ojk – MEGA4D BREAKINGNEWS

Student Loan Versi Sri Mulyani, OJK, Kemenko PMK, Bank & DPR

Mei 22, 2024adminmarket

Rabu, 22 Mei 2024 21:50 WIB

Jakarta – Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) memantik kembali pembahasan student loan di tengah masyarakat maupun pemerintah. Sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga buka suara soal wacana pinjaman pendidikan untuk mahasiswa ini.

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penyedia jasa keuangan untuk menyediakan student loan dengan bunga lebih murah. Berikut selengkapnya.

Wacana Student Loan Versi OJK

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya berdiskusi dengan penyelenggara jasa keuangan untuk mendorong pembukaan program student loan yang tidak memberatkan mahasiswa. Contohnya dengan berbunga rendah dan dapat dibayar setelah mahasiswa lulus dan bekerja.

“Dengan skema yang lebih student friendly. Misalnya nanti bayarnya pas anaknya kerja,” kata Kiki, sapaan akrabnya, pada Training of Trainers OJK bagi guru, Senin (20/5/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

“Selama skemanya bagus dan tidak memberatkan, itu bisa jadi pilihan, dari perbankan juga ada,” ucapnya.

Wacana Student Loan Versi Bank

Merespons OJK, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan pihaknya bersedia menjajaki dan mempelajari pengadaan student loan lebih lanjut. Ia mengatakan BCA juga berencana melaksanakan pilot project student loan.

Jahja mengatakan asal universitas mahasiswa bersangkutan akan menjadi kriteria penting yang diperhatikan.

“Ya, yang penting itu dari universitas yang mana, terutama misalnya deket-deket (tahun) akhir, kalau dari awal (terima pinjaman) tahu-tahu dia putus sekolah, kan habis udah. Jadi harus lihat, yang penting list-nya apa aja yang diberikan,” kata Jahja pada Senin (20/5/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

“Nanti kita lihat aja. Kalau memang kriterianya bagus sih, saya pikir nggak masalah, kan banyak dari student yang menjadi orang-orang berhasil karena dari sekolah,” ucapnya.

Sedangkan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi mengatakan pihaknya mendukung dan akan menilai kondisi pengadaan student loan. Beberapa di antaranya yakni struktur, target pasar, dan kapasitas debitur dalam membayar pinjaman pendidikannya.

Sementara itu, pemberian dana tanpa pengembalian menurutnya dapat diakses lewat beasiswa nonpinjaman atau hibah BSI yang bersumber dari dana program tanggung jawab sosial (CSR) bank syariah.

“Logikanya kalau kasih loan atau pembiayaan kan harus balik [uangnya]. Kalau nggak balik kan bukan loan namanya, itu namanya CSR (corporate social responsibility),” ucap Hery.

Sementara itu Direktur Human Capital and Compliance BNI Mucharom mengatakan student loan BNI sudah ada sebelumnya, tetapi sedang disetop dan direevaluasi. Ia mengatakan BNI akan membuat panduan terkait penilaian perguruan tinggi mahasiswa calon debitur dan riwayat kerja sama di antara kampus dan BNI.

“Kita dulu masih berikan pinjaman ke mahasiswa, seiring berjalan waktu kita lihat program itu rasanya perlu review lagi, ini sedang kita formulasikan (ulang),” ucapnya.

“(Student loan sebenarnya) punya potensi baik. Contoh beberapa universitas sempat bekerja sama dengan kita, maksudnya pengelolaan keuangan mahasiswanya di kita, pengelolaan dana universitasnya juga di kita,” sambungnya.

Wacana Student Loan Versi DPR RI

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya mengusulkan student loan agar dibuat oleh himpunan bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Student loan itu sebetulnya usulan di sini, kita bilang jangan pinjol dong, tapi Himbara bikin sebuah konsep student loan,” kata Dede Yusuf di Raker DPRI RI dengan Kemendikburistek, Selasa (21/5/2024).

Sebelumnya Dede Yusuf mengatakan skema student loan seharusnya bekerja sama dengan bank BUMN dan tidak dikenakan bunga, alias bunga 0 persen. Aturan ini menurutnya bantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa terbebani bunga dan pinjaman.

“Di luar negeri student loan di mana loan-nya itu 0 persen bunga, karena konsepnya bukan mencari keuntungan dari siswa, tapi konsepnya negara berinvestasi pada siswa,” ucapnya.

Wacana Student Loan Versi Kemenko PMK

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Warsito mengatakan student loan yang tengah dikaji pemerintah akan menyasar selain mahasiswa miskin. Menurutnya, kelompok mahasiswa miskin ditangani oleh program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Warsito mengatakan, besaran student loan yang diberikan dapat berbeda sesuai kebutuhan per mahasiswa. Mengingat keterbatasan dana pemerintah, menurutnya sumber dana student loan dapat berasal dari lembaga non pemerintah seperti filantropi lembaga sosial dan zakat.

“Kalau kita lihat sering ditampilkan oleh Baznas mencapai Rp 327 T yang bisa dikelola. Sementara sekarang baru sekitar Rp 22-Rp 25 T yang bisa dikelola. Potensi ini penting dioptimalkan sehingga konvergensi program juga bisa terlaksana,” ujarnya, Senin (18/3/2024).

Wacana Student Loan Versi Sri Mulyani & LPDP

Menteri Keuangan Sri Mulyani semula menawarkan opsi student loan buntut polemik bayar UKT pakai pinjol di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu kaji pengadaan student loan.

Sri Mulyani mengatakan student loan di sisi lain masih menyebabkan masalah jangka panjang di Amerika Serikat (AS) akibat utang yang perlu dibayar usai lulus dan bekerja. Untuk itu, pihaknya membahas pengadaan student loan dengan pihak perbankan dan LPDP untuk merumuskan keterjangkauan pinjaman pendidikan untuk mahasiswa ini.

“Sehingga (desainnya) tidak memberatkan student, tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetap memberikan afirmasi, terutama pada kelompok yang tidak mampu. Itu semua kombinasi yang harus nanti kita capture,” kata Sri Mulyani, di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024), dikutip dari detikFinance.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut wacana student loan sedang dibahas secara internal dan butuh pembahasan panjang dengan Kemenkeu.

Di sisi lain, Sri Mulyani baru-baru ini mengatakan belum dapat informasi dan proposal dari pihak Mendikbudristek Nadiem Makarim soal student loan. Baca selengkapnya, klik di sini.

Nilai Transaksi Kripto di RI Anjlok dari Rp859 T Jadi Tinggal Rp94 T

November 5, 2023November 5, 2023adminmarket

Nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir dari Rp859 triliun jadi Rp94 triliun.

Bogor, Beritamega4d.com — Nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir.

Mengutip data Bappebti yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi anjlok terjadi cukup tajam.

Pada 2021 misalnya, nilai transaksi kripto di Indonesia masih bisa tembus Rp859 triliun.

Namun setelahnya, nilai transaksi cenderung turun. Pada 2022 misalnya, nilai transaksi tinggal Rp306,4 triliun.

Lihat Juga : OJK Akan Rilis Aturan soal ‘Bank Emas’

Sementara itu pada 2023, sampai September nilai transaksi baru mencapai Rp94,4 triliun. Penurunan itu justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang justru selalu naik pada periode tersebut.

Tercatat pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang. Pada 2022, 16,7 juta jiwa.

Sementara itu pada 2023, sampai dengan September kemarin jumlah investor kripto di Indonesia naik lagi menjadi 17,9 juta.

Nilai transaksi itu juga berbanding terbalik dengan aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Data yang sama, jumlah aset kripto yang diperdagangkan naik dari 383 pada 2022 menjadi 501. Hasan mengatakan penurunan itu kemungkinan dipicu oleh beberapa faktor.

Salah satunya, pandemi covid yang sudah berlalu.

“Faktor puncaknya (pandemi) sudah terlewati. Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana nganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi,” katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11) kemarin.

Faktor lain; pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

“Pengaturan pajak yang berlaku efektif 2022 kemarin yang mengenakan pajak atas setiap transaksi kripto yang terjadi ternyata mendapatkan respons negatif meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar,” katanya.

Masalah lain terkait penipuan kripto di luar negeri. Ia mengatakan kombinasi faktor-faktor tersebut berdampak besar ke penurunan transaksi kripto belakangan ini.

OJK Akan Rilis Aturan soal ‘Bank Emas’

November 5, 2023November 5, 2023adminmarket

Beritamega4d.com — OJK akan merilis aturan soal ‘bank emas’. Aturan akan memuat penyelenggaraan usaha bullion.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Agusman mengatakan aturan akan mengatur usaha yang terkait emas.

Ia mengatakan aturan akan berisi beberapa poin. Pertama, soal ruang lingkup usaha bullion.

Terkait masalah ini, ia mengatakan aturan akan mencakup aktivitas pembiayaan, simpanan, perdagangan dan penitipan emas.

Lihat Juga :
Nilai Transaksi Kripto di RI Anjlok dari Rp859 T Jadi Tinggal Rp94 T

Kedua, kriteria lembaga keuangan yang bisa menyelenggarakan aktivitas bulion. Di sini, OJK katanya akan mengatur tingkat kesehatan, bentuk badan hukum serta struktur kepemilikan lembaga keuangan tersebut.

Ketiga, aspek perizinan dan kelembagaan. Dalam poin ini, OJK akan mengatur mengenai kepengurusan, minimum modal yang harus disetor, prosedur perizinan, termasuk juga kelengkapan sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia.

keempat, pentahapan pelaksanaan kegiatan usaha bulion, baik terkait lembaga jasa keuangan selaku penyelenggara kegiatan usaha bulion, maupun pentahapan atas kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Ia mengatakan kalau jadi di laksanakan, kegiatan usaha ini akan menarik.

“Jadi kalau selama ini emas tabungan masyarakat tidur, hanya ditaruh brankas dan buat senang maling, ke depan ini bisa disekolahkan di bank,” katanya kepada wartawan di Bogor akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan selain memberikan manfaat besar kepada pemilik emas, kalau aturan ini dilaksanakan, kegiatan usaha ini bisa menimbulkan dampak besar pada ekonomi. Pasalnya, setelah ‘disekolahkan’ di bank emas itu akan bisa diputar.

“Sekarang sudah ada simpanan emas yang kita kenal di pegadaian, bank syariah. Tapi ada satu langkah lagi yang di dunia sudah terkenal namanya kita bisa intemediasikan emas, jadi mirip tabungan segala macam disalurkan dalam bentuk emas supaya perekonomian ini bisa maju dan lapangan kerja bisa terbuka,” katanya.

Jakarta, BeritaMega4D - Pemerintah sedang gencar melawan judi online yang telah merugikan masyarakat luas hingga Rp 27 triliun. Bahkan, Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200 triliun.

Kronologi Ribuan Rekening Bank Terkait Judi Online Diblokir

Oktober 7, 2023adminmarket

Jakarta, BeritaMega4D – Pemerintah sedang gencar melawan judi online yang telah merugikan masyarakat luas hingga Rp 27 triliun. Bahkan, Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200 triliun.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses dan/atau penghapusan (takedown) terhadap 60.582 konten perjudian online. Selain itu, guna menekan transaksi terkait judi online, Kominfo secara formal telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 18 September 2023 untuk melakukan pemblokiran rekening yang terlibat.

Lantas bagaimana awal mula pemerintah menemukan rekening terkait judi online?

Adapun hingga Juli 2023, hampir 2.000 rekening bank dilaporkan terkait perjudian online. Jumlah aduan itu berkisar sejak awal tahun hingga Juli 2023 atau sekitar 7 bulan. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya menerima 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan.

Jumlah tersebut mendominasi aduan rekening yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelanggaran hukum.

Sementara itu, aksi ‘bersih-bersih’ juga dilakukan pada kontak dan rekening terkait judi online. Pada 11 September lalu, Kominfo mengumumkan terdapat 8.823 kontak dan rekening telah ditemukan selama 23 Juli 2023 hingga 6 September 2023.

Pihak bank juga telah diminta untuk memblokir atau memasukkan pada blacklist terhadap 176 nomor rekening atau akun bank yang diduga terlibat judi online selama bulan Agustus lalu.

Kemudian pada 18 September 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menyurati OJK. Surat itu dalam rangka pemberantasan aksi judi online.

Dituliskan mengenai permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online. Surat tersebut ditunjukkan untuk Ketua OJK, Mahendra Siregar.

Budi menuliskan dalam surat tersebut, pihak Kominfo menemukan sejumlah rekening perbankan yang digunakan dalam aktivitas judi online. Untuk itu, Budi meminta OJK untuk bisa memblokir sejumlah rekening bank yang digunakan dalam aktivitas judi online.

OJK pun menyambut baik Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut upaya menegakkan integritas sistem perbankan merupakan tanggung jawab semua pihak terkait.

Per tanggal 21 September 2023, telah dilakukan pemblokiran sebanyak 201 rekening bank dan 1.931 rekening lainnya sedang diproses oleh OJK.

Respons Perbankan

Perbankan pun menyambut baik aturan ini. Direktur Utama PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) Taswin Zakaria mengatakan arahan kebijakan blokir rekening judi online ini sangat bagus, dan pihaknya sangat mendukung kebijakan know your customer (KYC).

“Saya pikir itu arahan kebijakan yang bagus. Karena kita sangat mendukung pentingnya KYC, kita sepakat untuk memberantas money laundering dan kegiatan jenis,” ujarnya di Fairmont Hotel, Senin (25/9/2023).

Namun, yang terpenting menurut Taswin, detil dari aturan ini harus diperjelas terlebih dahulu. Ini supaya bank dapat mengambil tindakan dengan tepat.

“Kalau salah nanti kami memblokir rekening orang, nanti akhirnya jadi masalah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Wholesale Banking UOB Indonesia Harapman Kasan mengaku sejauh ini pihaknya belum menemukan transaksi yang berkaitan dengan judi online. Sebab, pada saat pembukaan rekening di UOB Indonesia, pihaknya menerapkan kebijakan KYC.

“Saya rasa kalau kita bicarakan ini kan mengenai basic KYC. Karena pada saat kita melakukan pembukaan rekening kita kan due diligence, siapa nasabah kita? Perusahaannya dimana? Kan kita harus ketemu ini. Kita harus lihatin. Ya, jadi kalau misalnya bisnisnya itu kita nggak yakin, ya nggak kita buka [rekeningnya],” kata Harapman di UOB Plaza, Senin (25/9/2023).

Begitu pula dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) yang menyatakan tidak akan membuka rekening yang terhubung dengan judi online baik untuk merchant maupun perusahaan. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan pihaknya akan langsung menutup rekening terkait judi online, bila ketahuan.

“Apabila ada informasi terkait itu yang tidak kami ketahui di awal pembukaan rekening, maka akan kami tutup,” ujarnya saat dihubungi BeritaMega4D, Senin (25/9/2023).

Sama halnya dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) atau OK Bank yang siap melaksanakan perintah OJK terkait rekening terkait judi online. Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah mengaku saat ini tidak ada rekening yang terindikasi terkait judi online.

“Kalau kami menemukannya, kami akan melaksanakan perintah OJK sebagaimana mestinya,” katanya saat dihubungi BeritaMega4D, Senin (25/9/2023).