Student Loan Versi Sri Mulyani, OJK, Kemenko PMK, Bank & DPR

Student Loan Versi Sri Mulyani, OJK, Kemenko PMK, Bank & DPR

Rabu, 22 Mei 2024 21:50 WIB

Jakarta – Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) memantik kembali pembahasan student loan di tengah masyarakat maupun pemerintah. Sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga buka suara soal wacana pinjaman pendidikan untuk mahasiswa ini.

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penyedia jasa keuangan untuk menyediakan student loan dengan bunga lebih murah. Berikut selengkapnya.

Wacana Student Loan Versi OJK

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya berdiskusi dengan penyelenggara jasa keuangan untuk mendorong pembukaan program student loan yang tidak memberatkan mahasiswa. Contohnya dengan berbunga rendah dan dapat dibayar setelah mahasiswa lulus dan bekerja.

“Dengan skema yang lebih student friendly. Misalnya nanti bayarnya pas anaknya kerja,” kata Kiki, sapaan akrabnya, pada Training of Trainers OJK bagi guru, Senin (20/5/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

“Selama skemanya bagus dan tidak memberatkan, itu bisa jadi pilihan, dari perbankan juga ada,” ucapnya.

Wacana Student Loan Versi Bank

Merespons OJK, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan pihaknya bersedia menjajaki dan mempelajari pengadaan student loan lebih lanjut. Ia mengatakan BCA juga berencana melaksanakan pilot project student loan.

Jahja mengatakan asal universitas mahasiswa bersangkutan akan menjadi kriteria penting yang diperhatikan.

“Ya, yang penting itu dari universitas yang mana, terutama misalnya deket-deket (tahun) akhir, kalau dari awal (terima pinjaman) tahu-tahu dia putus sekolah, kan habis udah. Jadi harus lihat, yang penting list-nya apa aja yang diberikan,” kata Jahja pada Senin (20/5/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

“Nanti kita lihat aja. Kalau memang kriterianya bagus sih, saya pikir nggak masalah, kan banyak dari student yang menjadi orang-orang berhasil karena dari sekolah,” ucapnya.

Sedangkan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi mengatakan pihaknya mendukung dan akan menilai kondisi pengadaan student loan. Beberapa di antaranya yakni struktur, target pasar, dan kapasitas debitur dalam membayar pinjaman pendidikannya.

Sementara itu, pemberian dana tanpa pengembalian menurutnya dapat diakses lewat beasiswa nonpinjaman atau hibah BSI yang bersumber dari dana program tanggung jawab sosial (CSR) bank syariah.

“Logikanya kalau kasih loan atau pembiayaan kan harus balik [uangnya]. Kalau nggak balik kan bukan loan namanya, itu namanya CSR (corporate social responsibility),” ucap Hery.

Sementara itu Direktur Human Capital and Compliance BNI Mucharom mengatakan student loan BNI sudah ada sebelumnya, tetapi sedang disetop dan direevaluasi. Ia mengatakan BNI akan membuat panduan terkait penilaian perguruan tinggi mahasiswa calon debitur dan riwayat kerja sama di antara kampus dan BNI.

“Kita dulu masih berikan pinjaman ke mahasiswa, seiring berjalan waktu kita lihat program itu rasanya perlu review lagi, ini sedang kita formulasikan (ulang),” ucapnya.

“(Student loan sebenarnya) punya potensi baik. Contoh beberapa universitas sempat bekerja sama dengan kita, maksudnya pengelolaan keuangan mahasiswanya di kita, pengelolaan dana universitasnya juga di kita,” sambungnya.

Wacana Student Loan Versi DPR RI

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya mengusulkan student loan agar dibuat oleh himpunan bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Student loan itu sebetulnya usulan di sini, kita bilang jangan pinjol dong, tapi Himbara bikin sebuah konsep student loan,” kata Dede Yusuf di Raker DPRI RI dengan Kemendikburistek, Selasa (21/5/2024).

Sebelumnya Dede Yusuf mengatakan skema student loan seharusnya bekerja sama dengan bank BUMN dan tidak dikenakan bunga, alias bunga 0 persen. Aturan ini menurutnya bantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa terbebani bunga dan pinjaman.

“Di luar negeri student loan di mana loan-nya itu 0 persen bunga, karena konsepnya bukan mencari keuntungan dari siswa, tapi konsepnya negara berinvestasi pada siswa,” ucapnya.

Wacana Student Loan Versi Kemenko PMK

Sri Mulyani Siapkan Student Loan, Solusi Biaya Kuliah bagi ...

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Warsito mengatakan student loan yang tengah dikaji pemerintah akan menyasar selain mahasiswa miskin. Menurutnya, kelompok mahasiswa miskin ditangani oleh program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Warsito mengatakan, besaran student loan yang diberikan dapat berbeda sesuai kebutuhan per mahasiswa. Mengingat keterbatasan dana pemerintah, menurutnya sumber dana student loan dapat berasal dari lembaga non pemerintah seperti filantropi lembaga sosial dan zakat.

“Kalau kita lihat sering ditampilkan oleh Baznas mencapai Rp 327 T yang bisa dikelola. Sementara sekarang baru sekitar Rp 22-Rp 25 T yang bisa dikelola. Potensi ini penting dioptimalkan sehingga konvergensi program juga bisa terlaksana,” ujarnya, Senin (18/3/2024).

Wacana Student Loan Versi Sri Mulyani & LPDP

Menteri Keuangan Sri Mulyani semula menawarkan opsi student loan buntut polemik bayar UKT pakai pinjol di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu kaji pengadaan student loan.

Sri Mulyani mengatakan student loan di sisi lain masih menyebabkan masalah jangka panjang di Amerika Serikat (AS) akibat utang yang perlu dibayar usai lulus dan bekerja. Untuk itu, pihaknya membahas pengadaan student loan dengan pihak perbankan dan LPDP untuk merumuskan keterjangkauan pinjaman pendidikan untuk mahasiswa ini.

“Sehingga (desainnya) tidak memberatkan student, tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetap memberikan afirmasi, terutama pada kelompok yang tidak mampu. Itu semua kombinasi yang harus nanti kita capture,” kata Sri Mulyani, di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024), dikutip dari detikFinance.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut wacana student loan sedang dibahas secara internal dan butuh pembahasan panjang dengan Kemenkeu.

Di sisi lain, Sri Mulyani baru-baru ini mengatakan belum dapat informasi dan proposal dari pihak Mendikbudristek Nadiem Makarim soal student loan. Baca selengkapnya, klik di sini.

DPR Setujui 7 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada MA

DPR Setujui 7 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada MA

Hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA bersama pimpinan DPR RI. (beritamega4d.com)

Jakarta – DPR RI menyetujui 7 hakim yang terdiri dari hakim Mahkamah Agung (MA) dan hakim ad hoc HAM MA dalam rapat paripurna hari ini. Hakim-hakim tersebut telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 penutupan masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut.

Mulanya, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mewakili Komisi III DPR melaporkan proses seleksi terhadap hakim MA dan hakim ad hoc HAM MA.

“Pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 22-23 November 2023, Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan terhadap 8 orang calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung. Kemudian dilanjutkan rapat pleno Komisi III DPR guna mendengarkan pendapat fraksi-fraksi untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan sebagian terhadap 8 orang calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tersebut,” kata Habiburokhman.

Baca juga : Ada Demo di DPR Bikin Macet, Polisi Imbau Masyarakat Pakai Jalur Alternatif

Setelah itu, Puan menanyakan persetujuan kepada para anggota Dewan terhadap 7 hakim tersebut.

“Sidang Dewan yang terhormat, sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tersebut dapat disetujui?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab para anggota Dewan.

Diketahui, ketujuh hakim tersebut telah melewati tahap fit and proper test di Komisi III DPR yang membidangi hukum. Komisi III DPR telah menyetujui hakim-hakim itu untuk disahkan DPR RI.

Kesepakatan itu diambil dalam pengambilan keputusan yang digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11) lalu.

Baca juga : Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 M

Berikut nama-nama hakim MA dan hakim ad hoc HAM MA tersebut:

1. Hakim agung kamar pidana Achmad Setyo Pudjoharsoyo
2. Hakim agung kamar pidana Ainal Mardhiah
3. Hakim agung kamar pidana Noor Edi Yono
4. Hakim agung kamar pidana Sigid Triyono
5. Hakim agung kamar pidana Sutarjo
6. Hakim agung kamar pidana Yanto
7. Hakim agung kamar perdata Agus Subroto