Jakarta, Indonesia – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution (AN), pada Jumat (21/3) pukul 09.00 WIB.
Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Panggilan Pemeriksaan
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa surat panggilan telah dilayangkan kepada Alfian, dan penyidik masih menunggu konfirmasinya.
“Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Direktur PT Pertamina Patra Niaga berinisial AN yang direncanakan 21 Maret,” ujar Harli kepada wartawan, Kamis (20/3).
Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari 147 saksi, termasuk dua ahli. Selain itu, beberapa direksi Pertamina juga telah diperiksa. Kejagung terus mendalami apakah masih ada pihak lain yang perlu dimintai keterangan.
Sembilan Tersangka dan Kerugian Negara
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satu tersangka adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Kejagung mengungkap bahwa total kerugian keuangan negara mencapai Rp193,7 triliun, dengan rincian:
- Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp35 triliun
- Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker: Rp2,7 triliun
- Kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker: Rp9 triliun
- Kerugian pemberian kompensasi (2023): Rp126 triliun
- Kerugian pemberian subsidi (2023): Rp21 triliun
Dampak Kasus
Menurut Kejagung, sembilan tersangka bersekongkol melakukan impor minyak mentah dengan prosedur yang tidak sesuai, sehingga berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, pemerintah harus memberikan subsidi lebih besar yang bersumber dari APBN.
Link Terkait :
