Nginep Perdana di Rumah Dinas Menteri di IKN, Jokowi: Tidur Nyenyak Sekali

Nginep Perdana di Rumah Dinas Menteri di IKN, Jokowi: Tidur Nyenyak Sekali

Jokowi dalam acara groundbreaking Nusantara Sustainability, yang dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (5/6/2024).
Presiden Joko Widodo Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi kamping kala berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), melainkan menginap di rumah dinas menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengaku sangat nyaman menginap di rumah dinas menteri yang ada di IKN, bahkan tidurnya sangat nyenyak.

“Tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, rumah dinas Menteri PUPR, pagi sangat indah sekali kemarin waktu sunset matahari terbenam sangat indah sekali dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretaris Presiden, Kamis (6/6/2024).

Sebagai informasi, rumah dinas menteri di IKN ada 36 unit dan sudah terbangun semua. Beberapa sudah benar-benar selesai dilengkapi dengan furniturenya.

Laporan Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga pada 17 Mei silam, disebutkan bahwa seluruh bangunan rumah menteri di IKN sudah selesai, hanya finishing bagian interiornya saja yang masih belum selesai secara keseluruhan. Ia mengatakan, sebagian rumah tapak menteri selesai di bulan Juni dan sebagian di bulan Juli.

“Progresnya sudah 90% tuh. (10%-nya tinggal interior?) iya 10%-nya interior. Kalau bentuk rumahnya sudah,” katanya saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024) silam.

Jokowi Usai Nginap di Rumah Dinas Menteri di IKN: Tidur Nyenyak Sekali
Rumah Dinas Menteri di IKN

Kembali ke Jokowi, terkait persiapan upacara untuk memperingati HUT RI pada 17 Agustus di IKN, Jokowi mengaku tidak ada masalah. Persiapannya, kata Jokowi, sudah hampir final.

“Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya sudah nggak ada masalah,” tuturnya.

Terkait pembangunan Batch 1 IKN, Jokowi menyebutkan sudah 80% selesai. Setidaknya pada pertengahan bulan Juli sudah ada beberapa bangunan yang siap dan dapat digunakan untuk upacara pada 17 Agustus mendatang.

“Nanti pembangunan kira-kira pertengahan juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 agustus,” katanya.

Bahkan, Jokowi juga mengatakan siap berkantor di IKN pada bulan Juli. Saat ini, masih menunggu air bersih mengalir ke IKN.

“Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya (masuk) Juli. Kemarin sudah kita resmikan Bendungan Sepaku, tinggal ini tunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.

Biden Bilang Netanyahu Perpanjang Perang Gaza Demi Tujuan Politik

Biden Bilang Netanyahu Perpanjang Perang Gaza Demi Tujuan Politik

Presiden AS Joe Biden (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)
Presiden AS Joe Biden (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)

Jakarta – Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam Benjamin Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan majalah Time yang diterbitkan pada hari Selasa (4/6) waktu setempat.

Biden mengatakan ada banyak alasan untuk menyimpulkan bahwa perdana menteri Israel itu memperpanjang perang Gaza untuk menyelamatkan dirinya secara politik.

Biden menambahkan bahwa dia memiliki “ketidaksepakatan besar” dengan Netanyahu mengenai masa depan Gaza pasca-konflik. Menurutnya, Israel telah melakukan tindakan “tidak pantas” selama perang Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober.

Dalam wawancara tersebut, pemimpin berusia 81 tahun ini ditanya apakah dia yakin Israel memperlama perang demi mempertahankan diri secara politik.

“Ada banyak alasan bagi orang-orang untuk menarik kesimpulan itu,” jawab Biden, dikutip dari AFP dan Al Arabiya, Rabu (5/6/2024).

Biden mengakui bahwa dia dan Netanyahu, yang bersitegang seiring jumlah korban tewas di Gaza terus bertambah, berselisih keras mengenai perlunya pembentukan negara Palestina.

“Ketidaksepakatan terbesar saya dengan Netanyahu adalah, apa yang terjadi setelah… Gaza berakhir? Apa, kembali ke apa? Apakah pasukan Israel masuk kembali?” katanya.

“Jawabannya, kalau begitu, tidak bisa,” imbuh Biden.

Sebelumnya pada hari Jumat lalu, Biden menguraikan apa yang dia sebut sebagai rencana Israel, yang dalam tiga fase akan mengakhiri perang di Gaza, membebaskan semua sandera dan mengarah pada pembangunan ulang wilayah Palestina tersebut tanpa Hamas berkuasa lagi.

Namun, perpecahan antara AS dan Israel muncul ketika kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan, bahwa perang yang sedang berlangsung di Gaza akan terus berlanjut sampai semua “tujuan Israel tercapai,” termasuk penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas.

Media Israel mempertanyakan sejauh mana pidato Biden soal gencatan senjata dan beberapa rincian pentingnya telah dikoordinasikan dengan tim Netanyahu, termasuk berapa lama gencatan senjata akan berlangsung dan berapa banyak tawanan yang akan dibebaskan serta kapan.

Slovenia Resmi Jadi Negara Eropa Terbaru yang Akui Negara Palestina

Slovenia Resmi Jadi Negara Eropa Terbaru yang Akui Negara Palestina

Menteri Luar Negeri dan Urusan Eropa Slovenia Tanja Fajon memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Rabu (24/5/2023). Pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral dan isu terkini terkait kedua negara. Slovenia per Selasa (5/6/2024) resmi menjadi negara Eropa terbaru yang mengakui negara Palestina.(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)  Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Slovenia Resmi Jadi Negara Eropa Terbaru yang Akui Negara Palestina", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/global/read/2024/06/05/061820670/slovenia-resmi-jadi-negara-eropa-terbaru-yang-akui-negara-palestina.   Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Beritamega4d.com – Parlemen Slovenia pada Selasa (5/6/2024) mengesahkan keputusan yang mengakui Negara Palestina.

Sebanyak 52 dari 90 anggota Parlemen Slovenia telah memberikan suara mendukung dekrit yang disponsori Pemerintah untuk mengakui Negara Palestina.

Pemungutan suara tersebut mengikuti langkah serupa yang dilakukan oleh tiga negara Eropa lainnya pada pekan lalu, sebagai tanggapan atas perang Gaza yang menghancurkan.

Sempat ada penentangan

Pemerintah Slovenia sebelumnya mengirimkan dekrit pengakuan Negara Palestina untuk persetujuan parlemen pada Kamis (30/5/2024), sebagai bagian dari upaya mengakhiri pertempuran di Gaza sesegera mungkin.

Usulan ini nyatanya bukan tanpa penentangan.

Sebagaimana dilansir AFP, oposisi konservatif Partai Demokratik Slovenia (SDS) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Janez Jansa pada Senin (3/6/2024) sempat mengajukan proposal untuk mengadakan referendum penasehat mengenai pengakuan tersebut.

Mereka mengatakan, Slovenia harus tetap bersama mayoritas negara-negara Uni Eropa yang telah memutuskan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan langkah tersebut.

Dengan mengajukan mosi tersebut, SDS berharap dapat menunda pemungutan suara atas pengakuan tersebut karena undang-undang menetapkan batas waktu 30 hari sebelum anggota parlemen dapat melakukan pemungutan suara atas RUU yang diperdebatkan.

Namun, pada sesi hari Selasa, sebanyak 52 anggota parlemen menolak mosi tersebut.

Ketua Parlemen Slovenia, Urska Klakocar Zupancic, menganggap pihak oposisi telah “menyalahgunakan mekanisme referendum”. Ia pun mengumumkan Parlemen akan melanjutkan pemungutan suara sesuai rencana.

Ia mengutip interpretasi hukum, yang menyatakan bahwa tenggat waktu 30 hari hanya mengacu pada undang-undang dan bukan pada dekrit seperti yang mengakui negara asing.

Sebelumnya, tiga negara Eropa lainnya, yakni Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah lebih dulu mengakui negara Palestina pada pekan lalu.

Dengan demikian, jumlah negara anggota PBB yang telah mengakui kenegaraan Palestina menjadi 145 negara, menurut otoritas Palestina.

Dengan keputusan tersebut, Slovenia mengakui Negara Palestina di dalam wilayah yang ditetapkan oleh resolusi PBB tahun 1967 atau sesuai dengan perjanjian damai di masa depan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Dugaan Kuat Penyebab Kepala & Wakil Otorita IKN Kompak Mundur

Dugaan Kuat Penyebab Kepala & Wakil Otorita IKN Kompak Mundur

Bambang Susantono mengundurkan diri dari posisi Kepala Otorita IKN. Wakilnya, Dhony Rahajoe pun ikut mundur.Foto: Ilyas Fadilah/detikcom
Bambang Susantono mengundurkan diri dari posisi Kepala Otorita IKN. Wakilnya, Dhony Rahajoe pun ikut mundur.

Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe resmi mundur dari jabatannya. Kabar mengejutkan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Senin 3 Juni 2024.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat, keputusan Bambang dan Dhony ada kaitannya dengan tugas berat membangun ibu kota baru. Ia menyebut pemerintah memasang target sangat tinggi dengan waktu yang terbatas.

“Kalau menurut saya sih mungkin karena memang target IKN ini sangat tinggi dengan waktu relatif sangat terbatas, sementara kita tahu berbagai proyek-proyek yang ada di IKN in perlu waktu yang tidak sebenar untuk merealisasikan, sementra pemerintah kan pinginnya cepet,” tuturnya saat dihubungi detikcom, Selasa (4/6/2024).

“Sepertinya ini ada gap di dalam konteks bagaimana menyelesaikan target-target yang sudah ditetapkan pemerintah, sepertinya itu yang membuat Kepala dan Wakil OIKN ini kemudian dia tidak sanggup untuk memenuhi ekspektasi pemerintah,” sambung Eko.

Menurut Eko mundurnya Bambang dan Dhony akan berdampak pada turunnya kepercayaan publik, terutama investor. Apalagi saat keduanya masih menjabat, jumlah investor yang masuk IKN masih sedikit dan mayoritas berbentuk komitmen serta letter of intent (LoI).

“Belum mundur aja investor masih sedikit yang mau invest, ya ada beberapa dalam negeri yang berkomitmen, kemudian luar negeri yang juga menyampaikan LoI, ketertarikannya, tapi, mundurnya mereka, dugaan saya akan berdampak pada kepercayaan investor,” imbuhnya.

Menurutnya pemerintah perlu segera mencari Kepala OIKN baru dengan kemampuan lebih mumpuni untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu juga diperlukan demi memenuhi target-target pemerintah.

Eko juga mengingatkan pemerintah agar realistis dan rasional saat memasang target. Apalagi IKN adalah proyek jangka panjang yang tidak akan terwujud dalam waktu cepat.

“Karena kita kan nggak bangun IKN dalam jangka waktu cepat, kita tahu bahwa proses IKN ini akan butuh bertahun-tahun, sehingga publik pun tahu tidak akan dalam sekejap mata jadi. Tapi pemerintah perlu rasional juga ya dengan target-target yang ada di IKN,” sebut dia.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai kinerja Bambang dan Dhony sebagai mitra Komisi II cukup profesional. Hanya saja, dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan terakhir kali, ia melihat sejumlah proyek masih ada yang progresnya 45% sampai 50%.

“Ketika RDP saya lihat kan masih ada yang 45%, 50%, sedangkan waktu tersisa sangat cepat. Ini juga nggak tahu kita apakah ini penyebabnya, saya nggak tahu. Mungkin bisa tanyakan kepada yang bersangkutan,” terang Guspardi.

Guspardi menambahkan penyelesaian IKN juga tidak sederhana, khususnya terkait pembebasan lahan. Guspardi meminta hal ini menjadi perhatian serta meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap.

“Apakah dikarenakan progres report yang hari ini mencapai sekian, tidak sesuai target, lalu terjadi penekanan dari pemerintah, atau dikarenakan ada kendala di lapisan bawah. Pembebasan lahan itu sesuatu yang tidak sederhana kan. Ini adalah problematik yang menjadi tugas Pak Bambang sebagai kepala OIKN,” pungkasnya.

Terkuak Biang Kerok Dolar AS Kian Perkasa Gencet Rupiah

Terkuak Biang Kerok Dolar AS Kian Perkasa Gencet Rupiah

Senin, 03 Jun 2024 13:22 WIB

Rupiah semakin melemah di hadapan dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tembus Rp 16.178 siang ini, Selasa (16/4/2024).

Jakarta – Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkap penyebab melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Negeri Paman Sam masih bertengger di level Rp 16.200-an.

Menurutnya, dolar AS cenderung menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Hal ini tak lepas dari inflasi di AS yang belum turun hingga menyebabkan suku bunga berada di level tinggi.

“Di negara maju inflasi mereka masih di atas target. Sementara emerging market inflasinya sudah jauh di bawah mereka. High for longer dicerminkan dengan inflasi tinggi, akibatnya suku bunga kebijakan di masing-masing negara, khususnya di negara maju, akan dipertahankan tinggi dalam waktu yang lama,” katanya dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

“Ini menyebabkan yield UST bond akan tetap tinggi sehingga mendorong penguatan dolar index terhadap mata uang kuat negara lainnya. Yang mana hal ini berpotensi mendorong outflow dari emerging market,” tambah dia.

Ia menyebut penguatan dolar AS merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai. Meski begitu, ia menyebut pelemahan rupiah terhadap dolar AS lebih baik dibanding mata uang negara-negara lain.

“Memang Indonesia (rupiah) year to date mengalami pelemahan 3,86%. Namun demikian dibandingkan peer group, apakah Filipina, Korea, Thailand, Turki, depresiasi rupiah jauh lebih manageable dibanding negara-negara lainnya,” sebutnya.

Sebagai informasi, dolar AS awal pekan dibuka di zona merah. Dikutip dari data RTI dolar AS berada di level Rp 16.239 melemah 1 poin atau 0,01%. Hari ini dolar AS dibuka pada level Rp 16.240 dan level tertinggi Rp 16.254 serta level terendah Rp 16.239. Secara mingguan dolar AS menguat 1,11%.

Secara bulanan dolar AS menguat 1,37%. Lalu secara tiga bulanan dolar AS menguat 3,2%. Kemudian secara enam bulanan dolar AS menguat 3,2%.

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat ditemui wartawan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

JAKARTA, Beritamega4d.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah diyakini buat memberi jalan bagi anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, menjadi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dan tidak bertujuan memberi kesempatan politikus muda berkiprah.

“Saya cukup yakin mengatakan bahwa tujuannya memang untuk meloloskan Kaesang. Sementara narasi politik anak muda itu hanya political sweetener saja, tak lebih,” kata pengamat politik Jannus TH Siahaan dalam pernyataanya, seperti dikutip Beritamega4d.com pada Minggu (2/6/2024).

Jannus meyakini, putusan MA itu akan berpengaruh besar dalam kampanye Pilkada serentak 2024, terutama buat memobilisasi dukungan politik dari kalangan muda-mudi.

Sebab, Jannus menganggap jumlah suara kelompok muda-mudi yang sangat besar saat ini menjadi sangat seksi untuk diperebutkan oleh para partai politik pada Pilkada serentak akan digelar pada November 2024 mendatang.

Bahkan menurut dia pola perubahan syarat batas usia calon kepala daerah oleh MA mengikuti pola yang sama dengan yang terjadi saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

“Boleh jadi narasi yang akan dijual adalah untuk mengakomodasi generasi muda yang jumlahnya saat ini sangat besar,” ujar Jannus.

“Persis seperti keputusan MK sebelum Pemilu tempo hari, yakni untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka ikut berkontestasi di laga Pilpres 2024 yang lalu,” sambung Jannus.

Sebelumnya diberitakan, putusan Nomor 23 P/HUM/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah itu diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis yang dipimpin Hakim Agung Yulius dan Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota Majelis.

Gugatan itu dilayangkan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana itu diproses tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024.

Mahkamah Agung (MA) pun hanya memerlukan waktu 3 hari untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah ini.

Dengan putusan itu, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2020.

Di sisi lain, jika Kaesang didaftarkan menjadi peserta Pilkada serentak 2024 pada November mendatang kemungkinan tidak bisa lolos persyaratan karena usianya belum genap 30 tahun.

Akan tetapi, jika Kaesang menang Pilkada 2024 dan dilantik pada 2025 maka usianya sudah genap 30 tahun dan memenuhi syarat usia calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang terbaru.

Juru bicara MA Suharto mengeklaim cepatnya proses kabul atas gugatan ini sebagaimana asas ideal sebuah lembaga peradilan.

“Sesuai asas yang ideal itu yang cepat karena asasnya Pengadilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi cepat itu yang ideal,” kata Suharto, Kamis (30/5/2024).

Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT Dimulai Tanpa Megawati

Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT Dimulai Tanpa Megawati

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membacakan amanat upacara hari lahir Pancasila yang semestinya dibacakan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri di Lapangan Pancasila, Ende, NTT, Sabtu (1/6/2024).

ENDE, beritamega4d.com – Pelaksanaan upacara hari lahir (harlah) Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/6/2024), dimulai tanpa Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.

Pantauan beritamega4d.com, Megawati belum hadir ketika upacara dimulai pukul 08.25 Waktu Indonesia Tengah (Wita).

Namun, sejumlah elite PDI Perjuangan tampak hadir di lokasi upacara, antara lain, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Komarudin Watubun, Andreas Hugo Pareira, dan Andi Widjajanto.

Tampak pula mantan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selain itu, hadir Penjabat Gubernur NTT Ayodhya G L Kalake. Ayodhya juga bertindak sebagai inspektur upacara pada harlah Pancasila di Ende ini.

Untuk diketahui, Megawati sebelumnya dijadwalkan menghadiri upacara harlah Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende.

Di sekitar lapangan, terpasang sejumlah baliho bergambar Megawati. Di baliho itu, Megawati tampak berbaju putih dengan tulisan “Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024” berlokasi di Lapangan Pancasila Ende, NTT.

Adapun tema upacara ini adalah “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.

Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Presiden Joko Widodo saat memimpin jalannya upacara Hari Lahir Pancasila 2024 di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau, Sabtu (1/6/2024).

JAKARTA, Beritamega4d.com – Presiden Joko Widodo tampak mengenakan pakaian adat dari Kepulauan Riau ketika memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Lapangan Garuda Pertamina, Blok Rokan, Dumai, Riau, pada Sabtu (1/6/2024).

Presiden memakai atasan baju panjang pakaian Teluk Belange warna hitam bermotif, yang dipadukan dengan celana panjang hitam.

Lalu ada kain songket dengan warna senada yang melengkapi setelan baju dan celana tersebut.

Penampilan Kepala Negara juga dilengkapi dengan penutup kepala Tanjak, selendang warna kuning dan ikat pinggang yang juga berwarna kuning.

Selain Presiden, para peserta upacara yang terdiri dari para menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat pemerintah pusat dan pejabat daerah juga memakai beragam pakaian adat.

Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang mengikuti upacara secara daring pun terlihat berpakaian destar dengan blangkon dan kain batik.

Adapun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir pada upacara tersebut, antara lain, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Karya Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Selain itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah dan Direktur Utama Pertama Nicke Widyawati juga terlihat mengikuti upacara.

Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara menjelaskan alasan mengapa Lapangan Garuda Pertamina di Hulu Rokan, Dumai, Riau, menjadi lokasi peringatan Hari Lahir Pancasila 2024.

Menurut Jokowi, ada pesan kemandirian ekonomi yang ingin ditegaskan pemerintah.

“Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat,” ujar Jokowi saat memberikan amanat dalam upacara tersebut, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

“Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yg kita pakai untuk upacara peringatan Hari Lahir Pancasila,” ungkapnya.

Presiden menjelaskan, setelah saham mayoritas PT Freeport diambil alih pemerintah, hal yang sama juga dilakukan untuk Blok Rokan.

Sebelumnya selama 97 tahun blok tersebut dikelola oleh Caltex dan Chevron yang merupakan perusahaan asing.

Salah satu pertimbangan pengambilalihan pengelolaan oleh pemerintah yakni karena Blok Rokan merupakan blok migas yang paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia.

“Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari,” papar Jokowi.

“Ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltex maupun Chevron dan merupakan 25 persen dari seluruh produksi nasional Indonesia. Blok Dokan ini adalah blok paling besar,” katanya.

Presiden menambahkan, PT Freeport dan Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya Indonesia untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata.

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat peluncuran Government Technology atau GovTech pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Presiden Joko Widodo meluncurkan platform sistem pelayanan masyarakat terpadu GovTech bernama INA Digital yang mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, Beritamega4d.com – Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut aturan batas usia calon kepala daerah.

Menurut Presiden, sebaiknya hal tersebut ditanyakan kepada MA selaku pihak yang memberikan putusan.

Selain itu, bisa ditanyakan ke pihak yang mengajukan gugatan terhadap batas usia calon kepala daerah.

“Itu, tanyakan ke Mahkamah, Mahkamah Agung, atau tanyakan ke yang gugat,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Bukit Sulap Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Kamis (30/5/2024) sebagaimana dilansir keterangan resmi.

Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah membaca putusan MA secara keseluruhan, Presiden Jokowi menyatakan belum.

Sebab, ia baru diberi tahu soal putusan tersebut pada Kamis sore.

“Belum, belum, belum, belum, belum. Baru diberi tahu tadi, baru saja,” ujar dia.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan hak uji materi (HUM) yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Uji Materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dilakukan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur.

“Kabul permohonan HUM,” demikian bunyi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dikutip dari situs MA, Kamis (30/5/2024).

Dalam pertimbangannya, MA berpandangan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU berbunyi “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”

Menurut MA, Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

Atas putusan ini, MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut.

Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.

Akibat putusan ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024.

Kaesang, 29 tahun, sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta karena aturan batas minimum usia calon gubernur yang diatur KPU.

Baru-baru ini, Kaesang disebut masuk sebagai kandidat calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta yang akan berpasangan dengan politisi Gerindra sekaligus keponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono yang disebut menjadi calon gubernur.

Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Ambil Keputusan Akui Negara Palestina, Indonesia Menyambut Dengan Baik

Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Ambil Keputusan Akui Negara Palestina, Indonesia Menyambut Dengan Baik

JAKARTA, beritamega4d.com – Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyambut baik keputusan tiga negara Eropa: Irlandia, Spanyol dan Norwegia yang mengakui negara Palestina.

Kunci karton menjadi simbol yang dibawa oleh anak-anak sekolah ini, melambangkan klaim atas hak pengembalian untuk orang-orang Palestina.

Kemenlu menyebutkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah bertemu dengan Menlu Norwegia, Irlandia dan Spanyol di Brussel, Belgia pada 26-27 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, Menlu Retno disebut mendorong negara Eropa lainnya mengikuti jejak tiga negara yang sudah mengakui Palestina.

“Indonesia mendorong negara lain untuk mengakui negara Palestina,” tulis Kemenlu.

Selain Indonesia, negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut dengan suka cita sikap tiga negara Eropa tersebut.

Negara-negara OKI menyampaikan penghargaan kepada Norwegia, Spanyol dan Irlandia atas keputusan mereka mengakui Palestina.

OKI mendorong agar negara-negara Eropa lain ikut mengakui negara Palestina.

Semua sepakat mengenai pentingnya memberdayakan Otoritas Palestina (Palestinian Authority) dan mendukung reformasi yang dilakukan Otoritas Palestina.

Semua juga sepakat untuk terus mengupayakan kelancaran bantuan kemanusiaan.

Irlandia, Norwegia, dan Spanyol, telah mengumumkan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada 28 Mei 2024.

Spanyol dan Irlandia mengatakan, keputusan tersebut tidak menentang Israel atau mendukung Hamas, tetapi mendukung perdamaian.

Hamas dan Otoritas Palestina menyambut baik pengakuan terhadap negara Palestina tersebut.

Berbanding terbalik, Israel bereaksi marah dengan memperingatkan bahwa tindakan itu akan berdampak pada lebih banyak ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Israel juga menarik kembali duta besar yang menjadi wakil pemerintahannya dari Dublin (Irlandia), Madrid (Spanyol), dan Oslo (Norwegia).