JAKARTA, beritamega4d.com – Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyambut baik keputusan tiga negara Eropa: Irlandia, Spanyol dan Norwegia yang mengakui negara Palestina.
Kemenlu menyebutkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah bertemu dengan Menlu Norwegia, Irlandia dan Spanyol di Brussel, Belgia pada 26-27 Mei 2024.
Dalam kesempatan itu, Menlu Retno disebut mendorong negara Eropa lainnya mengikuti jejak tiga negara yang sudah mengakui Palestina.
“Indonesia mendorong negara lain untuk mengakui negara Palestina,” tulis Kemenlu.
Selain Indonesia, negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut dengan suka cita sikap tiga negara Eropa tersebut.
Negara-negara OKI menyampaikan penghargaan kepada Norwegia, Spanyol dan Irlandia atas keputusan mereka mengakui Palestina.
OKI mendorong agar negara-negara Eropa lain ikut mengakui negara Palestina.
Semua sepakat mengenai pentingnya memberdayakan Otoritas Palestina (Palestinian Authority) dan mendukung reformasi yang dilakukan Otoritas Palestina.
Semua juga sepakat untuk terus mengupayakan kelancaran bantuan kemanusiaan.
Irlandia, Norwegia, dan Spanyol, telah mengumumkan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada 28 Mei 2024.
Spanyol dan Irlandia mengatakan, keputusan tersebut tidak menentang Israel atau mendukung Hamas, tetapi mendukung perdamaian.
Hamas dan Otoritas Palestina menyambut baik pengakuan terhadap negara Palestina tersebut.
Berbanding terbalik, Israel bereaksi marah dengan memperingatkan bahwa tindakan itu akan berdampak pada lebih banyak ketidakstabilan di wilayah tersebut.
Israel juga menarik kembali duta besar yang menjadi wakil pemerintahannya dari Dublin (Irlandia), Madrid (Spanyol), dan Oslo (Norwegia).
YERUSALEM, beritamega4d.com – Perang Israel di Gaza sejak serangan 7 Oktober telah menghidupkan kembali desakan global agar penduduk Palestina diberi negara sendiri.
Norwegia, Spanyol, dan Irlandia pada Selasa (28/5/2024), menjadi negara terbaru yang mengakui negara Palestina.
Mereka mematahkan pandangan lama negara-negara Barat bahwa Palestina hanya dapat memperoleh status negara sebagai bagian dari perdamaian yang dirundingkan dengan Israel.
Langkah mereka, yang telah membuat Israel marah, membuat 145 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina.
Mereka termasuk banyak negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia, namun tidak termasuk Amerika Serikat (AS), Kanada, sebagian besar Eropa Barat, Australia, Jepang, atau Korea Selatan.
Pada April, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah upaya Palestina menjadi negara anggota penuh PBB.
Berikut ini adalah rangkuman singkat tentang upaya Palestina untuk menjadi negara:
Pada 1988, Arafat memproklamasikan negara Palestina
Pada 15 November 1988, selama intifada atau pemberontakan Palestina pertama, pemimpin Palestina Yasser Arafat secara sepihak memproklamasikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Dia membuat pengumuman di Aljir, dalam sebuah pertemuan Dewan Nasional Palestina di pengasingan.
Arafat mengadopsi solusi dua negara sebagai tujuan, dengan negara Israel dan Palestina yang merdeka berdiri berdampingan.
Beberapa saat kemudian, Aljazair menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui negara Palestina merdeka.
Dalam beberapa minggu, puluhan negara lain, termasuk sebagian besar dunia Arab, India, Turkiye, Indonesia, sebagian besar Afrika, dan beberapa negara Eropa tengah dan timur kemudian mengikutinya.
Gelombang pengakuan berikutnya terjadi pada akhir 2010 dan awal 2011, pada saat terjadi krisis dalam proses perdamaian Timur Tengah.
Negara-negara Amerika Selatan termasuk Argentina, Brasil, dan Chili menjawab seruan dari Palestina untuk mendukung klaim kenegaraan mereka.
Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas keputusan Israel untuk mengakhiri larangan sementara pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.
Pada 2011-2012, Palestina berupaya memperoleh pengakuan PBB
Pada 2011, dengan perundingan damai yang terhenti, Palestina mendorong maju dengan kampanye untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB bagi Negara Palestina.
Upaya tersebut gagal, namun dalam sebuah langkah terobosan pada 31 Oktober tahun itu, badan kebudayaan PBB, UNESCO, memilih untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh.
Sebagai tanggapan, Israel dan Amerika Serikat menangguhkan pendanaan mereka untuk badan tersebut.
Mereka keluar dari UNESCO pada 2018, meskipun Amerika Serikat bergabung kembali tahun lalu.
Pada November 2012, bendera Palestina dikibarkan untuk pertama kalinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York setelah Majelis Umum dengan suara mayoritas memilih untuk meningkatkan status Palestina menjadi “negara pengamat non-anggota”.
Tiga tahun kemudian, Mahkamah Kriminal Internasional (ICJ) juga menerima Palestina sebagai state party.
Pada 2014, Swedia jadi negara pertama
Pada 2014, Swedia, yang memiliki komunitas Palestina yang besar, menjadi anggota Uni Eropa pertama di Eropa Barat yang mengakui negara Palestina.
Langkah ini diambil setelah berbulan-bulan bentrokan yang terjadi hampir setiap hari di Yerusalem timur yang dicaplok Israel.
Negara Palestina sebelumnya telah diakui oleh enam negara Eropa lainnya, yaitu Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, dan Romania.
Israel bereaksi dengan marah terhadap langkah Stockholm, dengan menteri luar negeri saat itu, Avigdor Lieberman, mengatakan kepada Swedia bahwa, “hubungan di Timur Tengah jauh lebih kompleks daripada perabot rumah tangga yang dapat dirakit sendiri oleh IKEA”.
Pada 2024, muncul dorongan baru di Eropa
Serangan tanpa henti Israel di Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 36.050 orang, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut, telah meningkatkan dukungan di Eropa untuk kenegaraan Palestina.
Setelah berbulan-bulan memperingatkan, Norwegia, Spanyol, dan Irlandia pada hari Selasa ini akhirnya mengambil langkah tersebut.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menggambarkan pengakuan tersebut sebagai masalah “keadilan bersejarah”.
Malta dan Slovenia juga telah menyatakan “kesiapan” untuk mengakui negara Palestina ketika “situasinya tepat”.
Australia juga telah melontarkan kemungkinan untuk mendukung kenegaraan Palestina.
Selain itu, Presiden Emmanuel Macron telah mengatakan bahwa sikap pengakuan terhadap negara Palestina tidak lagi “tabu bagi Perancis” sambil bersikeras bahwa hal itu harus dilakukan pada “saat yang tepat”.
