Pembangunan IKN.
Jakarta – Pemerintah akan bangun Menara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setinggi 778 meter di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono membagikan kabar terbaru proyek Menara BUMN.
“Nanti tindak lanjutnya, BUMN ini menugaskan PT Pembangunan Perumahan untuk pembangunannya. Iya kita lihat nanti seperti apa,” katanya saat ditemui seusai Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan pada Senin (10/6/2024).
Melansir dari detikfinance, Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Sumadilaga mengatakan Menara BUMN adalah salah satu proyek masterplan atau rencana besar pembangunan IKN. Nantinya di dalam Menara BUMN ini akan ada area bisnis, perkantoran, dan perumahan di IKN.
Hingga saat ini belum banyak progres yang dibagikan oleh pemerintah termasuk lokasi Menara BUMN nantinya berdiri.
Menurut Danis, pembangunan Menara BUMN diperkirakan tidak akan dibangun dalam waktu dekat.
“Kemarin baru perencanaan saya kira,” ungkap Danis.
OIKN Usul Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun ke DPR
Otorita IKN menyampaikan usulan penambahan anggaran IKN tahun 2025 sebesar Rp 29,8 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan.
Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menyebutkan usulan tambahan anggaran ini digunakan untuk membiayai pengelolaan gedung-gedung hingga pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN di tahun 2025.
“Di antaranya digunakan untuk membiayai, satu, pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke OIKN. Dua, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk Program Pembangunan IKN 2025 dan seterusnya. Tiga, penyediaan teknologi kota pintar,” jelasnya pada Senin (10/6/2024).
Raja Juli mengungkapkan selama ini anggaran pembangunan dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya anggaran tersebut dapat membantu OIKN memaksimalkan pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan PUPR kepada mereka.
“Selama ini anggaran pembangunan ada di PUPR, nah ketika nanti diserahkan ke OIKN. Tentu pertama kapasitas OIKN untuk mengelola gedung ditingkatkan menjadi lebih baik. Yang kedua, harus tersedia anggaran sehingga bangunan yang sudah cantik dan indah itu kemudian bisa dirawat dengan baik,” tuturnya.
Kendati demikian, ia menegaskan tambahan anggaran IKN untuk tahun 2025 ini masih berupa usulan yang perlu didiskusikan dengan lembaga kementerian terkait. Menurutnya bisa saja anggaran tersebut dialokasikan ke kementerian lain.
“Kami usulkan Rp 29 triliun, apakah nanti diterima atau tidak. Atau sebagian digeser ke Kementerian yang lain. Itu nanti jadi bahan diskusi,” ujarnya.
Pembebasan Lahan 2.086 Ha Bermasalah di IKN
Raja Juli sebagai Plt Wakil Kepala OIKN memiliki tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembebasan lahan bermasalah di IKN.
Dia mengatakan Jokowi memintanya untuk berorientasi kepada rakyat. Setiap lahan yang akan dibebaskan akan diberikan ganti untung dan intensif.
Ada pun untuk bentuk ganti untung atau Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus tergantung pada objek yang berdiri di atas lahan tersebut, apakah kebun, tanah kosong, atau rumah.
“Tergantung daerahnya. Masing-masing daerah kan ada kompleksitas sendiri. Yang jelas ada yang direlokasi atau dibangunkan rumah tapak atau rumah susun. Untuk kebun apakah diganti tanam tumbuhnya. Atau diganti dengan perkebunan. Masing-masing sesuai dengan alasan yang tidak bisa digeneralisasikan,” sebutnya.
Raja Juli mengungkapkan nantinya realisasinya dengan dasar hukum yang ada, dan tanpa Peraturan Presiden (Perpres).
“Insya Allah tanpa Perpres, dengan alas hukum yang ada insyaallah itu bisa jalan,” tambahnya.