Kisah Sandi 08 Prabowo

Kisah Sandi 08 Prabowo

Sabtu, 27 April 2024

20 Oktober 2024, dipastikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Prabowo menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia, sementara Gibran menjadi wakil presiden ke-14. Kebetulan atau bukan, posisi presiden ke-8 ini sangat lekat dengan kode Prabowo yang dipanggil 08 (kosong-delapan).

“Kalian tahu semua, ya? 08 kenapa nggak 06 atau 07? Kalau 07 saya mungkin presiden ketujuh, tapi karena 08 kira-kira mungkin saya presiden ke-8,” ucapnya seraya berkelakar di depan hadirin saat acara Welcoming Blessings in The Year of The Wood Dragon yang berlangsung di Pantjoran, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024.

Sebutan 08 yang disematkan kepada Prabowo merupakan sandi sejak dirinya masih aktif di militer. Namun, kode 08 putra begawan ekonomi Sumitro Joyohadikusumo, yang juga mantan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Riset Indonesia, ini mulai dikenal masyarakat sejak terjun dalam Pilpres 2009. “Waktu tentara dikasih nama atau sandi. Sandi saya adalah 08,” ujar Prabowo lagi di acara tersebut.

Kode 08 paling sering digunakan oleh kalangan internal di Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra) yang dipimpin Prabowo dan orang-orang terdekatnya. Penyebutan kode 08 mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ini memang terbatas dan tak semua kalangan menggunakannya.

Prabowo-Gibran
Foto: Pradita Utama 

Dikutip CNN Indonesia, sandi 08 merupakan warisan dari riwayat Prabowo semasa berdinas di Korps Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat era tahun 1980-an. Tapi banyak sumber lain yang menyebutkan, kode panggilan itu telah disematkan kepada Prabowo sejak masuk Akademi Militer (dahulu AKABRI) pada 1970-an. Awalnya rekan-rekanya yang memangil kode tersebut, lalu diikuti yang lainnya.

Seorang mantan perwira Kopassus TNI menyebut kode itu disematkan kepada Prabowo sejak berdinas di Kopassus dengan pangkat Kapten. Ketika itu, Prabowo menjabat Wakil Komandan Satuan Antiteror Detasemen 81 (Den-81) atau sekarang dikenal SAT-81 Gultor Kopassus/Satuan 81 Kopassus. Sedangkan komandannya adalah Luhut Binsar Panjaitan, yang masih berpangkat mayor. Mereka mendapat pendidikan antiterror di markas Grenzschutzgruppe-9 (GSG-9), Jerman, pada 1981.

Sebagai wakil komandan di grup ini, Prabowo mendapatkan kode panggilan 08. Sedangkan sebagai komandan, Luhut yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat kode panggilan 07. Panggilan kode 08 ini terus melekat pada diri Prabowo hingga dirinya menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus TNI AD yang ke-15 pada periode 1995 hingga 1998.

Kalau Kostrad itu panggilannya macam-macam ada yang Pandu, Kancil dan ada beberapa.”

Prabowo tidak pernah merasa keberatan jika dirinya diidentikan dengan kode 08 hingga dirinya pensiun dari TNI dan terjun ke politik. “Sampai sekarang orang-orang yang kenal dekat manggilnya masih 08. Terutama yang mantan Kopassus.” kata Prabowo.

Selain panggilan kode 08, Prabowo sebenarnya pernah dijuluki kode lain, yaitu Pandu dan Kancil. Panggilan tersebut ketika dirinya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dengan pangkat bintang tiga, Letnan Jenderal, pada 20 Maret-22 Mei 1998. Tetapi, setelah pensiun dari TNI, julukan Pandu dan Kancil tak terlalu melekat. “Kalau Kostrad itu panggilannya macam-macam ada yang Pandu, Kancil dan ada beberapa,” imbuhnya.

Kode 08 kian dipakai oleh banyak kalangan untuk menyebut Prabowo. Kode ini pun terus mengiringi jejak langkahnya saat terjun ke politik dengan mendirikan Partai Gerindra dan menjadi capres di Pilpres 2009. Identitas 08 semakin berkibar ketika sejumlah pendukung dan relawan Prabowo dibentuk pada Pilpres 2014, Pilpres 2019 dan Pilpres 2024 yang baru saja berlalu.

Prabowo saat berdinas di Kopassus
Foto: Instagram  Prabowo Subianto

Perjalanan 08 atau Prabowo untuk menduduki kursi presiden membutuhkan waktu 15 tahun, sejak kekalahan dalam Pilpres 2009. Pada saat itu, Prabowo menjadi calon wakil presiden bersanding dengan Megawati Sukarnoputri atau Mega-Pro. Keduanya bertarung melawan dua capres-cawapres lainnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Namun, pasangan Mega-Pro kalah telak melawan petahana SBY-Boediono dalam satu putaran. Kala itu SBY-Boediono meraup suara 73.874.562 (60,80%), jauh meninggalkan Megawati-Prabowo, yang meraih suara 32.548.105 (26,79%) dan JK-Wiranto 15.081.814 (12,41%). Sejumlah elit PDIP menyebutkan kekalahan Mega-Pro karena Prabowo tak mau menggelontorkan logistik, padahal memiliki kekayaan triliunan.

“Prabowo mengaku punya kekayaan Rp 1,7 triliun tapi nggak mau ngeluarin,” kenang Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, Kamis, 13 November 2013.Tudingan itu buru-buru ditepis Gerindra. Mereka mengatakan kekalahan Mega-Pro tak lebih disebabkan karena popularitas SBY yang masih tinggi pada 2009.

Entah benar atau tidaknya tudingan tersebut, hal ini membuat PDI Perjuangan tak jadi mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2014. Padahal, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sebelumnya mendukung pencapresan Prabowo melalui Perjanjian Batu Tulis pada 2009. Kala itu, PDIP bersama PKB, Nasdem dan Hanura, mengusung Joko Widodo sebagai capres yang disandingkan dengan Jusuf Kalla.

Sedangkan Prabowo diusung oleh Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai capres yang bersanding dengan Hatta Rajasa sebagai capres. Lag-lagi, Prabowo menelah kekalahan dengan mengantungi suara 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil mendulang 70.997.833 suara atau 53,15 persen.

Duet Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009
Foto: Dok beritamega4d.com 

Masih tak menyerah, Prabowo kembali maju ke gelanggang Pilpres 2019. Kali ini, dia menggandeng Sandiaga Uno sebagai capresnya melawan petahana Joko Widodo yang bersanding dengan KH. Maruf Amin. Untuk ketigakalinya, Prabowo menelan pil pahit, kalah melawan pasangan yang didukung PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP dan Hanura.

Prabowo-Sandiaga Uni gagal hanya mendapat suara 68.650.239 suara atau 44,5 persen. Sementara Joko Widodo-Maruf Amin berhasil mengantongi 85.607.362 suara atau 55,5 persen. Walau gagal, tak lama kemudian Gerindra merapat menjadi koalisi dalam pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Prabowo dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Setahun kemudian, Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kembali Prabowo yang kini tepat berusia 73 tahun kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Kali ini dia bersanding dengan Gibran , Wali Kota Solo, yang yang juga putra Jokowi. Pencalonan Gibran sendiri diiringi kontroversi seputar keputusan Mahkamah Konsitusi mengenai batas usia capres-cawapres.

Prabowo-Gibran didukung Gerindra, Golkar,  Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Adil Adil Makmur (Prima) berhasil merajai perolehan suara sebanyak 96.214.691. Sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 27.040.878 suara.

Link Terkait :

Prabowo Resmi Jadi Presiden Terpilih, Ingat Janji Mau Bangun 3 Juta Rumah

Prabowo Resmi Jadi Presiden Terpilih, Ingat Janji Mau Bangun 3 Juta Rumah

beritamega4d.com
Rabu, 24 Apr 2024 12:55 WIB

Jakarta – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penetapan itu berdasarkan hasil dari rapat pleno.

“Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dikutip dari beritamega4d.com, Rabu (24/4/2024).

Dengan ketetapan itu, Prabowo kini berkesempatan untuk menjalankan program-program yang sudah ia janjikan pada masa kampanye. Salah satunya, ia sempat berjanji akan membangun 3 juta rumah untuk masyarakat.

Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat masih menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia. Prabowo menjawab tantangan tersebut dengan pihaknya berjanji bakal menaruh perhatian serius pada upaya penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan,” ujar Prabowo dalam debat capres kelima.

Hal ini disampaikannya ketika menyampaikan visi misinya terkait kesejahteraan sosial. Maka, ia berjanji akan membangun tiga juta rumah bagi masyarakat yang terbagi menjadi 3 kelompok besar, yakni satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Prabowo mengungkap rencana strategis itu dinamakan Strategi Transformasi Bangsa. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia.

Penyediaan rumah bagi masyarakat menjadi salah satu rencana besar yang ia usung bersama Gibran selain program makan siang gratis.

Untuk mendukung program tersebut, pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesanggupannya untuk terlibat dalam pembangunan 3 juta unit rumah.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan pihaknya sanggup membangun 1,5 juta unit rumah di perkotaan kepada beritamega4d.com beberapa waktu lalu. Menurutnya, pembangunan 1,5 juta unit rumah di kawasan perkotaan merupakan target yang memungkinkan dan REI menyanggupinya.

Untuk jenis rumahnya sendiri, Joko mengatakan angka 1,5 juta unit di perkotaan itu bisa mencakup jenis hunian vertikal dan rumah tapak, tetapi untuk kawasan perkotaan harus ada modifikasi bentuk. Perkotaan yang dimaksud di sini bukan hanya kota besarnya saja, tapi juga kecamatan yang ada di sekitarnya.

Viral Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Pajak Rp 31 Juta, Ini Penjelasan Bea Cukai

Viral Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Pajak Rp 31 Juta, Ini Penjelasan Bea Cukai

Beritamega4d.com
Selasa, 23 Apr 2024 09:30 WIB

Jakarta – Viral di media sosial keluhan salah satu pengguna TikTok yang harus membayar bea masuk Rp 31,8 juta untuk pembelian sepatu impor. Padahal, dinarasikan harga sepatu tersebut hanya Rp 10,3 juta.

“Halo Bea Cukai, gua mau tanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk tuh dasarnya apa ya? Gua kan baru beli sepatu, gua beli ini satu harganya Rp 10,3 juta. Shipping (pengiriman) Rp 1,2 juta, total Rp 11.500.000. Dan kalian tau bea masuknya berapa? Nih, Rp 31.800.000. Itu perhitungan dari mana?,” katanya dalam video yang dilihat beritamega4d.com, Selasa (23/4/2024).

Pengunggah video menilai dengan asumsi harga sepatu Rp 10,3 juta maka bea masuk yang harus dibayar adalah Rp 5,8 juta. Hal ini berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan aplikasi Mobile Beacukai.

“Ini kalo based on perhitungan gua, harusnya tuh gua bayar Rp 5,8 juta. Dan ini juga perhitungan yang gua pakai menggunakan aplikasi kalian nih, Mobile Beacukai, Rp 5,8 juta. Terus kalian netapin bea masuk atas gua itu dari mana perhitungannya? Sepatu gua Rp 10 juta kalian kenain Rp 30 juta. Ini nggak make sense banget,” tambahnya.

Menanggapi itu, akun X Bea Cukai @beacukaiRI memberikan penjelasan. Menurut Bea Cukai, perusahaan jasa kiriman yang digunakan dalam kasus ini adalah DHL, yang melaporkan CIF atau nilai pabean produk US$ 35,37 atau sekitar Rp 562.736. Informasi dari jasa kiriman tersebut digunakan oleh Bea Cukai untuk penetapan nilai barang.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, nilai pabean atas barang tersebut adalah US$ 553,61 atau Rp 8.807.935. Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakanlah sanksi administrasi berupa denda, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3.

“Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, nilai CIF atau nilai pabean atas barang tersebut adalah USD553.61 atau Rp8.807.935. Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3,” jelasnya.

“Dalam hal penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan karena kesalahan pemberitahuan nilai pabean dan arang kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a, selain wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, impor dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perhitungan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan,” demikian bunyi pasal yang dimaksud.

Selanjutnya, rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut adalah bea masuk 30% Rp 2.643.000, PPN 11% Rp 1.259.544, dan PPh impor 20% Rp 2.290.000, dan Sanksi Administrasi Rp 24.736.000. Sehingga total tagihannya adalah Rp 30.928.544.

“Besaran sanksi administrasi berupa denda dikenakan sesuai PP Nomor 39 Tahun 2009 pasal 6 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan,” terangnya.

Status pemeriksaan serta rincian tagihan dapat diakses secara terbuka dan real time oleh pemilik barang melalui beacukai.go.id/barangkiriman atau dengan menghubungi @bravobeacukai dan Kantor Pelayanan Bea Cukai yang menangani paket.

“Terkait pengenaan sanksi administrasi berupa denda, disarankan pemilik barang untuk berkonsultasi dengan jasa kiriman yang digunakan dalam hal ini DHL sebagai kuasa impor dari pemilik barang,” tutupnya.

2 Alasan NU Keluarkan Fatwa Haram Buang Sampah Plastik Sembarangan

2 Alasan NU Keluarkan Fatwa Haram Buang Sampah Plastik Sembarangan

Fatwa yang dikeluarkan melalui Lembaga Bahtsul Masail PBNU dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) menyatakan bahwa membuang sampah plastik sembarangan hukumnya haram.

Beritamega4d.com, Jakarta – Sampah plastik menjadi salah satu sumber masalah lingkungan di berbagai belahan dunia. Penggunaan yang berlebihan dan pembuangan yang sembarangan dapat merugikan semua makhluk bumi.

Berangkat dari hal tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan sebuah fatwa soal hukum membuang sampah plastik sembarangan.

Fatwa yang dikeluarkan melalui Lembaga Bahtsul Masail PBNU dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) menyatakan bahwa membuang sampah plastik sembarangan hukumnya haram. Ini termaktub dalam buku Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik di halaman 26.

Bukan tanpa alasan, pengharaman membuang sampah plastik sembarangan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahaya bagi Kesehatan Hewan dan Manusia

Pertama, sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan.

Sampah plastik dapat mencemari air dan tanah yang kemudian dapat terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia dan hewan yang mengonsumsinya.

Sebabkan Kerusakan Lingkungan

Kedua, sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sampah plastik yang tidak terurai dengan baik dapat menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan merusak ekosistem laut.

“Hal ini dapat mengganggu keseimbangan alam dan membahayakan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Sebagai seorang Muslim, sudah selayaknya untuk selalu berusaha agar tidak merugikan pihak lain,” kata pegiat kajian Islam, Zainuddin Lubis dalam tulisannya di NU Online, dikutip Senin (22/4/2024).

Membuang sampah plastik secara sembarangan jelas merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan lingkungan. Oleh karena itu, membuang sampah plastik secara sembarangan adalah haram.

Cegah Sampah Plastik Cemari Lingkungan

Zainuddin menambahkan, membuang sampah plastik harus pada tempatnya. Hal ini dapat membantu mencegah sampah plastik mencemari lingkungan. Selain itu, mendaur ulang sampah plastik sebisa mungkin juga penting.

“Mendaur ulang plastik dapat membantu mengurangi jumlah plastik yang dibuang ke lingkungan.”

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj menyebut bahwa NU menyatakan keprihatinannya terhadap status Indonesia sebagai penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Keprihatinan ini disampaikan dalam Pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada 2019.

NU Desak Pemerintah Lebih Keras Kendalikan Pencemaran Limbah Plastik

Disampaikan PBNU, setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 130.000 ton sampah plastik, dan hanya separuhnya yang dikelola dengan baik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sisa sampah plastik ini dibakar secara ilegal atau dibuang ke sungai dan laut, mencemari lingkungan dan membahayakan ekosistem.

Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dan nanoplastik dapat termakan oleh ikan dan hewan laut lainnya. Ketika manusia mengonsumsi ikan dan hewan laut tersebut, mikroplastik dan nanoplastik ini dapat masuk ke dalam tubuh dan membahayakan kesehatan.

Oleh karena itu, NU mendesak pemerintah untuk melakukan upaya yang lebih keras dalam menekan dan mengendalikan laju pencemaran limbah plastik di Indonesia. Upaya ini harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat.

Larangan Merusak Bumi dalam Al-Quran

Dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 56, Allah menegaskan larangan bagi manusia untuk melakukan kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dengan sempurna.

Ayat ini mengandung pesan penting tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya:

“Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada umat manusia untuk menjaga bumi dan tidak merusaknya. Perintah ini menjadi pengingat penting bagi manusia untuk memelihara lingkungan dan kehidupan di bumi.

Ayat tersebut melarang segala bentuk tindakan yang merusak alam, kehidupan sosial, dan nilai-nilai agama. Menjaga bumi berarti menjaga keseimbangan alam, melestarikan sumber daya alam, dan mencegah pencemaran.

Dengan menjaga bumi, manusia sesungguhnya menjaga kelangsungan hidup mereka sendiri dan generasi mendatang. Kegagalan dalam menjaga bumi akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia dan alam semesta.

Link Terkait :

Scatter Hitam

Pembangunan Rusun ASN di IKN Tetap Lanjut di Tengah Libur Lebaran, Apa yang Dikerjakan?

Foto: Istimewa/Dok. Kementerian PUPR

Beritamega4d.com
Rabu, 17 Apr 2024 09:22 WIB

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa proses pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan selama libur lebaran tahun ini namun difokuskan pada pekerjaan mekanikal elektrikal.

Hal tersebut dilakukan agar proyek pembangunan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bisa segera difungsikan untuk penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI bulan Agustus mendatang.

“Kami (Kementerian PUPR-red) tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti Rusun di IKN meskipun saat ini telah memasuki masa libur lebaran,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan resmi belum lama ini.

Menurut Iwan, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tetap dilaksanakan. Selain untuk menjaga progres pembangunan agar sesuai dengan perencanaan, pihaknya juga ingin agar infrastruktur yang terbangun bisa segera selesai dan difungsikan.

“Saat ini di musim libur lebaran banyak pekerja konstruksi di IKN yang mudik ke kampung halaman yang di fasilitasi oleh Kementerian PUPR. Namun ada juga para pekerja yang memilih untuk tidak mudik dan tetap bekerja di IKN sehingga mereka tetap melaksanakan tugasnya seperti hari-hari biasa,” terangnya.

Meskipun demikian, Iwan juga menyatakan proyek pembangunan infrastruktur khususnya rumah susun (Rusun) ASN, TNI Polri dan Paspampres tetap dilaksanakan secara terbatas dan difokuskan pada pekerjaan mekanikal elektrikal saja. Sedangkan untuk pekerjaan struktur bangunan sementara dihentikan hingga para pekerja konstruksi kembali ke IKN.

“Untuk proyek infrastruktur yang dilaksanakan mungkin sekitar 10 persen saja. Perkiraan kami dari seluruh proyek yang ada hanya sekitar 300 pekerja yang ada dan memang kami fokuskan pada kegiatan yg berkaitan dengan mekanikal elektrikal,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah memfasilitasi ribuan pekerja konstruksi untuk mudik gratis lewat “Mudik Bareng Pekerja Kontruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) 2024” dari kawasan IKN Nusantara, Jum’at (5/4/2024).

Tercatat sekitar 10 ribu orang pekerja kontruksi IKN akan kembali ke kampung halamannya masing-masing dengan menggunakan berbagai sarana moda transportasi baik melalui kapal laut serta pesawat udara.

Kementerian PUPR juga menyediakan berbagai sarana tranportasi seperti kapal laut dan pesawat udara untuk penerbangan komersial.

Selain itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara untuk untuk memberikan dukungan moda transportasi bagi pekerja konstruksi dengan menggunakan pesawat hercules. Beberapa daerah yang menjadi tujuan para pekerja yang mudik antara lain Jawa Tengah seperti Solo, D.I Jogjakarta dan Jawa Timur seperti Surabaya.

Timbang-timbang Pindah IKN

Timbang-timbang Pindah IKN

Selasa, 16 April 2024

Dua tahun lalu, Rudi—bukan nama sebenarnya—tiba-tiba saja dipanggil ke ruangan atasannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rudi enggan menyebut siapa atasannya tersebut. Hanya, dia bilang, saat itu atasannya langsung memintanya pindah ke Ibu Kota Nusantara. Rudi dan 14 rekannya ditunjuk sebagai aparatur negeri sipil kloter pertama yang bertanggung jawab memulai pembangunan IKN.

“Cuma ada waktu seminggu doang untuk pindah (ke IKN),” tutur Rudi kepada beritamega4d.com pada Kamis, 4 April 2024.

Rudi tidak bisa menolak. Sebab, saat itu nama-nama ASN PUPR yang pindah ke IKN langsung dipilih Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Penunjukan tersebut juga tertuang dalam surat keputusan Menteri PUPR terkait pembangunan IKN. Dalam SK tersebut, kata Rudi, dia diminta bertugas di IKN sampai Desember 2024.

Oleh atasannya, Rudi dijanjikan berbagai macam fasilitas dan tambahan tunjangan saat pindah ke IKN. Mulai tunjangan kemahalan, fasilitas rumah dinas, biaya pindah, dan fasilitas fleksibel lain yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN. Namun, nyatanya, sampai dua tahun berlalu, fasilitas-fasilitas tersebut belum pernah Rudi dapatkan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan topping off hunian ASN di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan topping off hunian ASN di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024).

Foto : Kementerian PUPR

Karena itu, ketika beberapa waktu lalu Rudi mendengar kabar penempatannya di IKN bakal diperpanjang, dia pun bersiasat. Desember nanti, Rudi berencana meminta izin kepada atasannya untuk melanjutkan kuliah. Dengan begitu, dia berharap tidak lagi ditempatkan di IKN. Rudi tidak mau lagi kerja rodi di IKN tanpa mendapatkan tunjangan tambahan seperti yang dijanjikan atasannya dulu.

Rudi merasa beban kerja di IKN terlalu berat. Tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Pada empat bulan awal di IKN, Rudi harus tinggal di hutan untuk melakukan babad alas pepohonan di IKN. Dia bahkan bekerja tujuh hari dalam sepekan.

“Saya PNS, harusnya ada jam kerja. Jam kerja saya jam 08.00-16.30. Tapi buktinya, saya kerja sampai malam. Sabtu-Minggu, apalagi di awal-awal 4 bulan itu, aku masuk,” keluh Rudi.

Belakangan, rencana pemerintah memindahkan seluruh ASN di kementerian/lembaga yang berkantor di Jakarta memang menjadi momok bagi para ASN. Banyak ASN yang merasa belum siap meninggalkan kemegahan Jakarta untuk tinggal di IKN. Salah satu yang ragu pindah ke IKN adalah Rizal—bukan nama sebenarnya. Lelaki berusia 32 tahun ini merupakan staf Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Rizal mengaku sudah dua kali diminta hadir dalam sosialisasi pemindahan ASN ke IKN di Kemenkeu. Dalam dua kali sosialisasi itu, Rizal belum melihat satu pun benefit yang bisa didapatkannya jika kelak pindah ke IKN. Pemerintah, kata Rizal, memang menjanjikan adanya tunjangan pionir, rumah dinas, dan biaya pindah bagi ASN yang ditunjuk menjadi pionir di IKN. Tapi nilai tunjangan dan skema penempatan rumah dinas tersebut belum dijelaskan secara terperinci.

Ketidakjelasan nilai tunjangan dan fasilitas rumah dinas ini membuat Rizal mengaku harus berpikir ratusan kali jika kelak ditunjuk pindah ke IKN. Apalagi saat ini ekosistem lingkungan di IKN juga belum terbentuk. Fasilitas-fasilitas penunjang, seperti sekolah, belum terbangun. Ayah satu anak ini mengaku khawatir dengan pendidikan anaknya jika dalam waktu dekat harus dipindahkan ke IKN.

“Nggak mungkin kan saya pindah ke IKN tapi anak nggak bisa sekolah. Terus staf biasa kayak saya ini kan juga belum tahu apa boleh bawa istri atau nggak?” tutur Rizal saat berbincang dengan beritamega4d.com pada Rabu, 27 Maret lalu.

Di samping itu, Rizal merasa konsep IKN yang hanya jadi pusat pemerintahan bakal cenderung membosankan. Sebab, nantinya komunitas masyarakat di IKN bakal cenderung homogen mengingat hanya ASN yang pertama-tama akan menempati kota baru tersebut. Bagi Rizal, yang tumbuh besar di Jakarta, situasi tersebut sudah barang tentu membuatnya tidak nyaman

“Di kantor ketemu temen kantor, nanti balik ke rumahnya orangnya itu-itu lagi,” keluh Rizal.

Meski sebagian menolak, ternyata banyak juga ASN yang justru berharap dipindahkan ke IKN. Salah satunya Anita—bukan nama sebenarnya—ASN di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Bagi perempuan 26 tahun ini, pindah ke IKN adalah mimpi. Anita tidak peduli terhadap insentif ataupun tunjangannya. Dia hanya ingin menjadi saksi mata sejarah pembangunan ibu kota baru tersebut.

Sebagai seorang arsitek, Anita merasa konsep pembangunan IKN yang modern dan hijau sudah sangat baik. Itu, kata Anita, adalah konsep pembangunan yang selalu dia impikan. Anita ingin merasakan tinggal di kota modern yang selalu berputar-putar di kepalanya tersebut. Kalau ditunjuk, Anita mengaku siap pindah kapan saja ke IKN.

“Tapi, kalau boleh memilih, ya lima tahun lagilah paling lama dipindah ke sana,” harap Anita melalui telepon pada Kamis, 4 April 2024.

Lima tahun ke depan bagi Anita adalah waktu yang tepat untuk pindah ke IKN. Sebab, saat itu, progres pembangunan IKN tentu sudah semakin maju. Fasilitas-fasilitas penunjang, seperti sekolah dan rumah sakit, boleh jadi juga sudah siap. Dengan begitu, tinggal di IKN akan menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan. “Cuma, kalau tahun depan dipindah, saya juga mau, sih,” kata Anita.

Keinginan menggebu-gebu pindah ke IKN ini juga dirasakan Plt Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Petrus Demon Sili. Nama Petrus masuk dalam daftar 36 ASN BMKG yang akan pindah ke IKN pada September 2024. Kepada beritamega4d.com, Petrus mengaku sudah tidak sabar pindah ke IKN.

Pria berusia 61 tahun ini mengaku sangat senang ketika tahu namanya dipilih sebagai salah satu ASN kloter pertama yang akan pindah ke IKN. Petrus merasa menjadi pionir ASN di IKN adalah sebuah kebanggaan. Dia bisa menjadi bagian dari sejarah pembangunan ibu kota baru yang kelak akan menggantikan Jakarta tersebut. “Hitung-hitung pengabdian untuk negara sembari menunggu masa pensiun juga,” tutur Petrus melalui telepon pada Senin, 1 April 2024.

Di samping itu, pindah ke IKN baik bagi karier Petrus. Sebab, pemerintah menjanjikan ASN yang pindah ke IKN bakal langsung mendapatkan kenaikan pangkat. Jabatan Petrus, yang sekarang ini merupakan eselon II dengan pangkat 4C, akan naik menjadi 4D saat dia pindah ke IKN. Ini tentunya akan menambah nilai gaji, tunjangan, dan uang pensiun yang bakal didapatkan Petrus kelak.

Sebagai eselon II, Petrus juga akan mendapatkan fasilitas tambahan yang menurutnya layak. Petrus bakal menerima tambahan tunjangan, uang kemahalan, tunjangan transportasi, pengepakan, dan pesawat. Selain itu, dia akan menerima satu rumah dinas untuk anak dan istrinya. Plus biaya tambahan untuk menggaji seorang asisten rumah tangga.

“Tapi, seberapa besarnya itu, nilainya belum disampaikan,” pungkas Petrus.

Pangkoarmada III-Kapolda Papua Barat Janji Tindak Personel Terlibat Bentrok

Foto: Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan dan Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir saat jumpa pers (dok istimewa).

beritamega4d.com
Senin, 15 Apr 2024 08:14 WIB

Jakarta – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III, Laksamana Muda TNI Hersan menggelar pertemuan dengan Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir terkait bentrokan yang melibatkan personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) dengan anggota Brimob di Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Keduanya menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi.

“Pada hari Minggu, 14 April 2024 Pukul 20.22 WIT bertempat di RSAL dr. Oetojo Kota Sorong, PangKoarmada III beserta rombongan melaksanakan pertemuan dengan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P (Kapolda Papua Barat). Kedua belah pihak saling menyampaikan permohonan maaf dan juga kepada masyarakat Kota Sorong terkait atas kejadian perselisihan akibat salah paham yang terjadi antara oknum anggota Brimob dengan oknum anggota TNI AL,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar kepada wartawan, Senin (16/4/2024).

Nugraha mengatakan Pangkoarmada III dan Kapolda akan melakukan investigasi secara menyeluruh terkait peristiwa tersebut. Dia menegaskan personel yang terlibat akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Kapolda dan Pangkoarmada III akan melaksanakan investigasi secara utuh dan personel yang terlibat akan dikenakan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Nugraha.

Lebih lanjut, Nugraha menyebut kedua pimpinan itu menyayangkan kejadian ini terjadi. Dia mengatakan soliditas TNI-Polri yang telah dijaga dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kedua belah pihak sangat menyayangkan kejadian ini karena solidaritas yang selama dijaga telah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Bentrokan Dapat Diredam

Hersan sebelumnya mengatakan bentrokan yang melibatkan personel TNI AL dengan anggota Brimob di Pelabuhan Sorong, Papua Barat, dapat diredam. Peristiwa ini berakhir damai.

“Sudah jelas kejadian tadi pagi sudah kita redamkan bersama,” kata Hersan saat jumpa pers yang digelar Polresta Sorong Kota seusai menjenguk korban di RSAL dr. Oetojo Kota Sorong, Minggu (14/4).

Hersan mengatakan Kapolda Irjen Johnny Eddizon Isir telah menyampaikan permohonan maaf kepada TNI khususnya masyarakat terkait kejadian ini. Dia menyebut akan memberikan tindakan tegas kepada siapa pun yang merusak soliditas TNI-Polri.

Kata Polri

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pimpinan wilayah Polda Papua Barat dan TNI telah bertemu untuk berkomunikasi. Pertemuan itu, katanya, untuk mencari titik terang dan menyelesaikan terkait insiden ini.

“Antar pimpinan atau komandan wilayah Polda Papua Barat dan TNI telah bertemu untuk komunikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Minggu (14/4).

Trunoyudo mengatakan Polri dan TNI harus bersinergi saat menjalankan tugas.

“Polri dan TNI selalu dan harus bersinergi dalam melakukan kegiatan,” tambahnya.

Bentrok Personel TNI dengan Brimob

Diberitakan sebelumnya, personel TNI terlibat keributan dengan anggota Brimob Polda Papua Barat di Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, pada Sabtu (14/4) sekitar pukul 09.00 WIT. Keributan tersebut diduga dipicu karena kesalahpahaman.

“Kejadian ini, karena kesalahpahaman antara anggota yang berjaga di Pomal dengan anggota Brimob,” kata Kompol Indra Gunawan kepada wartawan, Minggu (14/4).

Keributan itu terjadi di Pelabuhan Sorong, Kota Sorong sekitar pukul 09.00 WIT. Kompol Indra mengaku belum mengetahui pasti kronologi keributan dan motif kesalahpahaman yang dimaksud.

“Kronologi kejadian masih simpang siur, intinya awalnya kesalahpahaman saja antara rekan kita TNI dan anggota Brimob,” katanya.

Link Terkait :

Demo di Nabire Berakhir Ricuh, 1 Wanita Diperkosa Saat Lewat di Lokasi Aksi

Foto: Demo di Nabire berakhir ricuh hingga seorang wanita diperkosa. Dokumen Istimewa

beritamega4d.com
Sabtu, 06 Apr 2024 23:35 WIB

Nabire – Aksi unjuk rasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah berakhir ricuh dan tragis. Polisi menyebut satu rumah warga dibakar hingga seorang wanita diperkosa saat melintasi lokasi aksi.

Kapolres Nabire AKBP Wahyudi S. Bintoro mengungkapkan demo itu berlangsung di enam titik, salah satunya di Kompleks Jayanti, Kelurahan Wonorejo, Nabire pada Jumat (5/4). Massa melakukan pembakaran ban, pemalangan dengan tiang listrik, kayu, batu dan lain sebagainya.

“Kami melakukan tindakan polisi dengan tegas dan terukur. Bubarkan aksi demo karena mengganggu kamtibmas,” kata AKBP Wahyudi S. Bintoro kepada detikcom, Sabtu (6/4/2024).

“Kemarin ada 6 titik aksi. Salah satunya di Kompleks Jayanti ini, mereka ini sudah diingatkan karena tidak mengantongi STTP kan (izin keramaian dan surat tanda terima pemberitahuan). Mereka juga tidak kooperatif, oleh sebab itu kita buat surat balasan bahwa STTP-nya ditolak atau tidak ada izin,” ujarnya.

“Kita kasih kesempatan membubarkan diri karena mereka ini menutup jalan sehingga nanti meresahkan masyarakatkan namun mereka justru melempar kita dengan batu. Sehingga kami juga melakukan tindakan polisi dengan tegas dan terukur,” tambahnya.

Saat dibubarkan, kata Wahyudi, massa semakin anarkis dengan melakukan pembakaran, penganiayaan hingga pemerkosaan terhadap salah seorang warga. Wahyudi menuturkan polisi dan rumah warga turut dilempari massa.

“Korban saat itu lewat dengan motor kemudian diberhentikan, disekap dan diperkosa sama pelaku aksi. Kejadian itu siang hari saat kita lakukan pendorongan (pembubaran) mereka,” terangnya.

Wahyudi menilai aksi massa sangat kontra dengan aspirasi mereka yang menolak kekerasan terhadap masyarakat. Padahal, massa justru melakukan kekerasan dengan membakar, menganiaya hingga memperkosa warga sipil.

“Mereka mendengung-dengungkan masalah HAM tetapi mereka sendiri malah justru kontraproduktif terhadap aksi dan kegiatan mereka. Mereka melakukan tindakan kriminal yang melakukan aksi kekerasan, pemerkosaan dan pembakaran rumah marbot masjid,” ungkapnya.

Kondisi Terkini Usai Longsor Tol Bocimi, Waskita Toll Road Turun Tangan

Kondisi Terkini Usai Longsor Tol Bocimi, Waskita Toll Road Turun Tangan

Kamis, 04 Apr 2024 00:54 WIB

Jakarta – Telah terjadi longsor di Tol Ciawi Sukabumi (Bocimi) Km 64 arah Sukabumi pada hari ini, 3 April 2024. Kejadian tersebut berdampak pada lajur 1 mainroad Tol Bocimi.

PT Waskita Toll Road pun buka suara merespons peristiwa tersebut. Saat ini PT Trans Jabar Tol selaku pemilik konsesi Tol Bocimi tengah melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan melakukan pengalihan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

“Kendaraan dari arah Ciawi menuju Parungkuda dialihkan keluar di Cigombong. Adapun akses dari arah Parungkuda menuju Ciawi ditutup sementara guna menghindari potensi longsor tambahan,” dikutip dari keterangan tertulis Corporate Secretary PT Waskita Toll Road, Rabu (3/4/2024).

Diduga longsor terjadi karena gerusan air akibat curah hujan yang lebat di sekitar lokasi.

Saat ini Manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road sedang melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan penanganan dan melihat kondisi keseluruhan ruas tol Bocimi.

Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2024 capai Rp1,21 triliun

Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2024 capai Rp1,21 triliun

Pontianak (Beritamega4d.com) – Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat, Dahlia menyebutkan realisasi penerimaan pajak di wilayah hingga akhir Februari 2024 mencapai Rp1,21 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Kalbar hingga 29 Februari 2024 tembus Rp1,21 triliun atau 10,5 persen dari jumlah target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar Tahun 2024 sebesar Rp11,47 triliun,” ujar Dahlia di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang ada terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas Rp663,65 miliar terkontraksi 2,28 persen.

Kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp507,75 miliar terkontraksi 39,15 persen, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp16,05 miliar tumbuh 147,34 persen dan Pajak Lainnya Rp17,28 miliar tumbuh 20,68 persen.

“Dari berbagai jenis pajak, PPh dan PPN itu mengalami kontraksi dan ini dampak berbagai kebijakan seperti pelarangan ekspor bauksit mentah dan harga sawit yang belum pulih,” kata dia.

Terkait realisasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 di Kalbar sebesar 74,10 persen atau 239.913 wajib pajak dari total target kepatuhan sebanyak 323.784 wajib pajak.

“Dalam mencapai realisasi Pelaporan SPT Tahunan ini, sebanyak tujuh KPP Pratama dan tujuh KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat membuka 81 titik lokasi Layanan Di luar Kantor (LDK). Adapun LDK ini dibuka pada kantor pemerintahan, kantor pos, kantor perusahaan, perguruan yinggi melalui Tax Center, mal, pasar, dan Mal Pelayanan Publik di masing-masing daerah,” tambah Dahlia.