beritamega4d.com

Selasa, 12 Mar 2024 20:33 WIB

Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengunggah foto momen buka puasa bersama. Prabowo ditemani oleh Titiek Soeharto dan anak mereka, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo.

Dilihat beritamega4d.com dalam akun Instagram pribadinya, Prabowo mengunggah momen makan bareng Titiek dan Didit itu malam ini, Selasa (12/3/2024).

Prabowo tampak memakai kemeja biru dongker, Didit bersweter coklat, dan Titiek memakai baju senada dengan Prabowo dan berkalung selendang.

Berbagai masakan tersaji di atas meja makan tempat ketiganya menyantap makanan. Prabowo, Titiek, dan Didit tampak menyantap makanan sambil mengobrol dan sedikit tertawa.

Momen ketiganya makan bareng ini digelar di kediaman Prabowo di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo tidak menulis satu kata pun terkait keterangan unggahan tersebut.

Ahmad Dhani masih bisa mengamankan posisinya menuju kursi DPR Ri. Foto: wisma putra

3 Caleg Artis dari Dapil Jatim di Posisi ‘Aman’, KD Harap-harap Cemas

Beritamega4d.com
Sabtu, 02 Mar 2024 09:03 WIB

Jakarta – Deretan caleg artis yang memperebutkan kursi DPR RI dari wilayah Jawa Timur semakin sengit. Ada yang anteng bertahan ada yang berada di posisi harap-harap cemas.

Berdasar data sementara dari real count Sirekap KPU pada Sabtu (1/3/2024) ada 8 partai yang memenuhi syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yakni 4 persen.

Posisi pertama masih ditempati oleh PDIP dengan 16,44 persen, Golkar dengan 15,1 persen, Gerindra 13,34 persen, PKB dengan 11,59 persen, dan NasDem 9,44 persen. Pada posisi 6 sampai 8 ditempati oleh PKS, Demokrat, dan PAN.

Sampai saat ini sudah 540.491 dari 823.236 TPS (65.65%) yang masuk ke KPU per pukul 15.7 WIB.

Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dhani dan Arzeti Bilbina menjadi caleg artis yang bisa dibilang berada di posisi aman. Dapil Jatim I meliputi Surabaya dan Sidoarjo.

Dapil Jatim I mendapatkan 10 kursi di DPR RI. Ahmad Dhani dan Arzeti Bilbina masuk dalam deretan 10 caleg dengan suara terbanyak di dapil Jatim I.

Di posisi satu ada Bambang Haryo Soekartono dari Gerindra dengan 88.516 suara, kemudian Adies Kadir dari Golkar dengan 61.842 suara di posisi kedua. Ahmad Dhani dari Gerindra berada di posisi ketiga dengan 55.573 suara.

Kemudian diikuti dari posisi keempat hingga sepuluh, ada Puti Guntur Soekarno dari PDIP (48.782 suara), Sungkono dari PAN (32.711 suara), Arzeti Bilbina dari PKB (30.640 suara), Lita Machfud Arifin dari NasDem (30.361 suara), Syaikhul Islam dari PKB (29.627 suara), Indah Kurnia dari PDIP (28.594 suara), dan Ipong Muchlissoni dari NasDem (25.797 suara).

Ada juga Moreno Soeprapto yang masih bisa mengamankan posisinya di dapil Jatim V. Dapil Jatim V meliputi daerah Kabupaten Malang, Batu, dan Kota Malang dan mendapatkan 8 kursi di DPR RI.

Moreno Soeprapto dari Gerindra menempati posisi kedua sebagai caleg dengan suara terbanyak untuk sementara di dapil Jatim V dengan 67.031 suara. Berada di posisi pertama ada Muh. Hassanudin Wahid dari PKB dengan 75.221 suara.

Untuk posisi ketiga hingga delapan. ada Ma’ruf Mubarok dari Gerindra (57.295 suara), Ahmad Basarah dari PDIP (50.537 suara), Ali Ahmad dari PKB (50.443 suara), Andreas Eddy Susetyo dari PDIP (45.892 suara), Gamal dari PKS (45.222 suara), dan Rino Lande dari PKB (43.636 suara).

Satu dapil dengan Moreno Soeprapto, ada Kris Dayanti dari PDIP. Untuk saat ini Kris Dayanti berada di posisi sembilan dengan suara 41.409 PDIP.

Kris Dayanti bisa disebut masih harap-harap cemas, apakah suaranya bisa menyalip 8 caleg dengan suara terbanyak di atasnya atau tidak. Untuk dapil Jatim V baru 7.747 dari 10.824 TPS (71.57%) yang masuk datanya ke Sirekap KPU.

Penghitungan suara masih terus dilakukan hingga 20 Maret 2024. Dalam Sirekap Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 kerap muncul kejanggalan lantaran ada perbedaan antara jumlah perolehan total suara partai dengan jumlah akumulasi suara yang didapatkan tiap-tiap caleg.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan Sirekap bukan penentu rekapitulasi. Penentu hasil Pemilu adalah penghitungan manual.

“Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu,” kata Bagja, Kamis (15/2).

Jawab Isu Jadi Menteri Jika Prabowo Menang, Budi Arie: Jangan Buru-buru

Jawab Isu Jadi Menteri Jika Prabowo Menang, Budi Arie: Jangan Buru-buru

JAKARTA, Beritamega4d.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan menanggapi lebih jauh terkait isu bakal diangkat menjadi menteri kembali di pemerintahan baru usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo) itu memilih untuk menunggu hasil hitung manual pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sebab, hasil hitung manual baru keluar di akhir Maret 2024, dan pemerintahan baru dimulai Oktober 2024.

“Ya belum (diajak kabinet presiden baru) lah. Tunggu real count saja. Sampai kapan sih? 20 Maret ya? 35 hari ya setelah itu. Tunggu saja lah,” kata Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Dia pun tidak menanggapi lebih jauh jika benar diajak bergabung dalam pemerintahan baru.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara sekitar 56-58 persen.

Sedangkan Projo diketahui mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
“Sudah lah kita tunggu real count saja. Iya kan. Kita hormati keputusan KPU nanti,” ujar Budi.
Kendati begitu, dia mengaku siap jika dipilih menjabat jabatan baru di pemerintahan selanjutnya.

“Semua juga siap. Gitu ya, yang penting tunggu real count, jangan buru-buru,” kata Budi Arie.

AHY Ungkap Pesan SBY ke Dirinya: Sukseskan Pemerintahan Jokowi

AHY Ungkap Pesan SBY ke Dirinya: Sukseskan Pemerintahan Jokowi

Beritamega4d.com
Rabu, 22 Feb 2024 01:16 WIB

Jakarta – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap pesan ayahnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah dirinya ditugaskan menjadi Menteri ATR/BPN. AHY mengatakan SBY meminta dirinya menjalankan tugas dengan profesional dan menyukseskan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
AHY awalnya mengatakan SBY berpesan agar dirinya bekerja dengan baik dan menunjukkan dedikasi tinggi. Dia mengatakan SBY berharap dirinya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya di Kementerian ATR.

“Pak SBY sebagai orang tua dan juga sebagai mantan presiden, sebagai sesepuh Partai Demokrat, beliau mengharapkan saya bisa bekerja dengan baik, secara profesional menunjukkan etos kerja, dedikasi, dan komitmen untuk bekerja sebaik-baiknya di Kementerian ATR/BPN ini,” kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY mengatakan SBY memahami pekerjaan di pemerintahan tidak bisa diselesaikan sendiri. AHY mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menangani masalah-masalah agraria dan tata ruang.

“Beliau tahu karena pernah duduk di pemerintahan bahwa urusan pemerintahan ini kompleks, tidak ada satu pun yang bisa berdiri sendiri, saling terkait. Oleh karena itu juga, beliau berharap saya bisa segera menjalin komunikasi, termasuk koordinasi dengan berbagai pemimpin lintas sektor, lintas lembaga dan kementerian, dan tadi beberapa sudah bertemu di dalam ruang pelantikan, dan saya segera mencari waktu untuk bisa berkomunikasi secara langsung,” ujarnya.

SBY, kata AHY, juga berpesan agar dirinya menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi pada akhir masa jabatan. Dia mengatakan SBY berharap AHY membantu proses transisi dari Jokowi ke pemerintahan presiden berikutnya.

“Dan yang terakhir tentunya, beliau berpesan juga agar kesempatan yang baik ini bisa menjadi ruang yang baik untuk keluarga besar Partai Demokrat, untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya, sekaligus mempersiapkan atau semacam transisi, menjadi bagian penting dari transisi kepemimpinan bangsa ke depan, secara nasional,” ucapnya.