Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Presiden Joko Widodo saat memimpin jalannya upacara Hari Lahir Pancasila 2024 di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau, Sabtu (1/6/2024).

JAKARTA, Beritamega4d.com – Presiden Joko Widodo tampak mengenakan pakaian adat dari Kepulauan Riau ketika memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Lapangan Garuda Pertamina, Blok Rokan, Dumai, Riau, pada Sabtu (1/6/2024).

Presiden memakai atasan baju panjang pakaian Teluk Belange warna hitam bermotif, yang dipadukan dengan celana panjang hitam.

Lalu ada kain songket dengan warna senada yang melengkapi setelan baju dan celana tersebut.

Penampilan Kepala Negara juga dilengkapi dengan penutup kepala Tanjak, selendang warna kuning dan ikat pinggang yang juga berwarna kuning.

Selain Presiden, para peserta upacara yang terdiri dari para menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat pemerintah pusat dan pejabat daerah juga memakai beragam pakaian adat.

Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang mengikuti upacara secara daring pun terlihat berpakaian destar dengan blangkon dan kain batik.

Adapun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir pada upacara tersebut, antara lain, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Karya Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Selain itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah dan Direktur Utama Pertama Nicke Widyawati juga terlihat mengikuti upacara.

Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara menjelaskan alasan mengapa Lapangan Garuda Pertamina di Hulu Rokan, Dumai, Riau, menjadi lokasi peringatan Hari Lahir Pancasila 2024.

Menurut Jokowi, ada pesan kemandirian ekonomi yang ingin ditegaskan pemerintah.

“Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat,” ujar Jokowi saat memberikan amanat dalam upacara tersebut, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

“Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yg kita pakai untuk upacara peringatan Hari Lahir Pancasila,” ungkapnya.

Presiden menjelaskan, setelah saham mayoritas PT Freeport diambil alih pemerintah, hal yang sama juga dilakukan untuk Blok Rokan.

Sebelumnya selama 97 tahun blok tersebut dikelola oleh Caltex dan Chevron yang merupakan perusahaan asing.

Salah satu pertimbangan pengambilalihan pengelolaan oleh pemerintah yakni karena Blok Rokan merupakan blok migas yang paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia.

“Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari,” papar Jokowi.

“Ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltex maupun Chevron dan merupakan 25 persen dari seluruh produksi nasional Indonesia. Blok Dokan ini adalah blok paling besar,” katanya.

Presiden menambahkan, PT Freeport dan Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya Indonesia untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata.

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat peluncuran Government Technology atau GovTech pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Presiden Joko Widodo meluncurkan platform sistem pelayanan masyarakat terpadu GovTech bernama INA Digital yang mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, Beritamega4d.com – Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut aturan batas usia calon kepala daerah.

Menurut Presiden, sebaiknya hal tersebut ditanyakan kepada MA selaku pihak yang memberikan putusan.

Selain itu, bisa ditanyakan ke pihak yang mengajukan gugatan terhadap batas usia calon kepala daerah.

“Itu, tanyakan ke Mahkamah, Mahkamah Agung, atau tanyakan ke yang gugat,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Bukit Sulap Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Kamis (30/5/2024) sebagaimana dilansir keterangan resmi.

Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah membaca putusan MA secara keseluruhan, Presiden Jokowi menyatakan belum.

Sebab, ia baru diberi tahu soal putusan tersebut pada Kamis sore.

“Belum, belum, belum, belum, belum. Baru diberi tahu tadi, baru saja,” ujar dia.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan hak uji materi (HUM) yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Uji Materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dilakukan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur.

“Kabul permohonan HUM,” demikian bunyi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dikutip dari situs MA, Kamis (30/5/2024).

Dalam pertimbangannya, MA berpandangan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU berbunyi “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”

Menurut MA, Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

Atas putusan ini, MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut.

Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.

Akibat putusan ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024.

Kaesang, 29 tahun, sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta karena aturan batas minimum usia calon gubernur yang diatur KPU.

Baru-baru ini, Kaesang disebut masuk sebagai kandidat calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta yang akan berpasangan dengan politisi Gerindra sekaligus keponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono yang disebut menjadi calon gubernur.

Student Loan Versi Sri Mulyani, OJK, Kemenko PMK, Bank & DPR

Student Loan Versi Sri Mulyani, OJK, Kemenko PMK, Bank & DPR

Rabu, 22 Mei 2024 21:50 WIB

Jakarta – Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) memantik kembali pembahasan student loan di tengah masyarakat maupun pemerintah. Sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga buka suara soal wacana pinjaman pendidikan untuk mahasiswa ini.

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penyedia jasa keuangan untuk menyediakan student loan dengan bunga lebih murah. Berikut selengkapnya.

Wacana Student Loan Versi OJK

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya berdiskusi dengan penyelenggara jasa keuangan untuk mendorong pembukaan program student loan yang tidak memberatkan mahasiswa. Contohnya dengan berbunga rendah dan dapat dibayar setelah mahasiswa lulus dan bekerja.

“Dengan skema yang lebih student friendly. Misalnya nanti bayarnya pas anaknya kerja,” kata Kiki, sapaan akrabnya, pada Training of Trainers OJK bagi guru, Senin (20/5/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

“Selama skemanya bagus dan tidak memberatkan, itu bisa jadi pilihan, dari perbankan juga ada,” ucapnya.

Wacana Student Loan Versi Bank

Merespons OJK, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan pihaknya bersedia menjajaki dan mempelajari pengadaan student loan lebih lanjut. Ia mengatakan BCA juga berencana melaksanakan pilot project student loan.

Jahja mengatakan asal universitas mahasiswa bersangkutan akan menjadi kriteria penting yang diperhatikan.

“Ya, yang penting itu dari universitas yang mana, terutama misalnya deket-deket (tahun) akhir, kalau dari awal (terima pinjaman) tahu-tahu dia putus sekolah, kan habis udah. Jadi harus lihat, yang penting list-nya apa aja yang diberikan,” kata Jahja pada Senin (20/5/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

“Nanti kita lihat aja. Kalau memang kriterianya bagus sih, saya pikir nggak masalah, kan banyak dari student yang menjadi orang-orang berhasil karena dari sekolah,” ucapnya.

Sedangkan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi mengatakan pihaknya mendukung dan akan menilai kondisi pengadaan student loan. Beberapa di antaranya yakni struktur, target pasar, dan kapasitas debitur dalam membayar pinjaman pendidikannya.

Sementara itu, pemberian dana tanpa pengembalian menurutnya dapat diakses lewat beasiswa nonpinjaman atau hibah BSI yang bersumber dari dana program tanggung jawab sosial (CSR) bank syariah.

“Logikanya kalau kasih loan atau pembiayaan kan harus balik [uangnya]. Kalau nggak balik kan bukan loan namanya, itu namanya CSR (corporate social responsibility),” ucap Hery.

Sementara itu Direktur Human Capital and Compliance BNI Mucharom mengatakan student loan BNI sudah ada sebelumnya, tetapi sedang disetop dan direevaluasi. Ia mengatakan BNI akan membuat panduan terkait penilaian perguruan tinggi mahasiswa calon debitur dan riwayat kerja sama di antara kampus dan BNI.

“Kita dulu masih berikan pinjaman ke mahasiswa, seiring berjalan waktu kita lihat program itu rasanya perlu review lagi, ini sedang kita formulasikan (ulang),” ucapnya.

“(Student loan sebenarnya) punya potensi baik. Contoh beberapa universitas sempat bekerja sama dengan kita, maksudnya pengelolaan keuangan mahasiswanya di kita, pengelolaan dana universitasnya juga di kita,” sambungnya.

Wacana Student Loan Versi DPR RI

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya mengusulkan student loan agar dibuat oleh himpunan bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Student loan itu sebetulnya usulan di sini, kita bilang jangan pinjol dong, tapi Himbara bikin sebuah konsep student loan,” kata Dede Yusuf di Raker DPRI RI dengan Kemendikburistek, Selasa (21/5/2024).

Sebelumnya Dede Yusuf mengatakan skema student loan seharusnya bekerja sama dengan bank BUMN dan tidak dikenakan bunga, alias bunga 0 persen. Aturan ini menurutnya bantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa terbebani bunga dan pinjaman.

“Di luar negeri student loan di mana loan-nya itu 0 persen bunga, karena konsepnya bukan mencari keuntungan dari siswa, tapi konsepnya negara berinvestasi pada siswa,” ucapnya.

Wacana Student Loan Versi Kemenko PMK

Sri Mulyani Siapkan Student Loan, Solusi Biaya Kuliah bagi ...

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Warsito mengatakan student loan yang tengah dikaji pemerintah akan menyasar selain mahasiswa miskin. Menurutnya, kelompok mahasiswa miskin ditangani oleh program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Warsito mengatakan, besaran student loan yang diberikan dapat berbeda sesuai kebutuhan per mahasiswa. Mengingat keterbatasan dana pemerintah, menurutnya sumber dana student loan dapat berasal dari lembaga non pemerintah seperti filantropi lembaga sosial dan zakat.

“Kalau kita lihat sering ditampilkan oleh Baznas mencapai Rp 327 T yang bisa dikelola. Sementara sekarang baru sekitar Rp 22-Rp 25 T yang bisa dikelola. Potensi ini penting dioptimalkan sehingga konvergensi program juga bisa terlaksana,” ujarnya, Senin (18/3/2024).

Wacana Student Loan Versi Sri Mulyani & LPDP

Menteri Keuangan Sri Mulyani semula menawarkan opsi student loan buntut polemik bayar UKT pakai pinjol di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu kaji pengadaan student loan.

Sri Mulyani mengatakan student loan di sisi lain masih menyebabkan masalah jangka panjang di Amerika Serikat (AS) akibat utang yang perlu dibayar usai lulus dan bekerja. Untuk itu, pihaknya membahas pengadaan student loan dengan pihak perbankan dan LPDP untuk merumuskan keterjangkauan pinjaman pendidikan untuk mahasiswa ini.

“Sehingga (desainnya) tidak memberatkan student, tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetap memberikan afirmasi, terutama pada kelompok yang tidak mampu. Itu semua kombinasi yang harus nanti kita capture,” kata Sri Mulyani, di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024), dikutip dari detikFinance.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut wacana student loan sedang dibahas secara internal dan butuh pembahasan panjang dengan Kemenkeu.

Di sisi lain, Sri Mulyani baru-baru ini mengatakan belum dapat informasi dan proposal dari pihak Mendikbudristek Nadiem Makarim soal student loan. Baca selengkapnya, klik di sini.

Kejar Target Investasi Rp 100 Triliun di 2024, OIKN Gandeng INA

Kejar Target Investasi Rp 100 Triliun di 2024, OIKN Gandeng INA

Minggu, 19 Mei 2024 21:50 WIB

Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meneken penandatanganan kerangka kerja sama/cooperation framework dengan Indonesia Investment Authority (INA). Hal itu diharapkan dapat menggenjot laju investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan kerja sama ini untuk mempercepat realisasi investasi di IKN. Dengan begitu target investasi di IKN senilai Rp 100 triliun sampai 2024 diharapkan dapat tercapai.

“Intinya adalah kita ingin mempercepat realisasi dari investasi di kita, baik asing maupun lokal sehingga nantinya kecepatan dalam pembangunan di IKN itu bisa terwujud dengan baik,” kata Bambang kepada wartawan di Grand Hyatt Bali, Minggu (19/5/2024).

Bambang menuturkan, nantinya OIKN bersama INA bakal mengkurasi calon investor yang telah memberikan surat minat investasi (letter of intent/LoI). Saat ini jumlah LoI yang telah masuk ke IKN disebut telah mencapai 407 surat.

“Kalau kita lihat jumlah LoI sudah sekitar 407, dari situ kita harapkan dengan teman-teman dari INA bisa kita lihat lebih fokus mana yang akan kita coba fasilitasi dengan baik,” tuturnya.

Bambang menyebut geliat investasi itu utamanya bakal ditopang oleh suntikan modal asing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sampai saat ini investasi yang sudah masuk terealisasi sekitar Rp 50 triliun.

“Ini salah satunya mungkin akan ada masuk asing. Jadi mudah-mudahan hingga akhir tahun bisa sampai Rp 100 triliun karena ini cukup besar ya untuk yang investasi dengan pola KPBU,” ujar dia.

Kritik Ahok soal Penonaktifan KTP DKI Dijawab Heru Budi

Kritik Ahok soal Penonaktifan KTP DKI Dijawab Heru Budi

Jumat, 17 Mei 2024 22:28 WIB

Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontarkan kritik soal rencana penonaktifan NIK KTP warga Jakarta. Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono pun menjawab kritik tersebut.

Adapun kritik itu disampaikan oleh Ahok melalui kanal YouTube-nya Panggil Saya BTP yang tayang pada Jumat (3/5/2024) lalu. Dalam video itu, Ahok menjawab pertanyaan warga seputar Jakarta, salah satunya mengenai rencana penonaktifan KTP.

“Sekali lagi, bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang-orang lah,” ujar Ahok dalam video tersebut.

Menurut Ahok, kebijakan itu akan merepotkan masyarakat. Ia pun menyebut kebijakan ini dapat membuat masyarakat mengeluarkan biaya lebih untuk hal yang tidak penting.

“Sama kayak dulu orang tanya saya kenapa nggak mau ganti nama-nama jalan. Aduh, kalau saya ganti nama jalan, aduh repot banget kan gitu orang mesti ganti cap, surat, semua surat itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta,” jelas Ahok.

Foto: Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok (beritamega4d.com)
Foto: Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok (beritamega4d.com)

“Janganlah hal-hal administrasi-administrasi, akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan, ada maklar yang membantu mengurus itu semua,” sambungnya.

Apa alasan Ahok mengkritik penonaktifan NIK ini?

Dinilai Merepotkan

Ahok juga menyebut banyak warga Jakarta yang mendapat pekerjaan di luar Jakarta. Ia menyayangkan bila seseorang harus berganti KTP hanya untuk bekerja.

“Misal contoh anda ditugaskan kerja di luar kota selama 6 bulan, setahun, masa anda harus kehilangan KTP anda di Jakarta. Betapa repotnya anda musti mengurus semua ulang segala hal hanya karena gara-gara harus dapet kerja,” ujarnya.

Ia juga menanyakan bagaimana nasib orang yang mempunyai rumah di Jakarta tapi tidak tinggal di sana. Ada pula orang yang memiliki lebih dari satu rumah.

“Kalau saya (misalnya) ada rumah dua, ya gabisa gitu kan. Nah org hrs milih, bayangin nanti sertifikat rumah di Jakarta atas nama siapa, gantinya bagaimana, jualnya bagaimana,” kata Ahok.

Jawaban Heru Budi

Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono pun menjawab kritik Ahok. Heru mengatakan Pemprov DKI hanya menjalankan aturan yang sudah ada.

“Sekali lagi, Pemda DKI hanya melaksanakan aturan yang sudah ada,” kata Heru saat ditemui di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

Heru menjelaskan ketidakcocokan data KTP dapat menyebabkan banyak masalah. Salah satu masalah yang timbul adalah kepemilikan lokasi tempat tinggal.

“Kalau warganya sudah tinggal di daerah lain, di luar Jakarta, contoh banyak masukan dari tokoh masyarakat, rumahnya, alamatnya, dipakai oleh orang yang tidak dikenal,” jelas Heru.

Heru juga mengaku banyak pengusaha atau pengelola indekos yang keberatan bila dengan KTP yang tidak sesuai dengan domisili aslinya. Ada pula masalah lain terkait administrasi jiwa dan keselamatan penduduk.

“Pengusaha atau pengelola kos merasa keberatan mereka setelah tidak di situ, pindah alamat, tapi KTP-nya masih di situ. Yang berikutnya, warga yang sudah meninggal tidak dilaporkan. Yang terakhir, yang sangat perlu mendapatkan perhatian, jika seseorang itu kecelakaan, alamatnya berbeda, tempat RT-nya sudah tidak ada RT, tempat lokasi yang di alamat itu sudah tidak ada bangunan rumah, ke mana kita mau memberitahu keluarga,” ujarnya.

Penonaktifan KTP warga di luar Jakarta ini tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun untuk menjalankan aturan hukum tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Infantino (tengah) saat menonton langsung Indonesia vs Guinea. Foto: FIFA via Getty Images/Aurelien Meunier - FIFA

Pesan Presiden FIFA Usai Indonesia Gagal Lolos ke Olimpiade

Beritamega4d.com
Jumat, 10 Mei 2024 09:30 WIB

Beritamega4d.com – Timnas Indonesia U-23 gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024 usai tersingkir di babak playoff. Presiden FIFA Gianni Infantino berpesan agar masyarakat tanah air terus memberi dukungan kepada para pemain Garuda Muda.

Pupus sudah asa Witan Sulaeman dkk untuk berlaga di Paris usai takluk 0-1 dari Guinea di Clairefontaine, Kamis (9/5) malam WIB. Gol tunggal Ilaix Moriba dari titik putih membenamkan tim asuhan Shin Tae-yong.

Laga di atas adalah kesempatan terakhir Indonesia untuk bisa ke Olimpiade. Garuda Muda telah kehilangan dua peluang seusai kalah dari Uzbekistan dan Irak dalam laga yang menyediakan tiket lolos langsung sebagai penghuni tiga besar Piala Asia U-23 2024.

Meski Timnas U-23 telah melampau target semula, yakni menembus fase gugur dalam partisipasi perdana di Piala Asia U-23, namun kegagalan melaju ke Olimpiade tetap terasa pahit. Sebab jaraknya sudah amat dekat, namun akhirnya tak mampu diraih.

Infantino menyadari kekecewaan tersebut. Ia lalu berupaya menghibur Indonesia via media sosial resminya. Ia menegaskan apa yang ditunjukkan para pemain di lapangan sudah bagus dan harapan meraih prestasi di masa depan masih terbentang.

“Pesan saya kepada semua orang di Indonesia, negara yang mencintai sepak bola, berbanggalah dengan tim Anda dan terus dukung mereka dengan semangat yang sama karena mereka bergerak ke arah yang benar,” tulis Infantino.

“Saya menyaksikan mereka bermain di Clairefontaine (Paris) hari ini dan saya bisa bilang tim tersebut gagal di kualifikasi bersejarah untuk Olimpiade dengan margin yang sangat tipis.”

“Terima kasih kepada semua orang di PSSI, yang dipimpin Erick Thohir, atas kerja luar biasa yang telah dilakukan sejauh ini dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini,” jelas Infantino.

Para pemain Indonesia tak punya banyak waktu untuk bersedih. Bulan depan Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan kembali digelar. Merah Putih perlu tiga poin lagi dari dua laga sisa untuk melaju ke fase berikutnya, yang akan mempertemukan para raksasa Asia untuk bersaing meraih tiket ke Piala Dunia yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Kisah Sandi 08 Prabowo

Kisah Sandi 08 Prabowo

Sabtu, 27 April 2024

20 Oktober 2024, dipastikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Prabowo menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia, sementara Gibran menjadi wakil presiden ke-14. Kebetulan atau bukan, posisi presiden ke-8 ini sangat lekat dengan kode Prabowo yang dipanggil 08 (kosong-delapan).

“Kalian tahu semua, ya? 08 kenapa nggak 06 atau 07? Kalau 07 saya mungkin presiden ketujuh, tapi karena 08 kira-kira mungkin saya presiden ke-8,” ucapnya seraya berkelakar di depan hadirin saat acara Welcoming Blessings in The Year of The Wood Dragon yang berlangsung di Pantjoran, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024.

Sebutan 08 yang disematkan kepada Prabowo merupakan sandi sejak dirinya masih aktif di militer. Namun, kode 08 putra begawan ekonomi Sumitro Joyohadikusumo, yang juga mantan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Riset Indonesia, ini mulai dikenal masyarakat sejak terjun dalam Pilpres 2009. “Waktu tentara dikasih nama atau sandi. Sandi saya adalah 08,” ujar Prabowo lagi di acara tersebut.

Kode 08 paling sering digunakan oleh kalangan internal di Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra) yang dipimpin Prabowo dan orang-orang terdekatnya. Penyebutan kode 08 mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ini memang terbatas dan tak semua kalangan menggunakannya.

Prabowo-Gibran
Foto: Pradita Utama 

Dikutip CNN Indonesia, sandi 08 merupakan warisan dari riwayat Prabowo semasa berdinas di Korps Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat era tahun 1980-an. Tapi banyak sumber lain yang menyebutkan, kode panggilan itu telah disematkan kepada Prabowo sejak masuk Akademi Militer (dahulu AKABRI) pada 1970-an. Awalnya rekan-rekanya yang memangil kode tersebut, lalu diikuti yang lainnya.

Seorang mantan perwira Kopassus TNI menyebut kode itu disematkan kepada Prabowo sejak berdinas di Kopassus dengan pangkat Kapten. Ketika itu, Prabowo menjabat Wakil Komandan Satuan Antiteror Detasemen 81 (Den-81) atau sekarang dikenal SAT-81 Gultor Kopassus/Satuan 81 Kopassus. Sedangkan komandannya adalah Luhut Binsar Panjaitan, yang masih berpangkat mayor. Mereka mendapat pendidikan antiterror di markas Grenzschutzgruppe-9 (GSG-9), Jerman, pada 1981.

Sebagai wakil komandan di grup ini, Prabowo mendapatkan kode panggilan 08. Sedangkan sebagai komandan, Luhut yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat kode panggilan 07. Panggilan kode 08 ini terus melekat pada diri Prabowo hingga dirinya menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus TNI AD yang ke-15 pada periode 1995 hingga 1998.

Kalau Kostrad itu panggilannya macam-macam ada yang Pandu, Kancil dan ada beberapa.”

Prabowo tidak pernah merasa keberatan jika dirinya diidentikan dengan kode 08 hingga dirinya pensiun dari TNI dan terjun ke politik. “Sampai sekarang orang-orang yang kenal dekat manggilnya masih 08. Terutama yang mantan Kopassus.” kata Prabowo.

Selain panggilan kode 08, Prabowo sebenarnya pernah dijuluki kode lain, yaitu Pandu dan Kancil. Panggilan tersebut ketika dirinya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dengan pangkat bintang tiga, Letnan Jenderal, pada 20 Maret-22 Mei 1998. Tetapi, setelah pensiun dari TNI, julukan Pandu dan Kancil tak terlalu melekat. “Kalau Kostrad itu panggilannya macam-macam ada yang Pandu, Kancil dan ada beberapa,” imbuhnya.

Kode 08 kian dipakai oleh banyak kalangan untuk menyebut Prabowo. Kode ini pun terus mengiringi jejak langkahnya saat terjun ke politik dengan mendirikan Partai Gerindra dan menjadi capres di Pilpres 2009. Identitas 08 semakin berkibar ketika sejumlah pendukung dan relawan Prabowo dibentuk pada Pilpres 2014, Pilpres 2019 dan Pilpres 2024 yang baru saja berlalu.

Prabowo saat berdinas di Kopassus
Foto: Instagram  Prabowo Subianto

Perjalanan 08 atau Prabowo untuk menduduki kursi presiden membutuhkan waktu 15 tahun, sejak kekalahan dalam Pilpres 2009. Pada saat itu, Prabowo menjadi calon wakil presiden bersanding dengan Megawati Sukarnoputri atau Mega-Pro. Keduanya bertarung melawan dua capres-cawapres lainnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Namun, pasangan Mega-Pro kalah telak melawan petahana SBY-Boediono dalam satu putaran. Kala itu SBY-Boediono meraup suara 73.874.562 (60,80%), jauh meninggalkan Megawati-Prabowo, yang meraih suara 32.548.105 (26,79%) dan JK-Wiranto 15.081.814 (12,41%). Sejumlah elit PDIP menyebutkan kekalahan Mega-Pro karena Prabowo tak mau menggelontorkan logistik, padahal memiliki kekayaan triliunan.

“Prabowo mengaku punya kekayaan Rp 1,7 triliun tapi nggak mau ngeluarin,” kenang Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, Kamis, 13 November 2013.Tudingan itu buru-buru ditepis Gerindra. Mereka mengatakan kekalahan Mega-Pro tak lebih disebabkan karena popularitas SBY yang masih tinggi pada 2009.

Entah benar atau tidaknya tudingan tersebut, hal ini membuat PDI Perjuangan tak jadi mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2014. Padahal, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sebelumnya mendukung pencapresan Prabowo melalui Perjanjian Batu Tulis pada 2009. Kala itu, PDIP bersama PKB, Nasdem dan Hanura, mengusung Joko Widodo sebagai capres yang disandingkan dengan Jusuf Kalla.

Sedangkan Prabowo diusung oleh Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai capres yang bersanding dengan Hatta Rajasa sebagai capres. Lag-lagi, Prabowo menelah kekalahan dengan mengantungi suara 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil mendulang 70.997.833 suara atau 53,15 persen.

Duet Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009
Foto: Dok beritamega4d.com 

Masih tak menyerah, Prabowo kembali maju ke gelanggang Pilpres 2019. Kali ini, dia menggandeng Sandiaga Uno sebagai capresnya melawan petahana Joko Widodo yang bersanding dengan KH. Maruf Amin. Untuk ketigakalinya, Prabowo menelan pil pahit, kalah melawan pasangan yang didukung PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP dan Hanura.

Prabowo-Sandiaga Uni gagal hanya mendapat suara 68.650.239 suara atau 44,5 persen. Sementara Joko Widodo-Maruf Amin berhasil mengantongi 85.607.362 suara atau 55,5 persen. Walau gagal, tak lama kemudian Gerindra merapat menjadi koalisi dalam pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Prabowo dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Setahun kemudian, Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kembali Prabowo yang kini tepat berusia 73 tahun kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Kali ini dia bersanding dengan Gibran , Wali Kota Solo, yang yang juga putra Jokowi. Pencalonan Gibran sendiri diiringi kontroversi seputar keputusan Mahkamah Konsitusi mengenai batas usia capres-cawapres.

Prabowo-Gibran didukung Gerindra, Golkar,  Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Adil Adil Makmur (Prima) berhasil merajai perolehan suara sebanyak 96.214.691. Sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 27.040.878 suara.

Link Terkait :

Prabowo Resmi Jadi Presiden Terpilih, Ingat Janji Mau Bangun 3 Juta Rumah

Prabowo Resmi Jadi Presiden Terpilih, Ingat Janji Mau Bangun 3 Juta Rumah

beritamega4d.com
Rabu, 24 Apr 2024 12:55 WIB

Jakarta – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penetapan itu berdasarkan hasil dari rapat pleno.

“Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dikutip dari beritamega4d.com, Rabu (24/4/2024).

Dengan ketetapan itu, Prabowo kini berkesempatan untuk menjalankan program-program yang sudah ia janjikan pada masa kampanye. Salah satunya, ia sempat berjanji akan membangun 3 juta rumah untuk masyarakat.

Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat masih menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia. Prabowo menjawab tantangan tersebut dengan pihaknya berjanji bakal menaruh perhatian serius pada upaya penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan,” ujar Prabowo dalam debat capres kelima.

Hal ini disampaikannya ketika menyampaikan visi misinya terkait kesejahteraan sosial. Maka, ia berjanji akan membangun tiga juta rumah bagi masyarakat yang terbagi menjadi 3 kelompok besar, yakni satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Prabowo mengungkap rencana strategis itu dinamakan Strategi Transformasi Bangsa. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia.

Penyediaan rumah bagi masyarakat menjadi salah satu rencana besar yang ia usung bersama Gibran selain program makan siang gratis.

Untuk mendukung program tersebut, pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesanggupannya untuk terlibat dalam pembangunan 3 juta unit rumah.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan pihaknya sanggup membangun 1,5 juta unit rumah di perkotaan kepada beritamega4d.com beberapa waktu lalu. Menurutnya, pembangunan 1,5 juta unit rumah di kawasan perkotaan merupakan target yang memungkinkan dan REI menyanggupinya.

Untuk jenis rumahnya sendiri, Joko mengatakan angka 1,5 juta unit di perkotaan itu bisa mencakup jenis hunian vertikal dan rumah tapak, tetapi untuk kawasan perkotaan harus ada modifikasi bentuk. Perkotaan yang dimaksud di sini bukan hanya kota besarnya saja, tapi juga kecamatan yang ada di sekitarnya.

Viral Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Pajak Rp 31 Juta, Ini Penjelasan Bea Cukai

Viral Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Pajak Rp 31 Juta, Ini Penjelasan Bea Cukai

Beritamega4d.com
Selasa, 23 Apr 2024 09:30 WIB

Jakarta – Viral di media sosial keluhan salah satu pengguna TikTok yang harus membayar bea masuk Rp 31,8 juta untuk pembelian sepatu impor. Padahal, dinarasikan harga sepatu tersebut hanya Rp 10,3 juta.

“Halo Bea Cukai, gua mau tanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk tuh dasarnya apa ya? Gua kan baru beli sepatu, gua beli ini satu harganya Rp 10,3 juta. Shipping (pengiriman) Rp 1,2 juta, total Rp 11.500.000. Dan kalian tau bea masuknya berapa? Nih, Rp 31.800.000. Itu perhitungan dari mana?,” katanya dalam video yang dilihat beritamega4d.com, Selasa (23/4/2024).

Pengunggah video menilai dengan asumsi harga sepatu Rp 10,3 juta maka bea masuk yang harus dibayar adalah Rp 5,8 juta. Hal ini berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan aplikasi Mobile Beacukai.

“Ini kalo based on perhitungan gua, harusnya tuh gua bayar Rp 5,8 juta. Dan ini juga perhitungan yang gua pakai menggunakan aplikasi kalian nih, Mobile Beacukai, Rp 5,8 juta. Terus kalian netapin bea masuk atas gua itu dari mana perhitungannya? Sepatu gua Rp 10 juta kalian kenain Rp 30 juta. Ini nggak make sense banget,” tambahnya.

Menanggapi itu, akun X Bea Cukai @beacukaiRI memberikan penjelasan. Menurut Bea Cukai, perusahaan jasa kiriman yang digunakan dalam kasus ini adalah DHL, yang melaporkan CIF atau nilai pabean produk US$ 35,37 atau sekitar Rp 562.736. Informasi dari jasa kiriman tersebut digunakan oleh Bea Cukai untuk penetapan nilai barang.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, nilai pabean atas barang tersebut adalah US$ 553,61 atau Rp 8.807.935. Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakanlah sanksi administrasi berupa denda, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3.

“Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, nilai CIF atau nilai pabean atas barang tersebut adalah USD553.61 atau Rp8.807.935. Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3,” jelasnya.

“Dalam hal penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan karena kesalahan pemberitahuan nilai pabean dan arang kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a, selain wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, impor dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perhitungan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan,” demikian bunyi pasal yang dimaksud.

Selanjutnya, rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut adalah bea masuk 30% Rp 2.643.000, PPN 11% Rp 1.259.544, dan PPh impor 20% Rp 2.290.000, dan Sanksi Administrasi Rp 24.736.000. Sehingga total tagihannya adalah Rp 30.928.544.

“Besaran sanksi administrasi berupa denda dikenakan sesuai PP Nomor 39 Tahun 2009 pasal 6 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan,” terangnya.

Status pemeriksaan serta rincian tagihan dapat diakses secara terbuka dan real time oleh pemilik barang melalui beacukai.go.id/barangkiriman atau dengan menghubungi @bravobeacukai dan Kantor Pelayanan Bea Cukai yang menangani paket.

“Terkait pengenaan sanksi administrasi berupa denda, disarankan pemilik barang untuk berkonsultasi dengan jasa kiriman yang digunakan dalam hal ini DHL sebagai kuasa impor dari pemilik barang,” tutupnya.

2 Alasan NU Keluarkan Fatwa Haram Buang Sampah Plastik Sembarangan

2 Alasan NU Keluarkan Fatwa Haram Buang Sampah Plastik Sembarangan

Fatwa yang dikeluarkan melalui Lembaga Bahtsul Masail PBNU dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) menyatakan bahwa membuang sampah plastik sembarangan hukumnya haram.

Beritamega4d.com, Jakarta – Sampah plastik menjadi salah satu sumber masalah lingkungan di berbagai belahan dunia. Penggunaan yang berlebihan dan pembuangan yang sembarangan dapat merugikan semua makhluk bumi.

Berangkat dari hal tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan sebuah fatwa soal hukum membuang sampah plastik sembarangan.

Fatwa yang dikeluarkan melalui Lembaga Bahtsul Masail PBNU dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) menyatakan bahwa membuang sampah plastik sembarangan hukumnya haram. Ini termaktub dalam buku Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik di halaman 26.

Bukan tanpa alasan, pengharaman membuang sampah plastik sembarangan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahaya bagi Kesehatan Hewan dan Manusia

Pertama, sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan.

Sampah plastik dapat mencemari air dan tanah yang kemudian dapat terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia dan hewan yang mengonsumsinya.

Sebabkan Kerusakan Lingkungan

Kedua, sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sampah plastik yang tidak terurai dengan baik dapat menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan merusak ekosistem laut.

“Hal ini dapat mengganggu keseimbangan alam dan membahayakan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Sebagai seorang Muslim, sudah selayaknya untuk selalu berusaha agar tidak merugikan pihak lain,” kata pegiat kajian Islam, Zainuddin Lubis dalam tulisannya di NU Online, dikutip Senin (22/4/2024).

Membuang sampah plastik secara sembarangan jelas merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan lingkungan. Oleh karena itu, membuang sampah plastik secara sembarangan adalah haram.

Cegah Sampah Plastik Cemari Lingkungan

Zainuddin menambahkan, membuang sampah plastik harus pada tempatnya. Hal ini dapat membantu mencegah sampah plastik mencemari lingkungan. Selain itu, mendaur ulang sampah plastik sebisa mungkin juga penting.

“Mendaur ulang plastik dapat membantu mengurangi jumlah plastik yang dibuang ke lingkungan.”

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj menyebut bahwa NU menyatakan keprihatinannya terhadap status Indonesia sebagai penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Keprihatinan ini disampaikan dalam Pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada 2019.

NU Desak Pemerintah Lebih Keras Kendalikan Pencemaran Limbah Plastik

Disampaikan PBNU, setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 130.000 ton sampah plastik, dan hanya separuhnya yang dikelola dengan baik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sisa sampah plastik ini dibakar secara ilegal atau dibuang ke sungai dan laut, mencemari lingkungan dan membahayakan ekosistem.

Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dan nanoplastik dapat termakan oleh ikan dan hewan laut lainnya. Ketika manusia mengonsumsi ikan dan hewan laut tersebut, mikroplastik dan nanoplastik ini dapat masuk ke dalam tubuh dan membahayakan kesehatan.

Oleh karena itu, NU mendesak pemerintah untuk melakukan upaya yang lebih keras dalam menekan dan mengendalikan laju pencemaran limbah plastik di Indonesia. Upaya ini harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat.

Larangan Merusak Bumi dalam Al-Quran

Dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 56, Allah menegaskan larangan bagi manusia untuk melakukan kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dengan sempurna.

Ayat ini mengandung pesan penting tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya:

“Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada umat manusia untuk menjaga bumi dan tidak merusaknya. Perintah ini menjadi pengingat penting bagi manusia untuk memelihara lingkungan dan kehidupan di bumi.

Ayat tersebut melarang segala bentuk tindakan yang merusak alam, kehidupan sosial, dan nilai-nilai agama. Menjaga bumi berarti menjaga keseimbangan alam, melestarikan sumber daya alam, dan mencegah pencemaran.

Dengan menjaga bumi, manusia sesungguhnya menjaga kelangsungan hidup mereka sendiri dan generasi mendatang. Kegagalan dalam menjaga bumi akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia dan alam semesta.

Link Terkait :

Scatter Hitam