Ilustrasi. Polisi membongkar sindikat jual beli bayi melalui media sosial Facebook yang terjadi di wilayah Depok. Ada delapan pelaku ditangkap.
Jakarta, beritamega4d.com Indonesia — Polisi membongkar sindikat jual beli bayi melalui media sosial Facebook yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Delapan pelaku ditangkap.
Kasus ini terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat soal. Laporan itu diselidiki oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Metro Depok.
“Didapati pada saat itu ada dua bayi yang akan dijual, satu laki satu perempuan dan rencananya akan dibawa ke Bali,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana dalam keterangannya, Selasa (3/9).
Arya menyebut sindikat ini cukup terorganisasi. Dalam aksinya, para pelaku membuat iklan atau promosi di Facebook yang berisi mencari ibu yang ingin menjual bayinya.
Dalam promosi itu, pelaku menawarkan duit sebesar Rp10 juta-Rp15 juta untuk setiap bayi yang dijual.
“Lalu bayi ini nanti akan dibawa ke Bali. Setelah itu nanti di Bali ada pengorganisasinya, ada yang melakukan penjualan ke orang-orang yang membutuhkan dengan jumlah uang yang diminta sejumlah Rp45 juta,” ujarnya.
Setelah serangkaian penyelidikan, polisi berhasil menangkap delapan pelaku. Mereka yakni RS (24), AN (22), DA (27), MD (32), SU (24), DA (23), RK (30), dan IM (41).
Dari para pelaku itu, empat di antaranya merupakan orang tua kandung yang menjual bayinya, tiga pelaku sebagai penjual bayi, dan satu lainnya berperan sebagai penadah.
Arya mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan, sindikat ini setidaknya sudah lebih dari lima kali melakukan transaksi penjualan bayi di wilayah Bali.
Ia juga membeberkan sindikat ini menerapkan sistem pre-order. Artinya, mereka sudah melakukan transaksi sebelum bayi yang akan dijual itu lahir.
“Pre-order, iya. jadi kalau ada yang sudah hamil ya itu sudah bikin perjanjian terlebih dahulu, jadi nanti setelah lahir langsung dibawa ke sana,” ucap dia.
Kini, kedelapan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka dijerat Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Pasal 76F Jo Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus dikabarkan menggunakan pesawat komersial biasa alih-alih jet pribadi dalam perjalanannya ke Indonesia hari ini, Senin (2/9).
Jakarta, beritamega4d.com — Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus dikabarkan menggunakan pesawat komersial biasa alih-alih jet pribadi dalam perjalanannya ke Indonesia hari ini, Senin (2/9).
Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus Anthonius Gregorius mengatakan Paus Fransiskus menggunakan pesawat Alitalia, maskapai penerbangan nasional Italia yang kini diambil alih oleh ITA Airways.
“Paus akan menggunakan pesawat Alitalia, bukan jet pribadi,” kata Anthonius kepada beritamega4d.com, Senin (2/9).
Anthonius juga mengabarkan Paus Fransiskus akan menaiki mobil biasa bukan mobil mewah maupun mobil anti peluru selama berada di Indonesia.
“Akan naik mobil biasa bukan mobil mewah, bukan mobil anti peluru,” ujar Anthonius.
Paus Fransiskus akan tiba di Republik Indonesia pada Selasa (3/9) esok usai berangkat dari Roma, Italia, hari ini Senin.
Kedatangannya di Indonesia untuk melakukan perjalanan apostolik yang akan dilanjutkan ke sejumlah negara tetangga seperti Papua Nugini dan Singapura.
Paus akan berada di tanah air selama 3-6 September. Ia dijadwalkan berkunjung ke sejumlah tempat antara lain Istana Merdeka, Grha Pemuda, Masjid Istiqlal, kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), hingga Gelora Bung Karno (GBK).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dirinya akan membahas banyak isu global bersama Paus Fransiskus dalam pertemuan di Istana Merdeka. Salah satu topik utama yang akan dibahas yakni isu perdamaian dunia khususnya terkait situasi di Gaza dan Ukraina.
Beritamega4d.com, Jakarta – Politikus PDIP, Abdullah Azwar Anas, mengaku mendapatkan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk disampaikan kepada Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Azwar mengatakan, Megawati meminta maaf kepada Prabowo karena tidak bisa hadir dalam Penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.
“Salam permohonan maaf saja. Karena tidak bisa hadir. Salam hormat ke pak Prabowo,” kata Azwar usai ditemui di lokasi.
Azwar menghadiri Rapimnas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Azwar mengaku, menyampaikan keinginan untuk hadir sebagai menteri pada Megawati, kemarin. Megawati lantas meminta Azwar menitipkan permohonan maaf kepada Prabowo karena tak bisa hadir. Mega sedang sibuk mengurus pemberkasan Pilkada.
“Sangat sibuk tanda tangan rekomendasi dari para calon yang belum selesai. Ada banyak administrasi yang juga harus diselesaikan,” kata Azwar.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya menyebut, kehadiran Azwar membawa salam dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Namun, Prabowo tak menjelaskan lagi pesan apa yang disampaikan. Prabowo lantas menyapa menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan politikus PPP, Sandiaga Uno. Sambil berkelakar, Prabowo menyebut, Sandiaga merupakan kader Gerindra yang disusupkan Prabowo ke PPP.
“Sandiaga itu kader yang saya susupi ke PPP,” kata Prabowo. Diketahui, Sandiaga pernah menjadi calon wakil presiden Prabowo pada Pilpres 2014-2019. Kala itu, Sandiaga merupakan kader Gerindra. Namun, menjelang Pilpres 2024, Sandiaga memutuskan untuk berlabuh ke PPP.
Prabowo kemudian menyapa sejumlah nama Ketua Umum anggota Koalisi Indonesia Maju yang hadir. Di antaranya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.
Rapimnas Gerindra sudah berlangsung sejak Jumat di Hambalang, Bogor. Rapimnas dibuka oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Jakarta, beritamega4d.com Indonesia — Tingginya kasus kebocoran data yang kerap terjadi di Indonesia berhubungan dengan absennya sanksi tegas bagi badan publik/pemerintah, rendahnya tingkat kesadaran dan prioritas serta lemahnya infrastruktur keamanan siber.
Berdasarkan data dari Databoks, kasus kebocoran data paling banyak terjadi di sektor publik/pemerintah, sebanyak 69 persen atau 71 insiden terjadi pada 2023.
Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kebocoran 4,7 juta data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dijual di Breachforums.
“Memang tidak ada sistem IT yang bebas dari ancaman kebocoran data dan serangan siber,” kata jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal, dalam keterangan tertulisnya.
“Akan tetapi dalam konteks Indonesia, tingginya kejadian kebocoran data, khususnya dalam instansi pemerintah, disebabkan oleh setidaknya tiga hal, yaitu infrastruktur siber yang lemah, pelaksanaan regulasi Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan keamanan siber yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran pemilik data dan ahli siber,” lanjutnya.
Menurut dia, upaya pemerintah sejauh ini juga masih di level hulu, yaitu di level pencegahan dan penyusunan sejumlah kebijakan.
Beberapa kebijakan terkait termasuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, Perpres No. 47/2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) dan Manajemen Krisis Siber.
Selain itu, Undang-Undang No.1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27/2022 tentang PDP, PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta kebijakan di level sektoral lainnya.
Sayangnya, kata Nidhal, pelaksanaannya di lapangan juga masih terkendala serta kurangnya respons cepat, efektif, dan akuntabilitas ketika terjadi kebocoran data pada infrastruktur kritis.
Selain itu, terkait dengan ketahanan siber nasional, ia menilai perlu investasi yang besar untuk meningkatkan keterampilan ahli siber nasional khususnya di lembaga pemerintah seperti Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Perlu juga dibentuk dan/atau diperbarui, mekanisme penanganan yang terstandarisasi antara kementerian/lembaga dan perlu diperjelas mandat di antara badan-badan kementerian, termasuk pada level koordinasi kelembagaan, agar publik mengetahui ke mana harus melapor,” kata Nidhal.
INFOGRAFIS: Deret ‘Prestasi’ Bjorka
Lembaga PDP
Meski UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah disahkan, ia menyebut implementasi teknis penegakan penuh seluruh pasalnya masih harus menunggu hingga Oktober tahun ini atau seluruh aturan turunannya sudah dikeluarkan.
Hingga saat ini Lembaga PDP yang akan menerapkan sanksi-sanksi PDP juga belum dibentuk.
“Pembentukan lembaga PDP sudah sepantasnya jadi prioritas, mempertimbangkan banyak kasus kebocoran data dan untuk menjaga kepercayaan para subjek data,” jelasnya.
Terkait aturan turunan regulasi PDP mengenai sanksi, diskusi di tingkat regulator (Kemenkominfo) masih sedang bergulir mengenai formula yang tepat terkait sanksi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik publik apabila terjadi kebocoran.
Pasal 12 UU PDP menyebutkan, Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi dirinya. Namun tidak dijelaskan lebih jauh kepada siapa gugatan tersebut dapat dilayangkan serta mekanisme spesifik masih menunggu aturan PP turunannya.
Lembaga PDP yang nantinya dibentuk akan membantu menyediakan fasilitas pengaduan, komplain, ataupun memfasilitasi masyarakat yang akan mengajukan gugatan.
“Kembali lagi, tanpa adanya konsekuensi pidana dan perdata yang tegas, instansi pemerintah mungkin merasa bahwa mereka tidak ada kewajiban hukum dalam mengambil tindakan preventif yang lebih serius,” ujarnya.
“Paradigma ini harus berubah dan masyarakat sipil harus tegas meminta pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kebocoran data yang terjadi di lembaga pemerintah,” jelas Nidhal.Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyebut aturan yang menggawangi lembaga tersebut tengah digodok.
“Ini lagi kita bahas, PP-nya lagi digodok. Itu isunya apakah dia di bawah Kominfo ataukah dia langsung di bawah presiden, badan ini,” kata dia, di Jakarta, Selasa (20/8).
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Hokky Situngkir menyebut lembaga PDP bakal dinaungi setidaknya oleh dua aturan, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
“Oktober itu batas waktu, ada kemungkinan Perpres duluan daripada PP-nya. Dua-duanya pararel dikerjakan, akan ada badan perlindungan sesuai amanat UU,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/8).
Jakarta – Transaksi menggunakan mata uang lokal tanpa dolar Amerika Serikat (AS) terus meningkat. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, local currency transaction (LCT) Indonesia dengan China misalnya yang terus tumbuh meski negara tersebut mengalami tekanan ekonomi.
“Trennya terus mengalami peningkatan, bahkan China yang beberapa saat kemarin agak meredup karena ekonomi mereka yang masih struggling, per 2 bulan terakhir terus mengalami peningkatan,” katanya dalam konferensi pers di kantor pusat BI di Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).
Jumlah transaksi LCT pada Juni 2024 tercatat setara US$ 887,43 juta atau sekitar Rp 14,19 triliun (kurs Rp 16.000). Jumlah ini meningkat 80,6% yoy dibanding tahun lalu.
“Transaksi LCT Juni 2024 tercatat sebesar US$ 887,43 juta. Ini naik 80,6% yoy dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar dia.
Secara kumulatif implementasi LCT sejak Januari hingga Juni mencapai US$ 4,7 miliar atau sekitar Rp 75,20 triliun, atau naik sebesar 45,7% dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Kumulatif dari Januari sampai Juni itu US$ 4,7 miliar. Dan ini naik sebesar 45,7% dibanding periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai US$ 3,22 miliar,” sebut dia.
Adapun jumlah pelaku LCT tercatat sebesar 4.379 atau belum mengalami perubahan. Menurut Destry, mitra terbesar Indonesia dalam LCT adalah China yang mewakili 42,9% total transaksi.
“Jumlah pelaku tidak banyak berubah, masih sekitar 4.379 pelaku, dan yang menarik di sini bahwa Tiongkok ini cepat sekali pertumbuhannya, di mana untuk Juni mereka transaksinya mencapai 42,9% dari total transaksi LCT kita,” imbuh dia.
Menurutnya implementasi LCT dibutuhkan untuk memperdalam pasar keuangan yang mulai menunjukkan dampak positif. LCT juga memberi benefit terhadap perdagangan hingga investasi Indonesia.
Jakarta, beritamega4d.com Indonesia — Kelompok perlawanan dari Palestina, Hamas disebut-sebut memperoleh persenjataan dari sejumlah negara, salah satunya negara Asia.
Sebanyak dua negara juga disebut ikut memasok senjata buat Hamas.
Hasil investigasi independen terbaru menemukan Hamas menggunakan senjata-senjata yang diproduksi di Iran, Rusia, China, Korea Utara, dan Bulgaria.
The Conversation melaporkan sebagian besar senjata-senjata Hamas dipasok oleh Iran selaku sekutu utamanya.
Senjata-senjata dari Iran itu dikirim ke Hamas melalui Mesir dan diselundupkan ke Gaza lewat terowongan.
“Iran juga telah mengirimkan rudal balistiknya yang lebih canggih kepada Hamas melalui laut, dalam bentuk komponen untuk kemudian dirakit di Gaza,” kata peneliti senior di Middle East Institute (MEI) di Washington, Charles Lister, seperti dikutip CNN.
China
Selain Iran, Hamas juga disebut menerima persenjataan dari Negeri Tirai Bambu. Senapan serbu AK-47 yang digunakan Hamas menyerang Israel merupakan senjata buatan China.
Menurut ahli senjata militer yang menjabat Direktur Armament Research Services , Jenzen-Jones, Hamas menggunakan senjata era Soviet yang ditiru dan diproduksi di Iran dan China.
Senjata-senjata itu termasuk varian dari 9M32 Strela rancangan Rusia, sebuah sistem rudal antipesawat pencari panas portabel.
Dilansir dari Associated Press (AP), Jenzen-Jones mengatakan gagang pada salah satu peluncur rudal yang pernah terlihat dipegang seorang pejuang Hamas merupakan varian yang diproduksi di China dan telah digunakan militer Iran dan sekutunya, termasuk milisi Hizbullah di Lebanon.
Rusia
Senjata Hamas juga disebut-sebut diproduksi dan dirancang oleh Rusia. Salah satunya yaitu senapan serbu AK-47.
Mengenai senjata Rusia, Hamas biasanya merakit dan meniru persenjataan punya Kremlin.
Salah satu senjata paling canggih milik Hamas yang berasal dari hasil meniru Rusia yakni PG-7VR. Roket antitank ini secara khusus dibuat untuk mengalahkan sistem lapis baja pada tank tempur Merkava Mark VI milik Israel.
Hamas juga merakit roket Rusia yang diberi nama Al-Yasin 105. Versi asli milik Rusia mampu melelehkan lapisan baja setebal dua kaki. Namun, tidak jelas apakah yang dirakit Hamas sama ampuhnya dengan milik Rusia.
Korea Utara
Granat berpeluncur roket milik Hamas juga dilaporkan diproduksi di Korea Utara.
Badan intelijen Korea Selatan pada Januari lalu mengonfirmasi bahwa kelompok milisi Gaza itu menggunakan senjata Korea Utara dalam serangan ke Israel.
Korsel menyebut salah satu senjata itu yakni granat berpeluncur roket F-7. Korut sementara itu membantah senjatanya telah digunakan Hamas untuk menyerang Israel, demikian dilaporkan The Japan Times.
Bulgaria
Jonathan Ferguson, kurator senjata api di Museum Persenjataan Kerajaan di Inggris, juga mengatakan granat berpeluncur roket Hamas juga dibuat di Bulgaria selain di Korea Utara.
Hal itu diketahui berdasarkan tanda yang tertera dalam senjata tersebut.
Beritamega4d.com – Video Polwan menegur pria sedang makan di Surabaya viral di media sosial. Polda Jatim mengklaim semua pihak dalam kasus video viral itu sudah saling memahami kesalahan masing-masing.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan video yang viral itu merupakan kegiatan patroli yang diliput salah satu media televisi nasional.
Momen razia oleh jajaran Polrestabes Surabaya itu dilakukan di sebuah warung kopi di kawasan Tambaksari Surabaya pada 22 Juli 2024.
“Kejadian itu memang benar,” kata Dirmanto dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).
Dirmanto mengaku menyayangkan ada yang memenggal video itu lalu mengunggah potongan video itu di media sosial hingga viral.
“Itu penggalan video yang di-up oleh beberapa netizen sehingga viral,” ujarnya.
Dirmanto menerangkan mulanya ditemukan ada sekelompok warga yang sedang minum minuman keras di warkop.
Melihat hal itu, anggota patroli menegur mereka. Selanjutnya terjadi miss komunikasi antara petugas dan orang yang sedang minum mitas.
Pasca kejadian itu, polisi memanggil Ali Darmawan, pria yang saat itu ada TKP dan diduga minum miras, yang disebut netizen diganggu polwan saat makan.
Pria itu sudah dimintai keterangan. Begitu pula dengan Ipda Yan Braja yang juga tampil di video, juga sudah dipanggil Bidpropam Polda Jatim untuk diperiksa.
“Jadi keduanya telah kami periksa dan kedua belah pihak itu juga sudah saling memahami kesalahan masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, Dirmanto menyebutkan Brigadir Putri Cikita juga sudah meminta maaf secara pribadi maupun secara institusional ke publik di media sosial.
“Semua pihak yang terlibat saat itu juga sudah saling memaafkan,” kata Dirmanto.
Dirmanto mengimbau warganet tidak mem-framing lagi video itu. Sebab, kedua belah pihak sudah saling menerima kesalahan masing-masing dan saling memaafkan.
“Kami berharap setelah saya memberikan statment ini, teman-teman netizen jangan di-framming lagi karena mereka sudah menyadari kesalahan masing-masing,” kata Dirmanto.
Jakarta, beritamega4d.com Indonesia – Duet Anies Baswedan dan Rano Karno belum diumumkan PDIP sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilgub Jakarta meski keduanya sempat bertemu di DPP partai berlambang banteng moncong putih itu, kemarin. Kini, mencuat nama Pramono Anung dipasangkan dengan Rano Karno untuk diusung PDIP.
Kabar Pramono-Rano ini mencuat usai tak ada nama Anies diumumkan oleh PDIP saat pengumuman cakada gelombang di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8/2024). Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono.
“Benar,” kata Nusyirwan saat dikonfirmasi, Senin (26/8/2024). Nusyirwan menjawab pertanyaan apakah duet Pramono-Rano Karno saat ini berkembang.
Meski begitu, ia belum menjelaskan terperinci alasan terjadinya perubahan dinamika tersebut.
Anies Sempat Bertemu Rano Karno di PDIP
Anies sempat ke kantor DPP PDIP sebelum kegiatan pengumuman cakada gelombang ketiga dimulai. Anies sempat duduk bersampingan dengan Rano Karno.
Info pertemuan Anies dan Rano Karno itu dilihat dari foto yang didapat dari sumber detikcom. Anies memakai kemeja tenun merah sedangkan Rano Karno memakai kemeja merah PDIP dan peci hitam.
Keduanya duduk di kursi kayu yang bersebelahan dan tampak tersenyum. Pertemuan itu disebut terjadi di Gedung B Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat kemarin pagi.
Megawati mengumumkan calon kepala daerah gelombang ketiga siang ini. Namun demikian, sampai momen pengumuman cakada gelombang ketiga usungan PDIP selesai, Anies belum juga terlihat. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga tidak mengumumkan sama sekali calon kepala daerah di Jakarta.
Usai Hasto mengumumkan calon kepala daerah, acara dilanjutkan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sambutan. Belum diketahui lebih lanjut sampai saat ini soal pengumuman cagub-cawagub Jakarta dari PDIP.
Beritamega4d.com – Sejumlah elemen masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR RI dan kantor KPU RI hari ini. Sebanyak 4.716 personel gabungan pun disiagakan.
“Personel pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 4.716 personel. Terdiri dari Satgasda 2.780 personel, Satgasres 245 personel juga BKO TNI, Mabes Polri dan Pemda 1.691 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (26/8/2024).
Ade Ary mengatakan jumlah personel tersebut akan disebar di depan gedung DPR RI dan juga kantor KPU RI. Rekayasa lalu lintas di lokasi aksi bersifat situasional, tergantung kondisi di lapangan.
“Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan. Apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa,” ujarnya.
Ade Ary mengimbau kepada massa aksi untuk menyampaikan pendapatnya sesuai aturan yang ada. Dia mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.
“Silakan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas. Kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa,” katanya.
“Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas,” pungkasnya.
Jokowi juga berjanji dirinya tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) setelah RUU Pilkada batal disahkan DPR.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pernyataan tentang impor beras di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Beritamega4d.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal batalnya pengesahan revisi undang-undang atau RUU Pilkada di DPR. memastikan pemerintah akan mengikuti putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik dan batas usia calon kepala daerah.
“Itu (RUU Pilkada) wilayah legislatif, wilayah DPR ya. Iya (pemerintah ikuti putusan MK),” kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2024.
Jokowi juga berjanji dirinya tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) setelah RUU Pilkada batal disahkan DPR. Dia mengaku tak pernah berencana mengeluarkan perppu Pilkada.
“Enggak ada (perppu), pikiran saja enggak ada,” jelasnya.
Dengan berlakunya putusan MK terkait Pilkada, maka putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep tidak bisa maju Pilkada 2024. Hal ini karena Kaesang terkendala batas usia calon kepala daerah yang harus 30 tahun saat penetapan.
Sementara, umur Ketua Umum PSI itu baru genap berusia 30 tahun di hari ulang tahunnya pada 25 Desember 2024, setelah tahapan penetapan pencalonan Pilkada 2024 dilakukan. Jokowi hanya tertawa menanggapi putranya tak bisa maju Pilkada 2024, meski sudah mengurus surat-surat untuk mendaftar.
“Tanyakan ke Ketua PSI ya,” ucap Jokowi diawali tawa saat menjawab pertanyaan awak media.
Sebelumnya, Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada batal disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hal itu disebabkan rapat paripurna dengan agenda pengesahan tersebut pada pagi hari tadi tidak bisa diteruskan karena kurangnya jumlah peserta rapat atau tidak kuorum.
“Hari ini pada tanggal 22 Agustus jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit (tetap tidak kuorum), maka tadi sudah diketok, revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (22/8/2024).
“Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan,” tegas Dasco.
Jokowi Tanggapi Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa juga menolak keras revisi UU Pilkada.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mempermasalahkan aksi demo besar-besaran yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat untuk menolak pengesahan Revisi UU Pilkada. Jokowi menilai hal tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
“Baik, itu baik. Itu penyampaian aspirasi dari rakyat, sangat baik,” jelas Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2024).
Disisi lain, dia menyampaikan pembahasan dan pengesahan RUU Pilkada merupakan wilayah DPR RI sebagai lembaga legislatif. Usai RUU tersebut batal disahkan DPR, Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat Pilkada.
“(RUU Pilkada) Itu wilayah legislatif, wilayah DPR ya. Iya (ikuti putusan MK),” tutur Jokowi.
Diketahui, akibat adanya rencana rapat pengesahan revisi UU Pilkada, pada Kamis (22/8/2024), rakyat turun ke jalan. Bukan hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di berbagai wilayah Tanah Air.
Para demonstran menilai Badan Legislatif DPR telah melakukan tindakan inkonstitusional. Masyarakat dari berbagai elemen berdemonstrasi menentang upaya pengesahan sewenang-wenang dari DPR RI.
Akhirnya, Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada batal disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hal itu disebabkan rapat paripurna dengan agenda pengesahan tersebut pada pagi hari tadi tidak bisa diteruskan karena kurangnya jumlah peserta rapat atau tidak kuorum.
“Hari ini pada tanggal 22 Agustus jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit (tetap tidak kuorum), maka tadi sudah diketok, revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (22/8/2024).
“Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan,” tegas Dasco.
KPU Pastikan Ikut Putusan MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan di Pilkada 2024 usai DPR batal mengesahkan Revisi Undang-undang (UU) Pilkada. Aturan itu akan diadaptasi di Peraturan KPU (PKPU).
Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam konferensi Pers tindak lanjut pasca Putusan MK terkait Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Media Center KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
“Ini sifatnya penegasan-penegasan menyikapi atau melihat apa yang sudah kita sikapi sedari awal. Karena pasti yang namanya penyikapan kita, kita ingin kemudian memberikan situasi yang menenangkan,” kata Afif.
Afif menegaskan, pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) KPU akan mengadaptasi putusan MK yang ditetapkan pada 20 Agustus 2024.
“Nanti pada tanggal 27-29 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia (KPU) akan mempedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin,” kata Afif.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3413487/original/002896500_1616942922-ExaGRALUUAAMySi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4926291/original/014324500_1724416202-20240823-Demo_Surabaya-AFP_3.jpg)