Satgas Sikat Habis Judol!

Satgas Sikat Habis Judol!

Jakarta – Satgas Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Presiden Joko Widodo mulai bergerak. Satgas menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (19/6/2024) dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Satgas.

Rapat ini dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Dalam rapat ini disepakati ada operasi penegakan hukum yang akan dilaksanakan terkait judi online.

Hadi Tjahjanto mengungkap sudah ada 5.000 rekening mencurigakan terkait judi online yang diblokir. Ia menyebut data itu berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Juga :

https://villarroyadelasierra.com/

https://villanuevadecampean.com/

https://benicull.org/

https://alianalohan.org/

https://canizardelolivar.com/

“Sesuai laporan PPATK, ada 4.000 sampai 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok,” kata Hadi.

Hadi menyebut temuan itu telah ditindaklanjuti. PPATK menyerahkan laporan pemblokiran ribuan rekening kepada penyidik Bareskrim Polri untuk dibekukan.

“Tindak lanjut adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, penyidik Bareskrim akan membekukan rekening tersebut,” terang Hadi.

Bareskrim Polri berwenang mengumumkan pemblokiran rekening tersebut dalam waktu 30 hari. Setelahnya, akan dilakukan pengecekan terhadap pemilik rekening mencurigakan tersebut.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan pemilik rekening dan perannya dalam aktivitas judi online. Nantinya, jika dalam waktu 30 hari tidak ada yang melaporkan, aset tersebut akan diserahkan ke negara.

“Setelah 30 hari tidak ada yang melaporkan pembekuan tersebut, berdasarkan putusan pengadilan negeri, aset uang yang ada di rekening tersebut itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada negara,” ucap Hadi.

Selain itu, Hadi menegaskan akan menindak aktivitas jual-beli rekening terkait judi online. Menurutnya, pelaku jual-beli rekening ini menyasar masyarakat di pedesaan.

“Pertama, pelaku datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Setelah datang, mereka akan mendekati korban, ngobrol dengan korban dan setelah itu dilakukan penahapan berikutnya adalah membukakan rekening secara online, apalagi memilih KTP dan sebagainya secara online,” kata Hadi.

Setelah rekening dibuat dengan identitas korban, pelaku akan menjual rekening tersebut ke pengepul. Selanjutnya, pengepul akan menjual kembali rekening tersebut kepada bandar judi online.

“Setelah rekening jadi, rekening tersebut diserahkan pelaku kepada pengepul, bisa juga ratusan rekening,” kata Hadi.

“Oleh pengepul dijual ke bandar-bandar tadi rekeningnya dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judi online,” sambungnya.

Polri dan TNI pun digandeng untuk membantu pemberantasan jual-beli rekening judi online ini.

“Saya minta kepada Wakabareskrim termasuk Wakapuspom TNI agar membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut,” ucap Hadi.

Satgas juga akan menutup layanan top up melalui pulsa untuk game online yang terafiliasi dengan judi online. Operasi ini akan dimulai di minimarket.

“Tugas yang ketiga terkait game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up di minimarket. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan satgas adalah menutup pelayanan top up game online, yang terafiliasi dalam pengisian pulsa di minimarket untuk permainan judi online,” kata Hadi.

Hadi menjelaskan top up game online untuk judi ini akan terlihat melalui kode virtual. Nantinya, satgas akan meminta bantuan TNI-Polri untuk mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam hal melakukan pengecekan dan penutupan.

PPATK disebut memiliki data terkait top up game online yang terafiliasi dengan judi online.

Yang membuat miris, Hadi mengungkap dari 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online, 80 ribu di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun.

“Korban yang ada di masyarakat, sesuai data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain. Total ya 80 ribu yang terdeteksi,” kata Hadi.

Pembahasan selengkapnya terkait pemberantasan judi online akan dikupas tuntas dalam program detikPagi edisi Kamis (20/6/2024).

Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

Baca Juga :

https://amicideimusei.org/

https://saintgermaindemarencennes.org/

https://santamariadelaisla.com/

https://kesultananbanjar.com/

https://gmniyogyakarta.com/

https://undemocracy.org/

https://senatusjakarta.org/

https://www.alonabondarenko.org/

https://amicideimusei.org/

https://astraviec.org/

 

Jawab Isu Jadi Menteri Jika Prabowo Menang, Budi Arie: Jangan Buru-buru

Jawab Isu Jadi Menteri Jika Prabowo Menang, Budi Arie: Jangan Buru-buru

JAKARTA, Beritamega4d.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan menanggapi lebih jauh terkait isu bakal diangkat menjadi menteri kembali di pemerintahan baru usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo) itu memilih untuk menunggu hasil hitung manual pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sebab, hasil hitung manual baru keluar di akhir Maret 2024, dan pemerintahan baru dimulai Oktober 2024.

“Ya belum (diajak kabinet presiden baru) lah. Tunggu real count saja. Sampai kapan sih? 20 Maret ya? 35 hari ya setelah itu. Tunggu saja lah,” kata Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Dia pun tidak menanggapi lebih jauh jika benar diajak bergabung dalam pemerintahan baru.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara sekitar 56-58 persen.

Sedangkan Projo diketahui mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
“Sudah lah kita tunggu real count saja. Iya kan. Kita hormati keputusan KPU nanti,” ujar Budi.
Kendati begitu, dia mengaku siap jika dipilih menjabat jabatan baru di pemerintahan selanjutnya.

“Semua juga siap. Gitu ya, yang penting tunggu real count, jangan buru-buru,” kata Budi Arie.

Menkominfo Budi Arie Setiadi: Cuma di RI Judi Online Dilarang

Menkominfo Budi Arie Setiadi: Cuma di RI Judi Online Dilarang

Foto: Menkominfo Budi Arie Setiadi menyapa wartawan di lobby utama Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Senin (17/7/2023). (BeritaMega4D.com)
Jakarta, BeritaMega4D.com Indonesia – Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan hanya Indonesia di antara negara ASEAN yang masih menetapkan judi online sebagai aktivitas ilegal. Di negara-negara lain, judi online sudah diperbolehkan.

“Malaysia legal, Singapura legal, Kamboja legal, Filipina legal, Thailand legal. Kita tidak ngomongin Asia, ASEAN saja. Cuma Indonesia yang masih melarang. Kalau di luar negara ASEAN kan legal judi itu. Tinggal kita dan Brunei mungkin yang masih ilegal,” kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (20/7/2023).

Ucapan itu menanggapi pertanyaan soal fenomena judi online yang marak di Indonesia. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan semua yang terkait judi online berasal dari luar Indonesia.

Baca Juga : Cara Mafia Judi Online Jerat Warga RI yang Tak Punya HP 
Karena berasal dari negara yang tidak melarang judi online, jadi mereka tidak melanggar aturan apapun di sana. Namun, setelah masuk ke Indonesia akan dilakukan pemblokiran.

“Terkait judi online semua dari luar negeri. Setelah itu kita tengarai dia biasa berpusat dari negara-negara di mana judi sudah diatur. Jadi bukan pelanggaran di negaranya. tapi begitu masuk ke Indonesia, aturan dari pemerintah yaitu melakukan pemblokiran,” jelas Semuel.

Dia juga menjelaskan ada tiga hal yang diblokir. Pertama, terkait domain atau website judi online.

Berikutnya, jika alamat IP-nya ketahuan juga akan ikut diblokir. Terakhir, apabila berbentuk aplikasi juga akan dilakukan penanganan yang sama.

Baca Juga : Pakai Digital ID, Tidak Bisa Utang Pinjol Pakai KTP Orang

“Pertama domain-nya atau website-nya. Kedua, kalau ketahuan IP-nya, juga kita blokir. Ketiga, kalau dia berupa aplikasi, itu juga kita blokir,” kata Semuel.

Bukan hanya tiga hal tadi saja yang diblokir. Menurut Semuel, pihaknya juga akan memblokir rekening yang terkait aktivitas judi online.

“Tadi untuk melengkapi tadi, rekening-rekening yang digunakan kita blokir. Supaya mempersempit ruang gerak mereka untuk melakukan kegiatan ilegal ini,” ungkapnya.

Budi Arie: 3 Bulan Jabat Menteri, Hampir 400 Ribu Konten Judi Online Diblokir

Budi Arie: 3 Bulan Jabat Menteri, Hampir 400 Ribu Konten Judi Online Diblokir

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan hampir 400 ribu konten judi online diblokir oleh Kominfo selama tiga bulan dirinya menjabat. Sebanyak 400 ribu situs tersebut terdiri dari 205.910 alamat IP, 16.304 file sharing, dan 170.438 konten media sosial.

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan hampir 400 ribu konten judi online diblokir oleh Kominfo selama tiga bulan dirinya menjabat. Sebanyak 400 ribu situs tersebut terdiri dari 205.910 alamat IP, 16.304 file sharing, dan 170.438 konten media sosial.

“Tadi barusan saya melaporkan hasil pertemuan saya dengan Pak Presiden tentang penanganan judi online. Jadi dari 18 Juli sampai 11 Oktober 2023, kita sudah mengeksekusi 392.652 konten perjudian dari seluruh ranah sosial media,” kata Budi Arie kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

“Di mana di situs IP-nya itu 205.910 konten, file sharing 16.304 konten, dan medsos 170.438,” imbuh Budi Arie.

Baca juga: Gandeng Polri, Menkominfo Akan Tindak Streamer YouTube Promo Judi Online

Budi Arie menyebut, sebelum dirinya menjabat, Kominfo mencatat total 800-900 ribu konten judi online yang ditindak selama 8-9 tahun. Dia lalu membandingkan dengan dirinya yang baru menjabat selama 3 bulan dan sudah menutup 400 ribu konten judi online.

“Jadi menurut data yang kami peroleh kalau dalam 8-9 tahun 800/900 ribu, ini dalam waktu tiga bulan saya menjadi Menkominfo sudah hampir 400 ribu, berarti satu periode menteri saya selesaikan dalam waktu 3 bulan dalam pemberantasan judi online,” ujarnya.

Budi Arie menegaskan pihaknya terus berupaya untuk menindak judi online. Dia menegaskan akan menghabisi situs atau konten judi online di masanya.

“Kita akan terus tindak dengan sekuat tenaga kita akan habisi judi online dari ruang digital kita,” ujarnya.

Baca juga: Kominfo Siap Laporkan Streamer Game Promosi Judi Online ke Polisi