Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

Pertemuan antara Vladimir Putin dengan Xi Jinping di Beijing, China (Kremlin.ru/Handout via REUTERS Purchase Licensing Rights)

beritamega4d.com
Kamis, 16 Mei 2024 23:35 WIB

Jakarta – Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Beijing, China, dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, antara Putin dan Xi Jinping saling melempar pujian.

Dilansir dari Reuters, Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5), pagi. Kremlin mengharapkan pertemuan Putin dan Xi ini bisa memperdalam kemitraan strategis antara kedua negara yang menjadi rival geopolitik paling kuat Amerika Serikat (AS).

Diketahui, China dan Rusia mendeklarasikan kemitraan “tanpa batas” pada Februari 2022 lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing hanya beberapa hari sebelum dia mengirimkan pasukan militer Rusia ke Ukraina yang memicu perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

China menjadi negara pertama yang didatangi Putin usai dilantik kembali menjadi Presiden Rusia hingga 2030. Putin seolah mengirimkan pesan kepada dunia soal prioritas dan kedalaman hubungan personalnya dengan Xi Jinping.

Putin Tiba di Beijing

Tayangan televisi dan media pemerintah Rusia menunjukkan Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5) pagi untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari, di mana dia akan bertemu langsung dengan Xi Jinping.

Televisi lokal Rusia menayangkan momen Putin disambut oleh para pejabat China dan disambut jajaran pengawal kehormatan saat menuruni tangga pesawat.

Kantor berita Xinhua mengkonfirmasi kedatangan Putin, dalam apa yang disebut oleh media pemerintah sebagai kunjungan kenegaraan dari seorang “teman lama”.

Kedatangan Putin dan kunjungannya menjadi top trending di platform media sosial China, Weibo, dengan 1,4 juta permintaan pencarian di tengah banyaknya postingan gambar, video dan komentar.

Putin dan Xi Jinping disebut akan menghadiri malam gala merayakan 75 tahun sejak Uni Soviet mengakui Republik Rakyat China, yang dideklarasikan oleh Mao Zedong tahun 1949 silam.

Putin juga akan mengunjungi Harbin di China bagian timur laut. Kota Harbin diketahui memiliki hubungan bersejarah dengan Rusia.

Xi Jinping dan Putin Saling Memuji

Dalam pertemuan di Beijing, Xi mengatakan kepada Putin bahwa “hubungan China-Rusia tidak hanya demi kepentingan mendasar kedua negara… tapi juga kondusif bagi perdamaian”.

“China siap bekerja sama dengan Rusia untuk… menegakkan keadilan di dunia,” ucap Xi kepada Putin seperti disampaikan dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri China.

“Hubungan China-Rusia saat ini diperoleh dengan susah payah, dan kedua pihak perlu menghargai dan memeliharanya,” imbuhnya.

Putin, dalam forum yang sama, mengatakan kepada Xi bahwa hubungan kedua negara “menstabilkan” dunia.

“Hubungan antara Rusia dan China tidak bersifat oportunis dan tidak ditujukan terhadap siapa pun,” ucapnya seperti terdengar dalam video yang ditayangkan televisi Rusia.

“Kerja sama kami dalam masalah internasional adalah salah satu faktor yang memicu kestabilan di arena internasional,” cetus Putin.

Putin tiba di Beijing beberapa jam setelah dia memicu pasukan Rusia yang diklaim mencapai kemajuan di “semua lini” di medan perang di Ukraina, menyusul serangan darat besar-besaran terbaru.

Xi sendiri baru kembali dari kunjungan ke tiga negara Eropa pekan lalu, dan menegaskan penolakan terhadap kritikan Barat untuk hubungan Beijing dengan Moskow, menikmati impor energi Rusia yang murah dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengiriman gas yang stabil melalui saluran pipa Power of Siberia.

Kremlin, pekan ini, mengatakan bahwa kedua pemimpin akan membahas “kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis” serta “mendefinisikan bidang-bidang utama pengembangan kerja sama Rusia-China dan bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional”.

Pemerintah Amerika Serikat ‘Perang’ Chip AS vs China Makin Panas

Beritamega4d

Selasa, 12 Mar 2024 00:30 WIB

Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat menekan sejumlah negara seperti Belanda, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang untuk memperketat aturan ekspornya ke China, tepatnya terkait teknologi pembuatan chip.

Hal ini dilakukan Negeri Paman Sam untuk membatasi ekspor bahan kimia spesial yang dibutuhkan untuk memproduksi chip ke China, termasuk photoresist, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Senin (11/3/2024).

Selain itu Pemerintah AS pun memaksa Belanda untuk menyetop ASML — perusahaan asal Belanda — untuk melayani dan memperbaiki peralatan pembuat chip untuk klien-kliennya yang berasal dari China, yang sebelumnya sudah sempat membeli peralatan pembuat chip sebelum pembatasan ekspor diterapkan.

Permintaan Pemerintah AS ini tak langsung diiyakan oleh Belanda dan Jepang. Mereka mengaku mau menganalisa dampak yang bisa muncul jika permintaan tersebut dipenuhi.

Informasi-informasi ini didapat Reuters dari sumber yang tak disebutkan namanya. Sementara pihak pemerintahan negara-negara yang dimaksud tidak mau berkomentar soal ini.

Alasan pembatasan penjualan peralatan dan teknologi pembuatan chip ini dilakukan AS untuk membatasi perkembangan teknologi militer China.

Di sisi lain, Pemerintah China pun tak tinggal diam terkait masalah ini. Mereka saat ini tengah mengumpulkan dana hingga USD 27 miliar untuk mengakselerasi perkembangan teknologi pembuatan chip mereka. Tujuannya? Tentu saja untuk melawan berbagai sanksi yang dikenakan oleh Pemerintah AS.

Permasalahan pembuatan chip ini belakangan makin memanas, terutama setelah terungkap kalau Huawei — lewat SMIC — memproduksi chip 7nm menggunakan peralatan yang dibeli dari dua perusahaan asal AS, yaitu Applied Materials Inc dan Lam Research Corp yang berasal dari California, AS.

Menurut laporan Bloomberg, SMIC memproduksi chip tersebut menggunakan mesin-mesin dari Amerika, yang dibeli sebelum mereka terkena sanksi dari pemerintah AS pada Oktober 2022.

Link Terkait :

AGEN TOGEL

SITUS TOGEL HK

BO TOGEL TERBESAR

MEGA4D TOGEL LIVE SYDNEY

MEGA4D AKUN TOGEL HONGKONG

MEGA4D MEGA4D MEGA4D MEGA4D MEGA4D MEGA4D MEGA4D MEGA4D MEGA4D MEGA4D MEGA4D MEGA4D

AS Lancarkan 5 Serangan Baru di Laut Merah Sasar Sistem Senjata Houthi

beritamega4d.com
Senin, 19 Feb 2024 00:45 WIB

Foto: Ilustrasi kapal induk AS
Foto: Ilustrasi kapal induk AS

Washington – Pasukan militer Amerika Serikat (AS) melancarkan lima serangan baru di wilayah Laut Merah. Serangan itu diarahkan untuk menyasar sistem senjata pasukan Houthi.

Serangan tersebut terjadi pada Minggu (18/2) pukul 15.00 dan 20.00 waktu setempat. Serangan itu bertujuan untuk menghentikan kelompok Houthi yang melakukan pemberontakan di jalur pelayaran Laut Merah.

“Lima serangan tersebut termasuk penggunaan UUV (kapal bawah air tak berawak) yang pertama kali diamati oleh Houthi sejak serangan dimulai pada bulan Oktober,” bunyi pernyataan dari Komando Pusat AS dilansir AFP, Senin (19/2/2024).

Salah satu dari lima serangan itu melibatkan kapal permukaan tak berawak atau USV. Tiga serangan lainnya melibatkan rudal jelajah anti-kapal.

“CENTCOM mengidentifikasi rudal jelajah anti-kapal, kapal bawah air tak berawak, dan kapal permukaan tak berawak di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi dan menyimpulkan bahwa rudal-rudal tersebut menimbulkan ancaman terhadap kapal Angkatan Laut AS dan kapal dagang di wilayah tersebut,” kata militer AS.

Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman memulai serangan mereka di Laut Merah pada November 2023. Houthi mengatakan akan menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza.

Pasukan AS dan Inggris membalas dengan serangan terhadap kelompok Houthi. Serangan di Laut Merah telah meningkatkan premi asuransi bagi perusahaan pelayaran, memaksa banyak perusahaan untuk menghindari Laut Merah, rute penting yang biasanya membawa sekitar 12 persen perdagangan maritim global.

AS & Inggris Serang Houthi Yaman, Begini Reaksi Dunia 

AS & Inggris Serang Houthi Yaman, Begini Reaksi Dunia 
Foto: Video saksi mata yang dirilis pada Jumat (12 Januari) menunjukkan awan asap besar di Hodeidah Yaman setelah Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan terhadap situs-situs yang terkait dengan gerakan Houthi sehari sebelumnya. 

Jakarta, beritamega4d.com – Serangan Amerika Serikat dan Inggris kepada Yaman terhadap pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran semakin memanas untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah.

Kelompok Houthi, yang mendukung kelompok Palestina Hamas, menyebut serangan Amerika Serikat dan Inggris biadab dan dalam sebuah pernyataan mengancam bahwa semua kepentingan AS dan Inggris telah menjadi ‘target yang sah’.

Pemberontak yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota, Sanaa juga berjanji akan terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah.

Dikutip dari Al-Jazeera, puluhan ribu warga Yaman berkumpul di beberapa kota untuk mengutuk serangan AS dan Inggris dan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap Palestina.

Pemerintah Yaman yang didukung Saudi dan diakui secara internasional, menyalahkan Houthi atas serangan Inggris dan AS, dan mengatakan bahwa pemberontak memikul tanggung jawab karena menyeret Yaman ke dalam konflik dengan serangan mereka di Laut Merah.

Berikut reaksi internasional terhadap serangan tersebut:

1. Iran

Juru bicara kementerian Nasser Kanaani mengatakan serangan-serangan itu jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Yaman serta pelanggaran hukum internasional.

“Serangan tersebut terjadi sebagai upaya untuk memperluas dukungan penuh AS dan Inggris dalam kurang lebih 100 hari terakhir atas kejahatan perang rezim Zionis terhadap rakyat Palestina dan warga Gaza yang terkepung,” kata Kementerian Luar Negeri. dalam sebuah pernyataan, dilansir Aljazeera, dikutip Sabtu (13/1/2024).

2. Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri menyerukan untuk menahan diri dan menghindari eskalasi setelah serangan tersebut dan mengatakan pihaknya memantau situasi dengan keprihatinan yang besar.

“Kerajaan menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Laut Merah karena kebebasan navigasi di dalamnya merupakan tuntutan internasional,” katanya.

3. Turki

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan tersebut dan mengatakan AS dan Inggris berusaha mengubah Laut Merah menjadi lautan darah.

“Semua tindakan ini merupakan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, Israel juga melakukan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional di Palestina,” katanya.

4. Yordania

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan agresi Israel di Gaza dan terus melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina dan melanggar hukum internasional tanpa mendapat hukuman bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut.

Stabilitas kawasan dan keamanannya terkait erat, kata Safadi, menurut media pemerintah.

“Komunitas internasional berada di persimpangan jalan kemanusiaan, moral, hukum dan keamanan. Entah mereka memikul tanggung jawabnya dan mengakhiri agresi arogan Israel dan melindungi warga sipil atau membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menteri ekstremisnya menyeret kita ke dalam perang regional yang mengancam perdamaian dunia,” tambahnya.

5. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres telah meminta semua pihak untuk tidak memperburuk situasi yang tidak menentu di Laut Merah, kata juru bicaranya Stephane Dujarric.

“Sekretaris Jenderal lebih lanjut menyerukan semua pihak yang terlibat untuk tidak memperburuk situasi demi kepentingan perdamaian dan stabilitas di Laut Merah dan kawasan yang lebih luas,” ujarnya.

6. Rusia

Rusia mengatakan serangan itu melanggar hukum internasional dan secara keliru memanfaatkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut Houthi menghentikan serangan mereka terhadap jalur pelayaran.

“Serangan udara AS di Yaman adalah contoh lain penyimpangan Anglo-Saxon terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri.

7. Prancis

Prancis menegaskan kembali kecaman mereka atas serangan Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah, dan menyerukan penghentian segera serangan tersebut.

“Dengan aksi bersenjata tersebut, Houthi memikul tanggung jawab yang sangat serius atas eskalasi di kawasan ini,” kata Kementerian Eropa dan Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

8. Jerman

Kantor Luar Negeri Federal Jerman mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk mencegah serangan lebih lanjut. “Tujuan kami tetap untuk meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas di Laut Merah,” tulis kementerian tersebut di X.

9. Spanyol

Spanyol tidak akan melakukan intervensi militer di kawasan Laut Merah karena komitmen terhadap perdamaian dan negara mana pun yang melakukan hal tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya, kata Menteri Pertahanan Margarita Robles.

Menyoroti bahwa Madrid tidak menghakimi tindakan negara lain di Laut Merah, ia berkata: “Setiap negara harus memberikan penjelasan atas tindakannya. Spanyol akan selalu berkomitmen terhadap perdamaian dan dialog.”

10. Mesir

Kementerian Luar Negeri Mesir telah menyatakan “keprihatinan mendalam” atas meningkatnya operasi militer di Laut Merah dan serangan udara di Yaman. Pernyataan dari kementerian tersebut menyerukan “menyatukan” upaya internasional dan regional untuk mengurangi ketidakstabilan di kawasan.

11. Belgia

Belgia bekerja sama dengan mitranya di Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk memulihkan keamanan di kawasan Laut Merah dan menghindari dampak buruk apa pun. Pernyataan ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Belgia Hadja Lahbib di laman media sosial X.

“Serangan yang sedang berlangsung oleh kelompok Houthi merupakan bahaya nyata bagi stabilitas kawasan dan mewakili eskalasi yang tidak menguntungkan siapa pun,” tulisnya.

12. Belanda

“Tindakan AS-Inggris didasarkan pada hak membela diri, bertujuan untuk melindungi jalur bebas dan fokus pada deeskalasi. Belanda, dengan sejarah panjangnya sebagai negara pelayaran, sangat mementingkan hak lintas alam dan mendukung operasi yang ditargetkan ini,” kata Perdana Menteri Mark Rutte.

13. Denmark

Denmark sepenuhnya mendukung serangan AS dan Inggris. Dukungan ini dibagikan dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen.

14. Oman

Oman mengecam tindakan militer dari negara sahabat mereka. Menteri Luar Negeri Badr Albusaidi mengatakan serangan itu bertentangan dengan saran negaranya dan hanya akan memperburuk situasi yang sangat berbahaya.

15. UEA

Uni Emirat Arab (UEA) telah menyatakan keprihatinan besar atas dampak serangan terhadap pelayaran di Laut Merah, kata kantor berita resmi negara Teluk tersebut.

UEA juga menekankan pentingnya menjaga keamanan di kawasan dan kepentingan negaranya.

Update Terkini Perang Gaza: Netanyahu Menggila, Israel Pecah

Update Terkini Perang Gaza: Netanyahu Menggila, Israel Pecah

Foto: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden (tidak dalam gambar), saat Biden mengunjungi Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Tel Aviv, Israel, 18 Oktober 2023.  
Foto: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden (tidak dalam gambar), saat Biden mengunjungi Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Tel Aviv, Israel, 18 Oktober 2023.

Jakarta, BeritaMega4D.com Indonesia – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kesepakatan gencatan senjata selama 5 hari dengan kelompok Hamas di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan beberapa sandera yang ditahan di wilayah tersebut pada awal perang.

Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, sebagaimana dilansir The Guardian, Jumat (10/11/2023), Netanyahu langsung menolak kesepakatan tersebut dalam perundingan segera setelah militan Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.400 orang.

Negosiasi dilanjutkan setelah peluncuran serangan darat Israel pada 27 Oktober, namun sumber yang sama mengatakan Netanyahu terus mengambil tindakan keras terhadap proposal yang melibatkan gencatan senjata dengan jangka waktu berbeda dengan imbalan sejumlah sandera.

Pihak lain mengindikasikan bahwa negosiasi yang dilakukan sebelum invasi darat melibatkan jumlah sandera yang jauh lebih besar, dengan Hamas mengusulkan pembebasan puluhan warga negara asing yang disandera di Gaza.

Diperkirakan 240 orang disandera setelah pejuang dari Hamas, Jihad Islam Palestina, dan kelompok lain yang berbasis di Gaza, serta warga sipil, melintasi pagar perbatasan yang memisahkan wilayah tersebut dari kota-kota Israel dan kibbutzim.

Kemarahan masyarakat dan tuntutan agar Israel memprioritaskan negosiasi penyanderaan makin meningkat, dengan keluarga korban yang ditahan di Gaza berkumpul di luar kediaman Netanyahu awal pekan ini.

Menurut tiga sumber yang mengetahui perundingan tersebut, kesepakatan awal yang dibahas adalah pembebasan anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan orang sakit dengan imbalan gencatan senjata selama lima hari, namun pemerintah Israel menolaknya dan menunjukkan penolakannya dengan meluncurkan serangan darat.

Adapun pengeboman Israel serta invasi darat yang berkelanjutan di ujung utara Jalur Gaza, yang dihuni 2,3 juta orang, telah menewaskan lebih dari 10.500 orang dalam sebulan terakhir dan melukai lebih dari 25.000 orang.

Abu Obeida, juru bicara sayap militan Hamas, Izz ad-Din al-Qassam, mengatakan bahwa kelompok tersebut tidak dapat membebaskan lebih banyak sandera di tengah meningkatnya serangan.

Baca Juga : 10.560 Tewas, Israel Sebut Tak Ada Krisis Kemanusiaan di Gaza

Jeda Kemanusiaan

Pada Kamis, juru bicara dewan keamanan nasional AS John Kirby mengatakan Israel telah menyetujui “jeda kemanusiaan” selama empat jam setiap hari, dengan tujuan agar jeda kecil dalam pemboman dapat membantu keluarnya sandera dari Gaza. Kirby mengatakan Israel juga setuju untuk membuka koridor kedua bagi warga sipil untuk meninggalkan Kota Gaza.

Letkol Richard Hecht, juru bicara militer Israel, mengatakan: “Tidak ada gencatan senjata, saya ulangi tidak ada gencatan senjata. Apa yang kami lakukan, jangka waktu empat jam itu, adalah jeda lokal yang taktis untuk bantuan kemanusiaan.”

Jihad Islam Palestina merilis sebuah video yang menunjukkan dua sandera, seorang wanita berusia 70-an dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, ditahan di Gaza. Seorang juru bicara sayap militer kelompok tersebut mengatakan pihaknya “siap melepaskan mereka atas dasar kemanusiaan ketika kondisi keamanan di lapangan terpenuhi”.

Hecht mengatakan rekaman itu merupakan “terorisme psikologis terburuk yang pernah saya lihat dalam hidup saya”.

Negosiasi tidak langsung antara pejabat Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Qatar karena kedua kelompok tersebut tidak memiliki kontak resmi, baru-baru ini berfokus pada kemungkinan gencatan senjata yang berlangsung antara satu hingga tiga hari, terkait dengan pembebasan antara 10 hingga 15 sandera.

Sebuah sumber yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan bahwa dorongan untuk menghentikan permusuhan dalam waktu singkat dan menukarkan sejumlah kecil sandera merupakan ujian lakmus dan pintu gerbang bagi perundingan sandera lebih lanjut.

Baca Juga : Israel Tembus Jatung Gaza, Negara Eropa Teriak “Bom” Sanksi

Pembebasan Sandera

Para pejabat dari Mesir dan PBB serta seorang diplomat Barat mengatakan kepada Associated Press bahwa kesepakatan tersebut juga akan memungkinkan lebih banyak bantuan, termasuk sejumlah kecil bahan bakar, untuk masuk ke Gaza setelah Israel mengurangi sebagian besar pasokan makanan, air, bantuan dan bahan bakar beberapa hari setelahnya. serangan Hamas.

Para pejabat AS mengatakan kepada AP bahwa pemerintahan Biden menyarankan untuk menghubungkan lamanya gencatan senjata dengan jumlah sandera yang akan dibebaskan.

Negosiasi untuk membebaskan para sandera menghasilkan pembebasan empat wanita, termasuk dua warga negara Amerika dan dua warga Israel, pada tanggal 20 dan 24 Oktober. Saluran berita kabel Mesir, Al Qahera, melaporkan mediator Mesir hampir mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan “gencatan senjata kemanusiaan” di Gaza dan pertukaran sandera.

Noam Sagi, yang ibunya disandera mengatakan telah mendengar banyak rumor dalam 30 hari terakhir. “Kami berada di tengah penyiksaan psikologis selama 34 hari terakhir. Rumor datang dan pergi. Kami mengharapkan semua orang yang terlibat untuk membawa pulang semua sandera sekarang. Itu adalah prioritas nomor satu.”

Yehuda Beinin, yang putrinya dan menantu laki-lakinya diculik dari Kibbutz Nir Oz, mengatakan laporan yang muncul tentang gencatan senjata “sangat tidak jelas”.

“Apa yang harus kami katakan kepada pemerintah Israel adalah: tugas Anda adalah menjamin pembebasan para sandera. Bagaimana Anda melakukan hal itu, itu masalah Anda,” kata pria berusia 70 tahun itu.

“Saya tidak merasa satu bulan telah berlalu, saya tidak punya konsep waktu. Ini benar-benar kabur dan sangat tidak nyata, sangat menakutkan.”

Permintaan Israel

Salah satu sumber yang mengetahui perundingan tersebut, yang melambat setelah invasi darat Israel, mengatakan bahwa poin utama diskusi adalah permintaan pihak Israel agar Hamas memberikan daftar lengkap yang menyebutkan nama dan rincian setiap orang yang ditahan di Gaza. Pihak Israel tidak mau menghentikan pengeboman tanpa menerima daftar ini.

Hamas menjawab bahwa mereka tidak dapat memberikan daftar tersebut tanpa jeda dalam pertempuran, karena diperkirakan 240 sandera disandera oleh sejumlah kelompok berbeda di berbagai tempat di Gaza. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan para pemimpin Hamas tidak mengetahui secara pasti berapa banyak orang yang ditawan, lokasi mereka, atau jumlah orang yang selamat dari pemboman tersebut.

Sumber lain mengatakan Hamas pada awalnya meminta pertukaran tahanan, bahan bakar, dan pasokan lainnya sebagai imbalan bagi para sandera, namun tuntutan ini dibatalkan demi penghentian serangan udara saja.

“Setiap kali permintaan balasan Israel semakin sulit,” kata sumber itu. Anggota Hamas sebelumnya mengatakan mereka menyandera untuk ditukar dengan ribuan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Perpecahan di Israel

Perundingan ini juga telah memunculkan perpecahan di dalam pemerintahan Israel, yang mempertemukan kelompok garis keras di kalangan militer, kelompok sayap kanan pemerintah, dan khususnya Netanyahu, melawan badan intelijen Mossad, yang merupakan lembaga utama dalam negosiasi penyanderaan, dan beberapa jenderal.

“Setiap kali Bibi [Netanyahu] mencapai kesepakatan, maka tuntutannya akan lebih keras,” kata salah satu sumber. Netanyahu telah berulang kali secara terbuka menolak gagasan gencatan senjata, dan malah memilih untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza.

Pada pertengahan bulan Oktober, mantan agen Mossad David Meidan, yang merundingkan pembebasan tentara Israel Gilad Shalit dari Gaza lebih dari satu dekade lalu, mengatakan kepada Haaretz bahwa tidak ada keraguan masalah pertama yang harus dihadapi negara adalah masalah para tawanan.

“Kesempatan untuk melakukan hal ini sangatlah sempit. Kami harus menyelesaikan ini… dalam waktu seminggu,” katanya.

Pembicaraan terfokus pada upaya untuk menemukan tokoh-tokoh di kamp Israel yang bersedia menerima argumen bahwa pembebasan sandera lebih lanjut tidak mungkin dilakukan di tengah meningkatnya pertempuran.

“Perang berlangsung dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan Hamas,” Netanyahu menyatakan dalam pidatonya yang tegas menandai satu bulan sejak serangan tersebut. “Tidak akan ada gencatan senjata tanpa kembalinya kami yang diculik.”

Media Israel melaporkan bahwa direktur Mossad saat ini, David Barnea, dan mantan direktur Yossi Cohen baru-baru ini mengunjungi Doha untuk membahas negosiasi penyanderaan. Kunjungan mereka, serta meningkatnya peran Mossad dalam negosiasi, tampaknya mengalihkan diskusi ke arah kemungkinan pembebasan sandera terbatas yang terkait dengan gencatan senjata sementara.

Kepala CIA, William Burns, mengunjungi Kairo dan Israel awal pekan ini, bertemu dengan presiden Mesir, Abdel Fatah al-Sisi. Burns bertemu dengan pimpinan Mossad Barnea dan perdana menteri Qatar di Doha pada hari Kamis.

Sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut membahas izin sejumlah kecil bahan bakar ke Gaza untuk tujuan kemanusiaan, yang sejauh ini ditolak Israel, serta kesepakatan untuk membebaskan sejumlah kecil sandera dengan imbalan gencatan senjata satu atau dua hari. Namun hasil perundingan tersebut masih belum jelas.

AS Tak Dukung Pendudukan Israel: Gaza adalah Tanah Palestina!

AS Tak Dukung Pendudukan Israel: Gaza adalah Tanah Palestina!
Washington DC BeritaMega4D.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan pihaknya tidak mendukung pendudukan baru untuk jangka panjang atas Jalur Gaza oleh Israel. Washington menyatakan bahwa Jalur Gaza merupakan tanah Palestina, sehingga rakyat Palestina yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut.
Potret militer Israel berburu pasukan Hamas dalam operasi darat di Gaza (via REUTERS/ISRAEL DEFENSE FORCES)

Washington DC BeritaMega4D.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan pihaknya tidak mendukung pendudukan baru untuk jangka panjang atas Jalur Gaza oleh Israel. Washington menyatakan bahwa Jalur Gaza merupakan tanah Palestina, sehingga rakyat Palestina yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut.

Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (8/11/2023), penegasan AS itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang menyebut negaranya akan memikul ‘tanggung jawab keseluruhan’ atas keamanan Jalur Gaza untuk periode yang tidak terbatas, setelah perang melawan Hamas berakhir.

Pernyataan Netanyahu itu, menurut Al Arabiya dan Al Jazeera, mengisyaratkan bahwa pendudukan Israel atas daerah kantong Palestina akan terus berlanjut.

“Pandangan kami adalah rakyat Palestina harus berada di garis depan dalam pengambilan keputusan ini dan Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, kepada wartawan setempat.

Baca juga:
Netanyahu: Israel Akan Pikul Tanggung Jawab Keamanan di Gaza Usai Perang

“Secara umum, kami tidak mendukung pendudukan kembali Gaza dan begitu pula Israel,” tegasnya.

Israel menarik diri dari Jalur Gaza sejak tahun 2005 lalu. Daerah kantong Palestina itu sebelumnya direbut oleh Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967 silam. Usai mundur dari Gaza, Israel memberlakukan blokade setelah Hamas menguasai Jalur Gaza.

Namun demikian, Patel menyatakan AS menyepakati bahwa ‘tidak ada jalan kembali ke status quo 6 Oktober’, yang merujuk pada hari sebelum serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel bagian selatan.

“Penting untuk dicatat bahwa pada saat yang sama kami sepakat dengan Israel bahwa tidak ada jalan kembali ke status quo 6 Oktober,” ucapnya.

“Israel dan kawasan harus aman, dan Gaza seharusnya dan tidak bisa lagi menjadi basis untuk melancarkan serangan teror terhadap rakyat Israel atau siapa pun,” tegas Patel dalam pernyataannya.

“Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan para mitra dalam berbagai skenario — mengenai pemerintahan sementara, parameter keamanan, dan situasi keamanan — di Gaza setelah krisis ini mereda,” jelas Patel, seperti dilansir Al Jazeera.

Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas dimulai 7 Oktober ketika kelompok milisi Palestina itu menyeberang dari perbatasan Jalur Gaza dan menyerbu wilayah Israel bagian selatan. Menurut otoritas Israel, sekitar 1.400 orang yang sebagian besar warga sipil tewas akibat serangan Hamas.

Baca juga:
Pasukan Israel Sudah Berada di Jantung Kota Gaza, Apa yang Akan Terjadi?

Para pejabat Tel Aviv juga menyebut lebih dari 240 orang, yang tidak hanya terdiri atas warga sipil dan tentara Israel tapi juga warga negara asing, disandera oleh Hamas dan dibawa ke Jalur Gaza. Serangan Hamas itu tercatat sebagai serangan terburuk terhadap Israel sejak negara itu didirikan tahun 1948 silam.

Sebagai respons, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Jalur Gaza, yang menjadi rumah bagi sekitar 2,4 juta orang. Israel juga mengerahkan operasi darat yang semakin diperluas ke dalam wilayah Jalur Gaza dengan tujuan menumpas Hamas.

Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, menyebut lebih dari 10.300 orang, sebagian besar warga sipil dan nyaris separuhnya anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.