Beritamega4d.com – Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini. Jokowi meminta maaf kepada jajarannya yang hadir dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Garuda.
“Saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya,” kata Jokowi, di Istana Garuda, IKN, Jumat (13/9/2024).
Diketahui pada 20 Oktober mendatang masa tugas kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf akan berakhir, dan akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya selama 2 periode.
Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri Wapres Ma’ruf Amin, Presiden terpilih sekaligus Menhan Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada jajarannya dalam sidang kabinet tersebut.
“Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Presiden Terpilih, para Menteri, para Wakil Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,” kata Jokowi.
“Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi, dari Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wakil presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada,” kata Jokowi.
Sebanyak 500 komcad dikirim Prabowo untuk kawal IKN.
Jakarta, beritamega4d.com — Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut 500 anggota komponen cadangan (komcad) yang dilantik di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, bakal diproyeksikan untuk membantu kekuatan pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebanyak 500 warga sipil dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan Gelombang I Tahun Anggaran 2024 usai mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) di Rayon Induk Militer VI/Mulawarman selama 2 bulan.
“Pembentukan komponen cadangan di Kodam VI/Mulawarman merupakan upaya membangun pertahanan negara di wilayah Pulau Kalimantan sekaligus membantu mengamankan Ibu Kota Nusantara,” kata Prabowo mengutip Antara, Rabu (11/9).
Prabowo menjelaskan keberadaan komponen cadangan merupakan bagian dari strategi pertahanan berlapis untuk menjaga kedaulatan NKRI.
“Pertahanan militer menghadapi agresi musuh yang memasuki wilayah perairan dan daratan melalui perang berlarut dengan kualitas terpadu dan taktik perang gerilya. Hal tersebut didukung dengan teknologi modern dengan melibatkan seluruh elemen kekuatan nasional termasuk komponen cadangan,” katanya.
Prabowo menyebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, tepatnya pada Pasal 1 ayat 9 mengatur sumber daya nasional dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperkuat komponen utama, yaitu prajurit TNI.
Oleh karena itu, kata Prabowo, saat komponen cadangan itu dimobilisasi oleh Presiden RI dengan persetujuan DPR RI untuk pertahanan negara maka mereka pun berstatus sebagai kombatan, yang tunduk pada aturan-aturan militer, termasuk hukum pidana militer.
Namun, saat mereka tak dimobilisasi, atau saat mereka tidak dipanggil negara, maka mereka tetap menjadi warga sipil yang tunduk pada sistem pidana dan peradilan umum.
“Oleh karena itu, saudara harus bisa menempatkan diri dalam bersikap agar sesuai dengan ketentuan tersebut,” kata Prabowo.
Prabowo juga meminta anggota komcad yang baru itu untuk dapat menjaga wibawa dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
“Junjung tinggi dan jaga nama baik komponen cadangan pertahanan negara,” kata Menhan.
Komponen cadangan pertama dibentuk pada 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Program itu, yang merupakan rintisan Menhan Prabowo, berlangsung sejak 2021 dan perekrutan berjalan setiap tahun. Jika dihitung sejak 2021 sampai dengan September 2024, ada 9.074 warga sipil yang telah ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan untuk mendukung kekuatan tiga matra TNI.
Sementara itu Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi Revita menyatakan bakal ada penerimaan 500 anggota Komcad matra darat di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam waktu dua minggu ke depan.
Sebanyak 500 anggota komcad yang akan direkrut di Kaltim itu tergabung dalam rekrutmen komponen cadangan matra darat Gelombang II Tahun 2024.
“Dua minggu setelah ini kita akan bentuk lagi kurang lebih 500 orang. Nanti tidak di Kalimantan Selatan, tetapi di Kalimantan Timur,” kata Letjen Tandyo saat ditemui selepas upacara penetapan 500 anggota komponen cadangan Gelombang I Tahun 2024 di Banjar Baru, Kalimantan Selatan.
Wakil KSAD menjelaskan rekrutmen komponen cadangan tahun ini memang terpusat di Kalimantan, tepatnya yang menjadi wilayah Kodam VI/Mulawarman.
Kodam VI/Mulawarman saat ini membawahi tiga provinsi dan satu kota otorita, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kenapa kami fokus di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur? Karena, ada IKN di situ. Tentunya menjadi salah satu prioritas untuk pembangunan (kekuatan pertahanan, red.) tahun ini di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,” kata dia.
Dia menjelaskan keberadaan komponen cadangan merupakan tindak lanjut dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). “Ini bisa memiliki deterrence effect yang luar biasa, dan sewaktu-waktu kita tidak tahu ancaman itu datang, kita sudah siap,” kata Tandyo Budi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menjajal Autonomous Rail Transit atau Kereta Tanpa Rel di IKN.Foto: Dok. BKIP Kemenhub
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju menjajal kereta tanpa rel alias Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8).
Usai menjajal, Jokowi pun berharap moda transportasi berbasis energi hijau serupa bisa ada di berbagai kota lain.
“Tadi sudah saya gunakan. Kalau kita pakai trem otonom memang jalan harus lebar, dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, mencukupi untuk itu. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya membutuhkan transportasi massal yang berbasis energi hijau. Seperti contohnya Surabaya, Makassar, Medan, Bandung, saya kira sudah memerlukan transportasi massal seperti ini,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis Kementerian Perhubungan, Selasa (13/8/2024).
Jokowi mengatakan salah satu kelebihan kereta tanpa rel adalah biaya pengadaan murah. Sebab, pengoperasianyya tidak berbasis rel, artinya cukup menggunakan jalan yang sudah ada.
Tapi, Jokowi mengakui kereta tanpa rel hanya bisa dioperasikan di jalan yang lebar. Mayoritas kota di Indonesia pun tidak memiliki jalan yang begitu lebar seperti IKN.
“Trem otonom kira-kira harganya Rp 70-an miliar satu unit rangkaian. Kalau kita mau membangun MRT itu per kilometernya Rp 2,3 triliun, kalau kita mau membangun LRT itu kurang lebih Rp 700 miliar per kilometer. Bedanya di situ. Problemnya sekarang ini memang hampir di semua kota jalannya kurang lebar. Sehingga tidak semua kota bisa memakai ART,” terang Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan terdapat satu rangkaian trem otonom yang akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan (feeder) bagi peserta upacara HUT RI. Trem tersebut akan beroperasi dengan kecepatan 40 km/jam di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur.
“Waktu tempuh untuk satu putaran adalah 5 menit, dengan waktu tunggu di tiap halte 30 detik. Terdapat 4 halte yang akan menjadi pemberhentian trem otonom, yakni Halte Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, serta Kemenko 4,” ungkap Menhub.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan kereta otonom bakal beroperasi menggunakan tenaga listrik yang bersumber dari baterai. Teknologi itu diharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi, juga sejalan dengan konsep dan prinsip IKN sebagai kawasan kota cerdas, hijau, serta berkelanjutan.
“Trem otonom akan melakukan pengisian daya (charging) setelah mobilisasi tamu pagi dan sebelum mobilisasi tamu sore. Posisi trem otonom saat pengisian daya kami pastikan tidak akan mengganggu pergerakan dan lingkungan sekitar karena tidak menimbulkan suara maupun kebisingan dari sarana tersebut,” jelasnya.
Budi Karya menambahkan kereta tanpa rel akan menjalani fase operasi trem otonom selama 60 hari sejak 10 Agustus hingga 9 Oktober 2024. Pengujian dilakukan untuk mendalami kelayakan operasi kereta otonom. Setelah itu, evaluasi dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama Otorita IKN.
Kereta Tanpa Rel China Uji Coba di IKN hingga Oktober
Jakarta – Trem Otonom Terpadu atau autonomous rail transit (ART) tengah melangsungkan proses uji coba atau prooc-of-concept (PoC) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Uji coba ini akan berlangsung hingga bulan Oktober 2024.
Pelaksanaan uji coba berlangsung selama 2 bulan dan telah dimulai pada 10 Agustus kemarin. Proyek kereta tanpa rel ini merupakan hasil kerja sama antara OIKN dan Norinco, dengan partisipasi dari CRRC, produsen sarana perkeretaapian terkemuka asal China.
“Trem Otonom Terpadu ini merupakan hybrid system dari sistem transportasi Light Rapid Transit (LRT) atau kereta ringan dan Autonomous Bus,” kata Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN (OIKN), Mohammed Ali Berawi, dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).
Ali menjelaskan, ART memang menggunakan ban karet dan bergerak di jalan seperti bus. Sedangkan dari sisi karakter kereta api, ART punya virtual track berbentuk marka jalan kemudian terdeteksi melalui sensor Light Detection and Ranging (LIDAR) dan GPS.
“Jadi punya dedicated line dan sifatnya autonomous (tanpa awak). Kedua, ruang kemudi ada dua di depan dan di belakang, ini menunjukkan trem ini bisa bergerak forward (maju dari depan) dan backward (maju dari belakang),” jelasnya.
Ia juga menambahkan, PoC yang tengah dilakukan saat ini bertujuan untuk menguji keandalan teknologi dan keandalan produk pada Trem Otonom Terpadu tersebut.
“Nanti kita lihat, apakah Trem Otonom Terpadu ini benar fully autonomous (tanpa awak) ataukah masih menggunakan manual dan otomatis,” imbuhnya.
Uji coba ART ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, untuk memastikan seluruh sistem mulai dari sarana kereta hingga infrastruktur pendukung berfungsi dengan baik dan aman, serta sesuai dengan regulasi transportasi.
Di samping itu, Ali juga membeberkan sejumlah kelebihan yang dimiliki kendaraan massal ini. Pertama, dari segi biaya investasi jauh lebih efisien dibandingkan dengan kereta konvensional yang menggunakan rel.
Lalu dari segi kapasitas, ART juga dapat mengangkut penumpang secara masif dengan kapasitas 300 orang dalam 3 gerbong, serta hingga 500 orang dalam 5 gerbong dalam satu trainset sekali perjalanan.
Ali menambahkan, saat ini Kementerian PUPR sedang membangun 8 halte ultimate (utama) untuk menunjang operasional ART yang akan digunakan ketika jalur lintasan utama (loop ultimate) sudah siap digunakan seluruhnya.
Operasi ART akan melalui rute dari Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, depan Istana Presiden, Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, hingga kembali ke Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dengan total jarak sekitar 4,9 km. Dalam sekali pengisian daya, kereta tanpa rel ini dapat menempuh hingga jarak 70 km.
ART ini akan menjadi teknologi pertama di Indonesia yang diuji coba tanpa rel, menggunakan baterai yang dipandu oleh marka jalan. Ali menekankan, uji coba moda transportasi ini dilakukan untuk menilai keandalan teknis, interoperabilitas, keekonomisan, dan transfer pengetahuan sebelum penerapan di Indonesia, khususnya di IKN ke depannya.
Foto: Jokowi dan Prabowo makan malam bersama di IKN
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto makan bersama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketiganya makan bersama didampingi para menteri kabinet Jokowi.
Momen ini diunggah oleh Plt Wakil Kepala Otorita yang juga Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni di akun Instagram resminya, @rajaantoni, dilihat detikcom, Minggu (11/8/2024). Tampak Raja Juli menyertakan satu foto yang memperlihatkan Jokowi, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Marinves Luhut Binsar Pandjaitan duduk saling berhadapan.
Dia menyebut Jokowi, Ma’ruf Amin, Prabowo, dan para menterinya makan malam bersama. Dia menyebut lokasi meja makan panjang itu berada di depan Istana Negara dan Istana Garuda.
“Bapak Presiden @jokowi dan Bapak Presiden terpilih @prabowo makan malam di Sumbu Kebangsaan, di depan Istana Negara dan Istana Garuda. Di dampingi Bapak Wapres Kyai Ma’ruf, Pak @luhut.pandjaitan dan Pak @hadi.tjahjanto beserta menteri KIM lainnya,” ucap Raja Juli.
Istana Negara dengan latar belakang Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara
JAKARTA, beritamega4d.com – Meski sempat membantah, pihak Istana akhirnya mengakui pemerintah telah menyewa sekitar 100 kendaraan untuk kebutuhan operasional saat upacara HUT RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
“Tentu saja diperlukan juga kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil box barang. Total semua itu, hanya seratusan unit,” kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2024).
Ia menjelaskan, untuk mobilisasi dari dan ke IKN utamanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sarana transportasi yang digunakan bersifat massal, seperti bus.
Selain itu, kendaraan lain yang digunakan adalah untuk rangkaian Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo Begitu pula kendaraan kontingensi, seperti kendaraan cadangan dan ambulans.
Begitu pula kendaraan kontingensi, seperti kendaraan cadangan dan ambulans.
Dia bilang, armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana pun tidak mencapai 1.000 unit sebagaimana informasi yang sempat beredar.
“Armada bus yang disiapkan oleh panpel bidang transportasi (Kemenhub dan OIKN juga pemda setempat) jumlahnya juga hanya sekitar 200-an. Jauh dari 1.000 unit untuk sarana transportasi pasukan upacara dan undangan,” jelasnya.
Kendati begitu, ia tidak menjelaskan lebih lanjut jenis kendaraan seperti apa yang disewa. Intinya kata dia, panpel sejak awal berencana menggunakan bus.
“Seperti disampaikan oleh Pak Mensesneg (Pratikno), Panpel dari awal merencanakan untuk menggunakan bus,” sebut Setya.
Informasi awal soal penyewaan ratusan unit kendaraan ini awalnya disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto.
Ia mengaku pihaknya menerima orderan sewa 100 unit mobil roda empat oleh Kemensetneg untuk HUT RI ke-79 di IKN.
Pemerintah menyewa mobil tersebut untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP).
Bahkan, pihaknya sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemensetneg untuk pengadaan mobil tersebut.
“Jumlah kendaraan yang terkontrak sekitar 100 unit, dan itu sudah dibayar dimuka sebesar 50 persen dari nilai kontrak,” kata Damun Kiswanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, Minggu (4/8/2024).
Namun, pengakuan Damun itu sempat dibantah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Pratikno membantah informasi dari Damun itu sembari menegaskan bahwa para pejabat akan menggunakan bus sebagai transportasi menuju IKN.
“Itu kan lokal, pasar lokal itu, bukan anu kita. Dan kita besok enggak akan menggunakan (Aplhard) itu kan, kita akan menggunakan bus,” kata Pratikno di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).
Pratikno mengakui biaya untuk perhelatan upacara kemerdekaan RI tahun ini membengkak karena diadakan di dua tempat.
Namun, kenaikan kebutuhan anggaran tidak signifikan.
Jakarta – Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga pastikan air, pasokan listrik, jaringan gas, hingga jaringan internet sudah tersedia di IKN sebelum 17 Agustus 2024.
Seperti diketahui, pada 17 Agustus 2024 akan dilakukan upacara di IKN dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Indonesia.
“InsyaAllah. (Jalan full?) Iya, iya. (Air bersih semuanya?) iya,” kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (14/6/2024).
Terkait pasokan air bersih, Danis menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah memasang pompa air untuk mengalirkan air bersih ke wilayah IKN.
Nantinya jika pompa sudah terpasang, air akan dipompa ke reservoir atau tempat penyimpanan sebelum akhirnya disalurkan ke persil-persil yang ada di IKN.
“Tapi kurang lebih 30 Juni itu siap untuk diuji coba,” ujar Danis.
Adapun, sumber air yang digunakan berasal dari Bendungan dan Intake Sepaku Semoi. Untuk tahap pertama, sumber air yang digunakan berasal dari Intake Sepaku dengan kapasitas tahap awal 300 liter per detik.
Lalu, tahap kedua akan mulai mengambil dari Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 300-350 liter per detik sehingga nanti kapasitas air keseluruhan sekitar 600-650 liter per detik.
“Jadi untuk tahap awal ini, tadi pompa sudah datang, uji coba, nah ini mudah-mudahan minggu kedua Juli air itu bersih sudah terdistribusi ke persil, ke kavling,” ungkapnya.
Tak hanya air, ia juga memastikan jaringan gas sudah terpasang di IKN. Nantinya, penduduk di sana tidak perlu menggunakan tabung gas lagi sebagai bahan bakar untuk memasak, sebab sudah ada jaringan gas.
“Kemarin saya di sana juga memastikan juga bukan hanya air, tetapi listrik, kemudian Pertamina gas juga masang untuk memastikan bahwa ada gas. Kalau komunikasi sih sudah masang,” ujarnya.
Jakarta – Pemerintah akan bangun Menara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setinggi 778 meter di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono membagikan kabar terbaru proyek Menara BUMN.
“Nanti tindak lanjutnya, BUMN ini menugaskan PT Pembangunan Perumahan untuk pembangunannya. Iya kita lihat nanti seperti apa,” katanya saat ditemui seusai Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan pada Senin (10/6/2024).
Melansir dari detikfinance, Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Sumadilaga mengatakan Menara BUMN adalah salah satu proyek masterplan atau rencana besar pembangunan IKN. Nantinya di dalam Menara BUMN ini akan ada area bisnis, perkantoran, dan perumahan di IKN.
Hingga saat ini belum banyak progres yang dibagikan oleh pemerintah termasuk lokasi Menara BUMN nantinya berdiri.
Menurut Danis, pembangunan Menara BUMN diperkirakan tidak akan dibangun dalam waktu dekat.
“Kemarin baru perencanaan saya kira,” ungkap Danis.
OIKN Usul Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun ke DPR
Otorita IKN menyampaikan usulan penambahan anggaran IKN tahun 2025 sebesar Rp 29,8 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan.
Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menyebutkan usulan tambahan anggaran ini digunakan untuk membiayai pengelolaan gedung-gedung hingga pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN di tahun 2025.
“Di antaranya digunakan untuk membiayai, satu, pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke OIKN. Dua, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk Program Pembangunan IKN 2025 dan seterusnya. Tiga, penyediaan teknologi kota pintar,” jelasnya pada Senin (10/6/2024).
Raja Juli mengungkapkan selama ini anggaran pembangunan dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya anggaran tersebut dapat membantu OIKN memaksimalkan pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan PUPR kepada mereka.
“Selama ini anggaran pembangunan ada di PUPR, nah ketika nanti diserahkan ke OIKN. Tentu pertama kapasitas OIKN untuk mengelola gedung ditingkatkan menjadi lebih baik. Yang kedua, harus tersedia anggaran sehingga bangunan yang sudah cantik dan indah itu kemudian bisa dirawat dengan baik,” tuturnya.
Kendati demikian, ia menegaskan tambahan anggaran IKN untuk tahun 2025 ini masih berupa usulan yang perlu didiskusikan dengan lembaga kementerian terkait. Menurutnya bisa saja anggaran tersebut dialokasikan ke kementerian lain.
“Kami usulkan Rp 29 triliun, apakah nanti diterima atau tidak. Atau sebagian digeser ke Kementerian yang lain. Itu nanti jadi bahan diskusi,” ujarnya.
Pembebasan Lahan 2.086 Ha Bermasalah di IKN
Raja Juli sebagai Plt Wakil Kepala OIKN memiliki tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembebasan lahan bermasalah di IKN.
Dia mengatakan Jokowi memintanya untuk berorientasi kepada rakyat. Setiap lahan yang akan dibebaskan akan diberikan ganti untung dan intensif.
Ada pun untuk bentuk ganti untung atau Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus tergantung pada objek yang berdiri di atas lahan tersebut, apakah kebun, tanah kosong, atau rumah.
“Tergantung daerahnya. Masing-masing daerah kan ada kompleksitas sendiri. Yang jelas ada yang direlokasi atau dibangunkan rumah tapak atau rumah susun. Untuk kebun apakah diganti tanam tumbuhnya. Atau diganti dengan perkebunan. Masing-masing sesuai dengan alasan yang tidak bisa digeneralisasikan,” sebutnya.
Raja Juli mengungkapkan nantinya realisasinya dengan dasar hukum yang ada, dan tanpa Peraturan Presiden (Perpres).
“Insya Allah tanpa Perpres, dengan alas hukum yang ada insyaallah itu bisa jalan,” tambahnya.
Presiden Joko Widodo Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi kamping kala berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), melainkan menginap di rumah dinas menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengaku sangat nyaman menginap di rumah dinas menteri yang ada di IKN, bahkan tidurnya sangat nyenyak.
“Tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, rumah dinas Menteri PUPR, pagi sangat indah sekali kemarin waktu sunset matahari terbenam sangat indah sekali dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretaris Presiden, Kamis (6/6/2024).
Sebagai informasi, rumah dinas menteri di IKN ada 36 unit dan sudah terbangun semua. Beberapa sudah benar-benar selesai dilengkapi dengan furniturenya.
Laporan Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga pada 17 Mei silam, disebutkan bahwa seluruh bangunan rumah menteri di IKN sudah selesai, hanya finishing bagian interiornya saja yang masih belum selesai secara keseluruhan. Ia mengatakan, sebagian rumah tapak menteri selesai di bulan Juni dan sebagian di bulan Juli.
“Progresnya sudah 90% tuh. (10%-nya tinggal interior?) iya 10%-nya interior. Kalau bentuk rumahnya sudah,” katanya saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024) silam.
Rumah Dinas Menteri di IKN
Kembali ke Jokowi, terkait persiapan upacara untuk memperingati HUT RI pada 17 Agustus di IKN, Jokowi mengaku tidak ada masalah. Persiapannya, kata Jokowi, sudah hampir final.
“Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya sudah nggak ada masalah,” tuturnya.
Terkait pembangunan Batch 1 IKN, Jokowi menyebutkan sudah 80% selesai. Setidaknya pada pertengahan bulan Juli sudah ada beberapa bangunan yang siap dan dapat digunakan untuk upacara pada 17 Agustus mendatang.
“Nanti pembangunan kira-kira pertengahan juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 agustus,” katanya.
Bahkan, Jokowi juga mengatakan siap berkantor di IKN pada bulan Juli. Saat ini, masih menunggu air bersih mengalir ke IKN.
“Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya (masuk) Juli. Kemarin sudah kita resmikan Bendungan Sepaku, tinggal ini tunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.
Bambang Susantono mengundurkan diri dari posisi Kepala Otorita IKN. Wakilnya, Dhony Rahajoe pun ikut mundur.
Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe resmi mundur dari jabatannya. Kabar mengejutkan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Senin 3 Juni 2024.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat, keputusan Bambang dan Dhony ada kaitannya dengan tugas berat membangun ibu kota baru. Ia menyebut pemerintah memasang target sangat tinggi dengan waktu yang terbatas.
“Kalau menurut saya sih mungkin karena memang target IKN ini sangat tinggi dengan waktu relatif sangat terbatas, sementara kita tahu berbagai proyek-proyek yang ada di IKN in perlu waktu yang tidak sebenar untuk merealisasikan, sementra pemerintah kan pinginnya cepet,” tuturnya saat dihubungi detikcom, Selasa (4/6/2024).
“Sepertinya ini ada gap di dalam konteks bagaimana menyelesaikan target-target yang sudah ditetapkan pemerintah, sepertinya itu yang membuat Kepala dan Wakil OIKN ini kemudian dia tidak sanggup untuk memenuhi ekspektasi pemerintah,” sambung Eko.
Menurut Eko mundurnya Bambang dan Dhony akan berdampak pada turunnya kepercayaan publik, terutama investor. Apalagi saat keduanya masih menjabat, jumlah investor yang masuk IKN masih sedikit dan mayoritas berbentuk komitmen serta letter of intent (LoI).
“Belum mundur aja investor masih sedikit yang mau invest, ya ada beberapa dalam negeri yang berkomitmen, kemudian luar negeri yang juga menyampaikan LoI, ketertarikannya, tapi, mundurnya mereka, dugaan saya akan berdampak pada kepercayaan investor,” imbuhnya.
Menurutnya pemerintah perlu segera mencari Kepala OIKN baru dengan kemampuan lebih mumpuni untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu juga diperlukan demi memenuhi target-target pemerintah.
Eko juga mengingatkan pemerintah agar realistis dan rasional saat memasang target. Apalagi IKN adalah proyek jangka panjang yang tidak akan terwujud dalam waktu cepat.
“Karena kita kan nggak bangun IKN dalam jangka waktu cepat, kita tahu bahwa proses IKN ini akan butuh bertahun-tahun, sehingga publik pun tahu tidak akan dalam sekejap mata jadi. Tapi pemerintah perlu rasional juga ya dengan target-target yang ada di IKN,” sebut dia.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai kinerja Bambang dan Dhony sebagai mitra Komisi II cukup profesional. Hanya saja, dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan terakhir kali, ia melihat sejumlah proyek masih ada yang progresnya 45% sampai 50%.
“Ketika RDP saya lihat kan masih ada yang 45%, 50%, sedangkan waktu tersisa sangat cepat. Ini juga nggak tahu kita apakah ini penyebabnya, saya nggak tahu. Mungkin bisa tanyakan kepada yang bersangkutan,” terang Guspardi.
Guspardi menambahkan penyelesaian IKN juga tidak sederhana, khususnya terkait pembebasan lahan. Guspardi meminta hal ini menjadi perhatian serta meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap.
“Apakah dikarenakan progres report yang hari ini mencapai sekian, tidak sesuai target, lalu terjadi penekanan dari pemerintah, atau dikarenakan ada kendala di lapisan bawah. Pembebasan lahan itu sesuatu yang tidak sederhana kan. Ini adalah problematik yang menjadi tugas Pak Bambang sebagai kepala OIKN,” pungkasnya.
