Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan perputaran uang judi online hingga triwulan I-2024 tembus Rp 600 triliun, dan jumlah pemainnya sekitar 3 juta orang.
Merespons fakta tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas pun buka suara.
“Saya belum tahu seberapa banyak (ASN yang terlibat). Tetapi menurut saya, penanganan oleh Polri sudah bagus tinggal ditangani secara komprehensif,” kata Anas, ditemui di Sheraton Grand Jakarta, Senin (24/6/2024).
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mohammad Averrouce mengatakan melalui Kedeputian SDM dan Aparatur terus melakukan tindak pendisiplinan ASN untuk mencegah makin meluasnya judi online.
“Judi online tentunya kalau kita lihat proses penegakan disiplin yang kita terus lakukan. Dalam core value berAKHLAK, salah satunya adalah dalam kaitan dengan keakuntabilitas dalam proses sebagai pelaksanaan tugas. Saya kira kita akan dorong terus,” kata pria yang akrab disapa Ave ini.
Ave mengatakan, apabila ditemukan adanya ASN yang bermain judi online, pihaknya akan melakukan penegakan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.
“Tentunya akan kita dorong untuk melakukan penegakan disiplin sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin PNS. Dan itu nanti kan ada prosesnya. Dia hukuman disiplin ringan, sedang atau berat. Saya kira itu nanti prosesnya masih panjang,” ujarnya.
Ave menambahkan, apabila terbukti ada ASN melakukan kesalahan hingga ditangkap, proses oleh aparat penegak hukum (APH) akan tetap terus berjalan paralel dengan tindak disiplin yang diterapkan KemenPAN-RB.
“Jadi itu bisa nanti masuk juga ke ranah pidana gitu ya. Nanti proses hukum bisa, sidang kode etik yang disini tetap jalan. Jadi tetap barengan. Kita berharap prosesnya bisa berjalan. Kalau memang terbukti, ya lakukanlah penegakan disiplinnya. Kemudian juga nanti kepolisian dan penegak hukum tentunya melakukan dalam kaitan dengan pidana,” jelasnya.
Namun demikian, pihaknya tetap perlu memproses kembali data-data dari PPATK terkait temuan judi online di lingkup ASN. Pasalnya, indikasi judi online ini belum dapat dipastikan secara tepat. Seiring dengan itu, proses sosialisasi pun terus digencarkan dikalangan ASN demi mencegah peluasannya.
Sementara dikutip dari PP 94/2021, tertulis di dalam Bab III tentang Hukuman Disiplin, PNS yang tidak menaati ketentuan akan dijatuhi hukuman disiplin. Tingkat dan jenis hukuman tersebut terbagi ke dalam tiga jenjang, antara lain hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.
Dalam Pasal 8 Ayat 2 disebutkan, Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri atas: (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; atau (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
Kemudian pada Pasal 8 Ayat 3 disebutkan, Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas: (a) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o% selama 6 bulan; (b) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; atau (c) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
Terakhir, dalam Pasal 8 Ayat 4 disebutkan, Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas: (a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; (b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan (c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Sebagai tambahan informasi, beberapa waktu belakangan muncul kasus-kasus penangkapan ASN akibat terjerat judi online. Salah satunya yakni PNS di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Tugu, Trenggalek. Ia ditangkap beserta barang bukti ponsel yang digunakan untuk bermain judi online. Selain itu, polisi juga menyita buku rekening bank milik tersangka.
“Tersangka statusnya adalah PNS. Yang berangkutan mengakses judi online melalui situs dewajuditual.lol dan amdazbet.com,” kata Kapolres Trenggalek AKBP Gathut Bowo Supriyono, Jumat (21/6/2024), dikutip dari detikJatim.
