Jakarta – Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga pastikan air, pasokan listrik, jaringan gas, hingga jaringan internet sudah tersedia di IKN sebelum 17 Agustus 2024.
Seperti diketahui, pada 17 Agustus 2024 akan dilakukan upacara di IKN dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Indonesia.
“InsyaAllah. (Jalan full?) Iya, iya. (Air bersih semuanya?) iya,” kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (14/6/2024).
Terkait pasokan air bersih, Danis menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah memasang pompa air untuk mengalirkan air bersih ke wilayah IKN.
Nantinya jika pompa sudah terpasang, air akan dipompa ke reservoir atau tempat penyimpanan sebelum akhirnya disalurkan ke persil-persil yang ada di IKN.
“Tapi kurang lebih 30 Juni itu siap untuk diuji coba,” ujar Danis.
Adapun, sumber air yang digunakan berasal dari Bendungan dan Intake Sepaku Semoi. Untuk tahap pertama, sumber air yang digunakan berasal dari Intake Sepaku dengan kapasitas tahap awal 300 liter per detik.
Lalu, tahap kedua akan mulai mengambil dari Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 300-350 liter per detik sehingga nanti kapasitas air keseluruhan sekitar 600-650 liter per detik.
“Jadi untuk tahap awal ini, tadi pompa sudah datang, uji coba, nah ini mudah-mudahan minggu kedua Juli air itu bersih sudah terdistribusi ke persil, ke kavling,” ungkapnya.
Tak hanya air, ia juga memastikan jaringan gas sudah terpasang di IKN. Nantinya, penduduk di sana tidak perlu menggunakan tabung gas lagi sebagai bahan bakar untuk memasak, sebab sudah ada jaringan gas.
“Kemarin saya di sana juga memastikan juga bukan hanya air, tetapi listrik, kemudian Pertamina gas juga masang untuk memastikan bahwa ada gas. Kalau komunikasi sih sudah masang,” ujarnya.
Jakarta – Pemerintah akan bangun Menara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setinggi 778 meter di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono membagikan kabar terbaru proyek Menara BUMN.
“Nanti tindak lanjutnya, BUMN ini menugaskan PT Pembangunan Perumahan untuk pembangunannya. Iya kita lihat nanti seperti apa,” katanya saat ditemui seusai Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan pada Senin (10/6/2024).
Melansir dari detikfinance, Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Sumadilaga mengatakan Menara BUMN adalah salah satu proyek masterplan atau rencana besar pembangunan IKN. Nantinya di dalam Menara BUMN ini akan ada area bisnis, perkantoran, dan perumahan di IKN.
Hingga saat ini belum banyak progres yang dibagikan oleh pemerintah termasuk lokasi Menara BUMN nantinya berdiri.
Menurut Danis, pembangunan Menara BUMN diperkirakan tidak akan dibangun dalam waktu dekat.
“Kemarin baru perencanaan saya kira,” ungkap Danis.
OIKN Usul Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun ke DPR
Otorita IKN menyampaikan usulan penambahan anggaran IKN tahun 2025 sebesar Rp 29,8 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan.
Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menyebutkan usulan tambahan anggaran ini digunakan untuk membiayai pengelolaan gedung-gedung hingga pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN di tahun 2025.
“Di antaranya digunakan untuk membiayai, satu, pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke OIKN. Dua, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk Program Pembangunan IKN 2025 dan seterusnya. Tiga, penyediaan teknologi kota pintar,” jelasnya pada Senin (10/6/2024).
Raja Juli mengungkapkan selama ini anggaran pembangunan dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya anggaran tersebut dapat membantu OIKN memaksimalkan pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan PUPR kepada mereka.
“Selama ini anggaran pembangunan ada di PUPR, nah ketika nanti diserahkan ke OIKN. Tentu pertama kapasitas OIKN untuk mengelola gedung ditingkatkan menjadi lebih baik. Yang kedua, harus tersedia anggaran sehingga bangunan yang sudah cantik dan indah itu kemudian bisa dirawat dengan baik,” tuturnya.
Kendati demikian, ia menegaskan tambahan anggaran IKN untuk tahun 2025 ini masih berupa usulan yang perlu didiskusikan dengan lembaga kementerian terkait. Menurutnya bisa saja anggaran tersebut dialokasikan ke kementerian lain.
“Kami usulkan Rp 29 triliun, apakah nanti diterima atau tidak. Atau sebagian digeser ke Kementerian yang lain. Itu nanti jadi bahan diskusi,” ujarnya.
Pembebasan Lahan 2.086 Ha Bermasalah di IKN
Raja Juli sebagai Plt Wakil Kepala OIKN memiliki tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembebasan lahan bermasalah di IKN.
Dia mengatakan Jokowi memintanya untuk berorientasi kepada rakyat. Setiap lahan yang akan dibebaskan akan diberikan ganti untung dan intensif.
Ada pun untuk bentuk ganti untung atau Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus tergantung pada objek yang berdiri di atas lahan tersebut, apakah kebun, tanah kosong, atau rumah.
“Tergantung daerahnya. Masing-masing daerah kan ada kompleksitas sendiri. Yang jelas ada yang direlokasi atau dibangunkan rumah tapak atau rumah susun. Untuk kebun apakah diganti tanam tumbuhnya. Atau diganti dengan perkebunan. Masing-masing sesuai dengan alasan yang tidak bisa digeneralisasikan,” sebutnya.
Raja Juli mengungkapkan nantinya realisasinya dengan dasar hukum yang ada, dan tanpa Peraturan Presiden (Perpres).
“Insya Allah tanpa Perpres, dengan alas hukum yang ada insyaallah itu bisa jalan,” tambahnya.
Presiden Joko Widodo Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi kamping kala berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), melainkan menginap di rumah dinas menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengaku sangat nyaman menginap di rumah dinas menteri yang ada di IKN, bahkan tidurnya sangat nyenyak.
“Tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, rumah dinas Menteri PUPR, pagi sangat indah sekali kemarin waktu sunset matahari terbenam sangat indah sekali dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretaris Presiden, Kamis (6/6/2024).
Sebagai informasi, rumah dinas menteri di IKN ada 36 unit dan sudah terbangun semua. Beberapa sudah benar-benar selesai dilengkapi dengan furniturenya.
Laporan Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga pada 17 Mei silam, disebutkan bahwa seluruh bangunan rumah menteri di IKN sudah selesai, hanya finishing bagian interiornya saja yang masih belum selesai secara keseluruhan. Ia mengatakan, sebagian rumah tapak menteri selesai di bulan Juni dan sebagian di bulan Juli.
“Progresnya sudah 90% tuh. (10%-nya tinggal interior?) iya 10%-nya interior. Kalau bentuk rumahnya sudah,” katanya saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024) silam.
Rumah Dinas Menteri di IKN
Kembali ke Jokowi, terkait persiapan upacara untuk memperingati HUT RI pada 17 Agustus di IKN, Jokowi mengaku tidak ada masalah. Persiapannya, kata Jokowi, sudah hampir final.
“Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya sudah nggak ada masalah,” tuturnya.
Terkait pembangunan Batch 1 IKN, Jokowi menyebutkan sudah 80% selesai. Setidaknya pada pertengahan bulan Juli sudah ada beberapa bangunan yang siap dan dapat digunakan untuk upacara pada 17 Agustus mendatang.
“Nanti pembangunan kira-kira pertengahan juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 agustus,” katanya.
Bahkan, Jokowi juga mengatakan siap berkantor di IKN pada bulan Juli. Saat ini, masih menunggu air bersih mengalir ke IKN.
“Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya (masuk) Juli. Kemarin sudah kita resmikan Bendungan Sepaku, tinggal ini tunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.
