Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2024 capai Rp1,21 triliun

Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2024 capai Rp1,21 triliun

Pontianak (Beritamega4d.com) – Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat, Dahlia menyebutkan realisasi penerimaan pajak di wilayah hingga akhir Februari 2024 mencapai Rp1,21 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Kalbar hingga 29 Februari 2024 tembus Rp1,21 triliun atau 10,5 persen dari jumlah target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar Tahun 2024 sebesar Rp11,47 triliun,” ujar Dahlia di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang ada terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas Rp663,65 miliar terkontraksi 2,28 persen.

Kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp507,75 miliar terkontraksi 39,15 persen, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp16,05 miliar tumbuh 147,34 persen dan Pajak Lainnya Rp17,28 miliar tumbuh 20,68 persen.

“Dari berbagai jenis pajak, PPh dan PPN itu mengalami kontraksi dan ini dampak berbagai kebijakan seperti pelarangan ekspor bauksit mentah dan harga sawit yang belum pulih,” kata dia.

Terkait realisasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 di Kalbar sebesar 74,10 persen atau 239.913 wajib pajak dari total target kepatuhan sebanyak 323.784 wajib pajak.

“Dalam mencapai realisasi Pelaporan SPT Tahunan ini, sebanyak tujuh KPP Pratama dan tujuh KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat membuka 81 titik lokasi Layanan Di luar Kantor (LDK). Adapun LDK ini dibuka pada kantor pemerintahan, kantor pos, kantor perusahaan, perguruan yinggi melalui Tax Center, mal, pasar, dan Mal Pelayanan Publik di masing-masing daerah,” tambah Dahlia.

Menag: KUA Direncanakan Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Tak Hanya Islam

Menag Yaqut Cholil Qoumas (Foto: dok. Humas Kemenag)

Beritamega4d.com
Minggu, 25 Feb 2024 02:40 WIB

Jakarta – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kantor Urusan Agama (KUA) rencananya akan menjadi tempat menikah semua agama. Yaqut menyebut KUA akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam.

“Kita sudah sepakat sejak awal bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama,” ujar Yaqut dalam keterangannya di situs Kemenag, Sabtu (24/2/2024).

Pernyataan Menag Yaqut tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam bertajuk Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan.

Hadir dalam rapat tersebut, Inspektorat Jenderal Faisal Ali Hasyim, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Zainal Mustamin, Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghafur, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib, serta Staf Khusus, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Menteri Agama.

Yaqut mengatakan saat ini pencatatan pernikahan agama selain Islam ada di pencatatan sipil. Yaqut berharap nantinya setelah pencatatan pernikahan agama di KUA, data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik.

“Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang nonmuslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal itu seharusnya menjadi urusan Kementerian Agama,” katanya.

Yaqut juga berharap aula-aula yang ada di KUA dapat digunakan untuk menjadi tempat ibadah sementara bagi umat non-Islam yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain.

“Bantu saudara-saudari kita yang nonmuslim untuk bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Tugas muslim sebagai mayoritas yaitu memberikan pelindungan terhadap saudara-saudari yang minoritas, bukan sebaliknya,” kata Yaqut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan di tahun ini, pihaknya akan meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama.

“Tahun ini pula segera kami launching KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan lintas agama,” katanya.

Jawab Isu Jadi Menteri Jika Prabowo Menang, Budi Arie: Jangan Buru-buru

Jawab Isu Jadi Menteri Jika Prabowo Menang, Budi Arie: Jangan Buru-buru
JAKARTA, Beritamega4d.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan menanggapi lebih jauh terkait isu bakal diangkat menjadi menteri kembali di pemerintahan baru usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo) itu memilih untuk menunggu hasil hitung manual pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sebab, hasil hitung manual baru keluar di akhir Maret 2024, dan pemerintahan baru dimulai Oktober 2024.

“Ya belum (diajak kabinet presiden baru) lah. Tunggu real count saja. Sampai kapan sih? 20 Maret ya? 35 hari ya setelah itu. Tunggu saja lah,” kata Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Dia pun tidak menanggapi lebih jauh jika benar diajak bergabung dalam pemerintahan baru.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara sekitar 56-58 persen.

Sedangkan Projo diketahui mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
“Sudah lah kita tunggu real count saja. Iya kan. Kita hormati keputusan KPU nanti,” ujar Budi.
Kendati begitu, dia mengaku siap jika dipilih menjabat jabatan baru di pemerintahan selanjutnya.

“Semua juga siap. Gitu ya, yang penting tunggu real count, jangan buru-buru,” kata Budi Arie.

Kasus Aktif Covid-19 di RI Melonjak Capai 6.223 Kasus dI Akhir Tahun 2023

Kasus Aktif Covid-19 di RI Melonjak Capai 6.223 Kasus dI Akhir Tahun 2023
Ilustrasi. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus aktif penularan virus Covid-19 melonjak mencapai 6.223 Kasus.

Jakarta, BERITAMEGA4D.COM — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus aktif penularan virus Covid-19 melonjak mencapai 6.223 kasus aktif saat ini.
Angka itu berdasarkan data Kemenkes di laman Infeksi Emerging per Selasa, 12 Desember 2023 pukul 16.00 WIB.

Data tersebut menunjukkan penambahan kasus konfirmasi Covid-19 harian ada 298 kasus, sehingga total kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia sejak pertama kali diumumkan pada Maret 2020 kini menjadi 6.815.576.

Dari total kasus konfirmasi, sebanyak 6.647.428 di antaranya telah sembuh. Sementara itu, pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 161.926 orang atau sekitar 2,4 persen.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu memerintahkan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya tetap memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 setelah kasus penularan virus corona melonjak beberapa waktu terakhir.

“Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota agar memastikan semua Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang berada di wilayah kerjanya tetap memberikan pelayanan Vaksinasi Covid-19, dan memastikan ketersediaan vaksin,” kata Maxi dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12).

Selain itu, Kemenkes meminta kepala dinas kesehatan seluruh Indonesia mengamati penularan kasus Covid-19.

Sebelumnya, Kemenkes mengonfirmasi tren kenaikan kasus Covid-19 terjadi lagi di Indonesia. Kenaikan kasus itu diduga disebabkan varian baru, yakni Eris atau EG.5 dan EG.2.