Jakarta, beritamega4d.com — Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Vietnam Luong Cuong di sela-sela gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Lima, Peru, Jumat (15/11).
“Presiden Republik Sosialis Vietnam, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menemui saya di tengah-tengah KTT APEC,” kata Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Prabowo mengucapkan selamat kepada Luong Cuong yang baru dilantik menjadi presiden pada 21 Oktober lalu.
“Saya sendiri dilantik satu hari sebelum Anda, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2024. Terima kasih banyak, Wakil Presiden Anda hadir dalam pelantikan saya. Terima kasih banyak,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut hubungan kita sangat kuat dan sangat baik. Kita telah menjalin hubungan bilateral selama 70 tahun dan kami berharap dapat terus meningkatkan dan membangun kemitraan strategis ini.
“Kita memiliki sejarah yang sama. Vietnam memiliki sejarah panjang dalam melawan kolonialisme, melawan imperialisme, dan kami sangat mengagumi perjuangan heroik Anda,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan hubungan dekat RI dengan Vietnam sangat penting.
“Kami tetap berkomitmen untuk mempercepat proses ratifikasi perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kami. Dan tentu saja, setelah itu, kami harus menyelesaikan pengaturan pelaksanaannya,” ujarnya.
“Kami memiliki kerja sama ekonomi yang sangat baik dan kami ingin mengintensifkan kerja sama kami di tahun-tahun mendatang. Terima kasih,” imbuhnya.
Pemerintahan Prabowo tengah mendapat sorotan setelah mencuat pernyataan bersama China terkait Laut China Selatan.
Guru Besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyoroti kesepahaman bersama mengenai pengembangan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih (overlapping claims).
Hikmahanto menyoroti poin tersebut berkaitan klaim tumpang tindih China di Laut China Selatan (LCS).
“Menjadi pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara?” kata Hikmahanto dalam rilis resmi, Senin (11/11).