bea cukai

Viral Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Pajak Rp 31 Juta, Ini Penjelasan Bea Cukai

Viral Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Pajak Rp 31 Juta, Ini Penjelasan Bea Cukai

adminmarket

Beritamega4d.com
Selasa, 23 Apr 2024 09:30 WIB

Jakarta – Viral di media sosial keluhan salah satu pengguna TikTok yang harus membayar bea masuk Rp 31,8 juta untuk pembelian sepatu impor. Padahal, dinarasikan harga sepatu tersebut hanya Rp 10,3 juta.

“Halo Bea Cukai, gua mau tanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk tuh dasarnya apa ya? Gua kan baru beli sepatu, gua beli ini satu harganya Rp 10,3 juta. Shipping (pengiriman) Rp 1,2 juta, total Rp 11.500.000. Dan kalian tau bea masuknya berapa? Nih, Rp 31.800.000. Itu perhitungan dari mana?,” katanya dalam video yang dilihat beritamega4d.com, Selasa (23/4/2024).

Pengunggah video menilai dengan asumsi harga sepatu Rp 10,3 juta maka bea masuk yang harus dibayar adalah Rp 5,8 juta. Hal ini berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan aplikasi Mobile Beacukai.

“Ini kalo based on perhitungan gua, harusnya tuh gua bayar Rp 5,8 juta. Dan ini juga perhitungan yang gua pakai menggunakan aplikasi kalian nih, Mobile Beacukai, Rp 5,8 juta. Terus kalian netapin bea masuk atas gua itu dari mana perhitungannya? Sepatu gua Rp 10 juta kalian kenain Rp 30 juta. Ini nggak make sense banget,” tambahnya.

Menanggapi itu, akun X Bea Cukai @beacukaiRI memberikan penjelasan. Menurut Bea Cukai, perusahaan jasa kiriman yang digunakan dalam kasus ini adalah DHL, yang melaporkan CIF atau nilai pabean produk US$ 35,37 atau sekitar Rp 562.736. Informasi dari jasa kiriman tersebut digunakan oleh Bea Cukai untuk penetapan nilai barang.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, nilai pabean atas barang tersebut adalah US$ 553,61 atau Rp 8.807.935. Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakanlah sanksi administrasi berupa denda, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3.

“Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, nilai CIF atau nilai pabean atas barang tersebut adalah USD553.61 atau Rp8.807.935. Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3,” jelasnya.

“Dalam hal penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan karena kesalahan pemberitahuan nilai pabean dan arang kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a, selain wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, impor dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perhitungan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan,” demikian bunyi pasal yang dimaksud.

Selanjutnya, rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut adalah bea masuk 30% Rp 2.643.000, PPN 11% Rp 1.259.544, dan PPh impor 20% Rp 2.290.000, dan Sanksi Administrasi Rp 24.736.000. Sehingga total tagihannya adalah Rp 30.928.544.

“Besaran sanksi administrasi berupa denda dikenakan sesuai PP Nomor 39 Tahun 2009 pasal 6 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan,” terangnya.

Status pemeriksaan serta rincian tagihan dapat diakses secara terbuka dan real time oleh pemilik barang melalui beacukai.go.id/barangkiriman atau dengan menghubungi @bravobeacukai dan Kantor Pelayanan Bea Cukai yang menangani paket.

“Terkait pengenaan sanksi administrasi berupa denda, disarankan pemilik barang untuk berkonsultasi dengan jasa kiriman yang digunakan dalam hal ini DHL sebagai kuasa impor dari pemilik barang,” tutupnya.

Bangkitkan Industri Penerbangan, Sri Mulyani Akan Berusaha Mengurangi Atau Bebaskan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat

Bangkitkan Industri Penerbangan, Sri Mulyani Akan Berusaha Mengurangi Atau Bebaskan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat

adminmarket
beritamega4d.com, Jakarta - Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membantu melancarkan impor suku cadang transportasi udara. Salah satu yang diminta adalah pembebasan bea masuk atau pajak suku cadang pesawat.
Garuda Maintenance Facility.

beritamega4d.com, Jakarta – Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membantu melancarkan impor suku cadang transportasi udara. Salah satu yang diminta adalah pembebasan bea masuk atau pajak suku cadang pesawat.

Permintaan ini karena saat ini industri penerbangan nasional tengah menghadapi sejumlah tantangan pasca pandemi COVID-19.

BACA JUGA: Ringgit Malaysia dan Rupiah Sama-Sama Anjlok, Sri Mulyani: Kita Lebih Baik
“Mohon juga Kementerian Perhubungan bisa lebih efektif atau bahkan agresif merayu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar importasinya bisa lebih cepat dan dibebaskan bea masuk pajaknya,” kata Ketua APJAPI Alvin Lie dalam Seminar Hari Penerbangan Nasional pada Jumat (27/10/2023).

Karena negara-negara anggota International Civil Aviation Organization (ICAO) umumnya sudah menerapkan bebas bea masuk dan pajak impor untuk suku cadang angkutan publik,” sambungnya.

Hal ini akan memberikan keringanan biaya operasional maskapai, sehingga maskapai bisa menawarkan harga tiket yang lebih kompetitif.

Selain itu, APJAPI juga mengusul agar pemerintah mempertimbangkan untuk meninjau tarif batas atas.

“Pak (Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub) mohon ditinjau kembali tarif batas atas, beri ruang gerak yang lebih leluasa agar maskapai ini bisa mempertahankan kehidupannya dan juga bersaing secara sehat,” ucap Alvin.

2 dari 3 halaman

3 Tantangan Maskapai Nasional Usai Pandemi, Susah Cari Suku Cadang hingga Pelemahan Rupiah

Teknisi tengah melakukan perbaikan pesawat di Hanggar 4 GMF, Tangerang, Jumat (6/11/2015). Hanggar milik Garuda Indonesia ini tersebut kekurangan teknisi pada tahun ini. (beritamega4d.com)
Teknisi tengah melakukan perbaikan pesawat di Hanggar 4 GMF, Tangerang, Jumat (6/11/2015). Hanggar milik Garuda Indonesia ini tersebut kekurangan teknisi pada tahun ini. (beritamega4d.com)

Sebelumnya, Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) membeberkan tiga tantangan yang dihadapi oleh maskapai secara global, termasuk Indonesia usai pandemi Covid-19 berakhir.

Ketua APJAPI Alvin Lie menjelaskan, tantangan pertama adalah usai pandemi, maskapai penerbangan di seluruh dunia yang tadinya mengistirahatkan pesawat kembali mengaktifkan lagi pesawatnya secara serempak.

“Implikasinya dibutuhkan suku cadang, karena pesawat yang lama diparkir ini juga harus diganti suku cadangnya,” ungkap Alvin Lie, dalam Seminar Nasional Hari Penerbangan Nasional di Graha CIMB Niaga, Jumat (27/10/2023).

Selain suku cadang, tantangan kedua adalah pesawat membutuhkan perawatan atau Maintenance Repair Overhaul (MRO). Akibatnya, terjadi antrian panjang untuk layanan tersebut. “Karena pembuatan suku cadang ini juga tidak bisa serta merta meningkatkan kapasitas produksinya,” jelas Alvin.

BACA JUGA: Aksi Lantamal Batam Gagalkan Pengiriman 17 PMI Ilegal ke Malaysia

Tantangan Lain

Perusahaan penyedia MRO tidak dapat serta merta meningkatkan kapasitasnya.

Alvin juga mengungkapkan, “Separahnya kelangkaan suku cadang ini bahkan sampai ada yang membuat suku cadang KW (tiruan). Untungnya segera terdeteksi, dan di Indonesia penyelenggara MRO tidak terkontaminasi karena vendor yang menjual komponen MRO KW ini sudah di blacklist,”

“Jadi pesawat di Indonesia aman dari komponen MRO KW itu,” dia memastikan.

Tantangan ketiga adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kian melemah dan mendekati Rp. 16.000. Hal ini menjadi hambatan karena biaya operasional maskapai penerbangan di Indonesia tak lepas dari nilai tukar rupiah.

beritamega4d.com, Jakarta - Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membantu melancarkan impor suku cadang transportasi udara. Salah satu yang diminta adalah pembebasan bea masuk atau pajak suku cadang pesawat.